Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

KPK Tandatangani Komitmen dengan Pemprov Kalbar Cegah Korupsi
13 Maret 2018 11:37:51 / kalbar1 / dibaca: 1151 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Kamis 5 Maret 2018, bertempat di di Balai Petitih Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Pemberantasan Korupsi. Peserta rapat tersebut adalah sejumlah pejabat Pemprov, 14 Kepala pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalbar, penegak hukum dari Kepolisian, Kejaksaan, auditor di BPKP dan BPK serta Ombudsman Kalbar.

Rapat koordinasi ini sebagai upaya menyatukan persepsi semua stakeholders terkait pemberantasan korupsi, khususnya di Kalimantan Barat.  Hadir dalam acara tersebut adalah Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata, Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Doddy Riyadmadji, Direktur Pengawasan PPKD Wilayah III BPKP Iskandar Novianto,Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar M Zeet Assovie, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono, perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, unsur Forkompinda Kalimantan Barat, Bupati serta Wali Kota dan Ketua DPRD Se-Kalbar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar dan instansi vertikal lainnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Doddy Riyadmadji menyatakan dalam sambutannya bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan terkait kegiatan pemberantasan korupsi pada tata kelalo pemerintahan se-Kota/Kabupaten Kalimantan Barat.

“Rapat serta Penandatangan komitmen ini merupakan tekad serta upaya bersama dalam mencegah dan memberantas segala bentuk praktek korupsi serta selalu menumbuhkembangkan budaya antikorupsi dalam pemerintahan provinsi, serta kabupaten/kota se-Kalimantan Barat”, ujar Doddy Riyadmadji.

Doddy juga menyampaikan bahwa otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi pemerintahan, namun di sisi lain juga berdampak pada makin maraknya praktik korupsi di daerah. Doddy menyampaikan bahwa praktik korupsi memberikan dampak yang buruk tidak hanya bagi perekonomian masyarakat namun juga secara nasional memberikan pengaruh negatif terhadap citra Indonesia di mata internasional.

Diakhir sambutannya Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar berharap terhadap kegiatan ini dapat semakin menyatukan gerak langkah semua pihak dalam upaya pencegahan praktek korupsi di Provinsi Kalimantan Barat.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan bahwa tugas KPK tidak hanya melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT). KPK banyak melakukan kegiatan pencegahan antara lain kegiatan rapat koordinasi pemberantasan korupsi semacam seperti ini. Namun kegiatan pencegahan minim sekali dengan peliputan dari media. Hal ini menjadi perhatian pihak KPK terkait strategi terhadap media. KPK akan mendorong kegiatan pencegahan agar lebih terekspose oleh media massa. Kecenderungan pemberitaan media massa yang hanya memberitakan penangkapan koruptor memberikan persepsi yang negatif dari masyarakat.

Direktur Pengawasan PPKD Wilayah III BPKP Iskandar Novianto menyampaikan bahwa BPKP memiliki target serta capaian kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah. BPKP memiliki target kapabilitas APIP level 3 yaitu 85% K/L (73 K/L); 85% Provinsi (29 Provinsi) serta 70% Kabupaten/Kota (356 Kabupaten/Kota).

Sementara itu untuk wilayah Kalimantan Barat, baru terdapat 1 Provinsi serta 5 Kabupaten/Kota dari 14 Kabupaten/Kota yang telah mencapai kapabilitas level 3. Tantangan utama yang dihadapi dalam mencapai target tersebut antara lain jumlah dan kapabilitas SDM APIP yang masih kurang; Praktek kerja belum sesuai standar audit, kendali mutu dan penjaminan kualitas serta kurangnya pemahaman pimpinan K/L/P akan pentingnya mendorong efektifitas pengawasan intern.

Rapat koordinasi diakhiri dengan penandatanganan komitmen bersama oleh perwakilan pejabat Pemprov, Kepolisian, Kejaksaan, BPKP, BPK, Ombudsman Kalbar serta 14 Kepala pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalbar.

 (Humas BPKP Kalbar)

 



Share      

Berita Terkait:

19 September 2018 09:24:06 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Perkuat Strategi Pencegahan Korupsi melalui Sharing Knowledge Auditor Forensik
11 Juli 2018 09:25:00 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Perjuangan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Belum Usai
05 Juli 2018 09:13:36 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Deputi Invetigasi Buka Workshop Strategi Pemberantasan Korupsi
24 April 2018 19:22:39 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
BPKP Sumbar dan KPK Selenggarakan Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP
12 April 2018 14:26:00 / sulbar1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Rapat Koordinasi dan Supervisi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Provinsi Sulbar