Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Ke Provinsi Sulawesi Selatan
01 Maret 2018 11:09:27 / sulsel1 / dibaca: 1209 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Makassar (27/02), Komisi XI DPR RI melakukan pertemuan dengan Perwakilan BPKP, Kantor Wilayah Kementerian Keuangan, dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan  di Gedung Keuangan. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan bersama dengan anggota DPR RI Ecky Awal Mucharam, Utut Adianto, Sukiman, Marsiaman Saragih, I Gusti Agung Rai Wirajaya, Eva Kusuma Sundari, dan Sumail Abdullah selaku anggota. Dalam pertemuan tersebut masing-masing instansi memaparkan hasil kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2017.  

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi SulSel, Didik Krisdiyanto, dalam paparannya menyampaikan kegiatan pengawasan BPKP yang meliputi empat fokus pengawasan, yaitu Pengawalan Program Pembangunan Nasional, Peningkatan Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara maupun Daerah yang Efektif, dan Peningkatan Tata Kelola. Kegiatan diprioritaskan sesuai dengan arahan dan instruksi Presiden sebagai Stakeholder utama BPKP.

Selain itu, disampaikan juga informasi terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada 25 pemda di Sulawesi Selatan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat kualitasnya.  Hal ini tidak lepas dari peran BPKP dalam melakukan pembinaan dan pengawalan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di daerah. Peran ini antara lain diwujudkan dengan memfasilitasi implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) meliputi SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMDA Pendapatan dan SIMDA Perencanaan, serta Cash Management System (SP2D OnLine).

Selanjutnya selaras dengan kebijakan dan arahan Presiden RI, BPKP Sulsel telah melakukan pembinaan penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan memfasilitasi implementasi aplikasi Siskeudes terhadap seluruh Pemerintah Desa meliputi 2.255 desa pada 21 Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Selatan. Dalam rangka penguatan pengelolaan dana desa, BPKP juga menyediakan klinik konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Menanggapi implementasi SIMDA pada pemerintah daerah, Komisi XI DPR RI akan mengusulkan masukan bersifat mandatory dari Kemendagri, agar SIMDA diimplementasikan oleh seluruh pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh Kanwil Kementerian Keuangan Provinsi Sulawaesi Selatan, mengingat selain aplikasi yang gratis, SIMDA juga memudahkan pengawasan Pajak Bendahara Daerah. Anggota Komisi XI DPR RI mengapresiasi terhadap penugasan BPKP saat ini.

Humas BPKP Sul Sel ( Rifat / Tony )

 

 


Share      

Berita Terkait:

13 Nopember 2018 08:56:54 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Rekrutmen CPNS BPKP 2018 di Kota Anging Mammiri
26 Oktober 2018 14:00:18 / suryo / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Komisi XI DPR RI Setujui Pagu Anggaran BPKP pada RAPBN 2019
12 September 2018 09:46:00 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Tersedia 238.015 Formasi, Pendaftaran Penerimaan CPNS 2018 Mulai 19 September
10 September 2018 09:15:08 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Pemerintah Menyesuaikan Tarif PPh Pasal 22 Terhadap 1.147 Komoditas
06 September 2018 18:37:54 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Sinergi Berantas Penyalahgunaan Narkoba