Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Sambangi Sulbar, KPK Ajak APH dan APIP bersinergi Memberantas Korupsi
16 April 2018 09:23:32 / sulbar1 / dibaca: 504 kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang pembentukan KPK, KPK memiliki kewenangan melakukan pengawasan, penelitian, penelaahan dan monitoring terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang menlaksanakan pelayanan publik. Grand Strategy pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah pencegahan terintegrasi, penindakan terintegrasi.

Mamuju (10/4), bertempat di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan Audensi dalam rangka optimalisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi oleh KPK. Audiensi ini diikuti kurang lebih 50 peserta yang berasal dari BPK, Kejaksaan, Kepolisian, dan Inspektorat Daerah di wilayah Sulawesi Barat

Hadir dalam acara ini Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, Wakil Pimpinan KPK, Alexander Marwata, Direktur Investigasi Instansi Pemerintah BPKP, Arief Tri Hardiyanto, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju,  Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat, Baharuddin Djafar, Kepala Perwakilan BPK, Eydu Oktain Panjaitan, dan inspektur di wilayah Sulawesi Barat.

Pembukaan acara audiensi ini dilakukan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat, Arif Ardiyanto. Dalam sambutannya Arif menyebutkan tentang perananan BPKP dalam mewujudkan good and clean governance. Peranan tersebut diwujudkan melalui kegiatan assurance dan consulting.

Peran consulting yang dilakukan BPKP melalui perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui bimtek pengelolaan keuangan dan berbagai penugasa asistensi.

Sedangkan assurance BPKP memberikan dukungan kepada APH dalam pemberantasan korupsi, diantaranya melakukan perhitungan atas kerugian keuangan daerah. Arif juga mengungkapkan tentang gebrakan yang akan dilakukan melalui gerakan menilai risiko yang akan diterapkan di wilayah Sulawesi Barat. “Gerakan penilaian risiko ini akan menimbulkan kesadaran dalam pengendalian risiko yang akan meminimalisir tindakan kecurangan”, tutur Arif.

Pada sesi audiensi pimpinan KPK, Alexander Marwata mengungkapkan APIP harus berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Alex juga berpesan agar kita mencari tahu penyebab dari perilaku korupsi. “Tanpa mengetahui penyebabnya kita hanya melakukan penindakan tanpa melakukan pemberantasan”, ungkap Alex.

Dalam sesi panel tersebut Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar memberikan pandangan tentang harapan agara Sulawesi Barat menjadi Malaqbi dan zero corruption. Semua hal tersebut tergantung pada komitmen pimpinan. “Intinya komitmen diri sendiri dan pengendalian”, tutur Ali. Karena membangun arti korupsi bermula dari hati dan kebiasaan.

Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat, Burhanuddin Djafar juga membenarkan tenang pentingnya komitmen pimpinan. Kepolisian sendiri juga telah melakukan koordinasi dengan APIP terkait dengan usaha pencegahan dan penindakan korupsi di Sulawesi Barat. Terkait pentingnya koordinasi penanganan korupsi juga dibenarkan oleh Kepala Perwakilan BPK, Eydu Oktain Panjaitan, walaupun berposisi sebagai auditor eksternal, namun BPK juga turut serta dalam perhitungan kerugian keuangan daerah. Karena BPK bukan hanya melakukan pemeriksaan atas pelaporannya saja namun juga memeriksa terkait proses pelakanaannya juga. Sedangkan bentuk sinergitas pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh Kejaksaan adalah dengan mengeluarkan Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4). TP4 ini muncul karena adanya penyerapan anggaran yang kurang optimal akibat dari ketakutan pengelola anggaran dalam melakukan realisasinya. Dengan TP4 diharapkan pembangunan terlaksana, penyerapan anggaran maksimal, dan pelaksanaan pembangunan bisa terlaksana tepat waktu.

Pada kesempata itu banyak pertanyaan yang diajukan oleh peserta pada sesi tanya jawab, antara lain pertanyaan terkait tentang kewenangan pemeriksaan, dan bagaimana melakukan optimalisasi koordinasi pengawasan dan aparat penegak hukum.

(Humas  BPKP Sulbar/TSK)



Share      

Berita Terkait:

13 Juli 2018 09:15:23 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
APIP Riau diharapkan Mampu Melakukan Audit Kinerja dengan Obyektif
11 Juli 2018 10:04:10 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Tantangan Pencapaian Target RPJMN Melalui Audit Berbasis Risiko
04 Juli 2018 13:34:09 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Sul Sel Perkuat SPI ATKP Kemenhub Melalui Diklat Audit Tingkat Dasar
17 Mei 2018 15:45:17 / ekobayong / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Tingkatkan Kapabilitas APIP melalui Telaah Sejawat
04 Mei 2018 09:13:20 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Sul Sel Perkuat APIP /Inspektorat melalui Diklat Penilaian Angka Kredit JFA