Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Penguatan Profesionalisme untuk Mitigasi Risiko Kegiatan Investigasi
09 Maret 2018 14:13:57 / dony_pe / dibaca: 1774 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Jakarta – (8/3) Perubahan yang semakin cepat, membuat organisasi harus bisa beradaptasi agar dapat survive. Kunci yang dipegang organisasi agar dapat bertahan tentunya dengan profesionalisme yang harus selalu dipegang. Hal tersebut diungkap dalam Forum Investigasi pada Kamis, 8 Maret 2018 di Aula Gandhi Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat.

Kompetensi, menurut Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi Iswan Elmi sebagai bagian dari profesionalisme masih harus diperbaiki dan ditingkatkan. Melalui pendekatan perilaku yaitu dedikasi, berani dan integritas (DBI) kontribusi bidang investigasi ini diharapkan dapat membantu mengecilkan peluang korupsi yang semakin marak belakangan. “Standar audit dan etika. Prinsip dasar itu harus dipegang setiap auditor dalam setiap penugasan bidang investigasi,” tegasnya.

Iswan menambahkan jika lahirnya Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi (PPKBI) sebagai penyempurnaaan dari Pedoman Penugasan Bidang Investigasi (PPBI) merupakan salah satu reaksi Kedeputian Bidang Investigasi BPKP terhadap perubahan yang ada. Pedoman tersebut juga sebagai salah satu sarana peningkatan kompetensi auditor bidang investigasi. “Jangan sampai kita gamang mengurus pihak lain, tetapi malah lupa mengurus diri sendiri,” pesan Iswan.

Forum ini digelar untuk menggali output dari peserta yang terdiri dari para kepala perwakilan (kaper) dan koordinator pengawasan (korwas) dari seluruh perwakilan BPKP, karena ke depan risiko penugasan bidang investigasi dirasa semakin besar. Selain itu, permasalahan yang ada dalam penugasan investigasi seperti penghitungan kerugian keuangan negara (PKKN) dan audit investigasi di perwakilan BPKP yang tersebar seluruh Indonesia tentunya beragam.

Forum mengusung tema “Penguatan Profesionalisme BPKP dalam Mitigasi Risiko Pengawasan dan Pengelolaan Risiko Fraud“ diisi dengan materi sosialisasi PPKBI oleh Direktur Investigasi Instansi Pemerintah Arief Tri Hardiyanto, Direktur Investigasi BUMN dan BUMD Agustina Arumsari, dan Direktur Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan Wasis Prabowo. Forum juga diisi dengan sharing session aplikasi SMILE yang dikembangkan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat untuk memonitor penugasan bidang investigasi.

Sementara itu, saat sesi Risiko Hukum dari penerapan PPKBI, Kepala Biro Hukum dan Humas Syaifudin Tagamal selaku pemateri menerangkan “PPKBI yang sudah diundangkan jika tidak ditaati dalam setiap penugasan malahan akan menjadi senjata untuk dapat menggugat penugasan investigasi,” tegasnya.

(Humas BPKP Pusat/dp, edi)

 



Share      

Berita Terkait:

05 Desember 2018 08:19:38 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Harkodia 2018: Capaian Persepsi Korupsi Indonesia Membaik
30 Nopember 2018 08:53:26 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
APIP Bekerja Mencegah Korupsi
14 Nopember 2018 08:56:19 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Kab. Purworejo Sepakat Wujudkan Desa Bebas Korupsi
10 Nopember 2018 07:36:30 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Focus Group Discussion Masyarakat Pembelajaran Anti Korupsi (MPAK)
26 September 2018 19:06:04 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Bersama Camat dan Kades Perangi Korupsi