Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Raih Procurement Award dari Kemenkeu
27 Pebruari 2018 09:39:34 / dony_pe / dibaca: 335 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Jakarta – (26/7) Pertama kali diterapkan Tahun 2008 sampai 2017, pengadaan barang/jasa (PBJ) oleh Lelang Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghasilkan efisiensi Rp5,23 triliun (17,84%) dari total transaksi senilai Rp31,6 triliun. Di sisi lain, efisiensi PBJ kementerian/lembaga/instansi (K/L/l) yang bekerja sama dengan LPSE Kemenkeu sejak 2012-2017 sebesar Rp22,05 triliun, alias 24% pagu anggaran.

"Efisiensi pengadaan oleh LPSE Kemenkeu hasilnya dikapitalisasi untuk optimalisasi belanja, tidak hanya sekadar penguatan sistem pengadaan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani pada Workshop PBJ Nasional tahun 2018 di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Senin (26/2/2018).

Untuk mengapresiasi hal tersebut, Kemenkeu memberikan penghargaan Procurement Award kepada K/L/l yang telah bekerja sama dengan LPSE Kemenkeu. Penghargaan diserahkan kepada Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Negara BUMN, BKN, BPK, BPKP, KPK, KPPU, Komisi Yudisial, LAN, LPS, PPATK, Otoritas Jasa Keuangan, Perpustakaan Nasional, SKK Migas, dan ANRl, agar senantiasa mengoptimalkan pengadaan melalui LPSE Kemenkeu di unit kerjanya maslng-masing.

Sri Mulyani mengatakan peran strategis kegiatan PBJ dalam kontribusinya memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan program pembangunan pemerintah yang berkualitas. Selain itu, dirinyaa mengatakan jika penyerapan anggaran belanja telah baik, karena penyerapan di tahun 2017 mencapai 96,9% dari target.

Workshop juga diisi sambutan dari Kepala LKPP Agus Prabowo, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Wakil Jaksa Agung Arminsyah dan Kepala Bareskrum Polri Ari Dono Sukmanto.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto dalam laporannya mengatakan jika tema “Mewujudkan Peningkatan Kualitas Belanja Pemerintah melalui Pengadaan yang Modern, Efisien, dan Akuntabel” dipilih karena pengadaan saat ini harus memiliki peran yang lebih baik dari segi harga bersaing maupun kualitas barang yang baik. “Perlunya sinergi ini selain untuk pembinaan PBj juga merespon adanya rencana perubahan peraturan PBJ yang diinisiasi LKPP,” tambahnya.

Workshop ini menandai diluncurkannnya aplikasi LPSE Kemenkeu Mobile, SMS info lelang dan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan Langsung (Simpel) yang harapannya dapat menjadikan proses pengadaan di Kemenkeu lebih modern, transparan, dan adil. Selain itu peserta workshop seperti koordinator LPSE, Pokja ULP Daerah/K/L/I dan penyedia barang/jasa berkesempatan mengunjungi pameran yang yang diikuti oleh BPKP, KPK, BPK, Kemendikbud, BKN, dan PPATK yang berada di luar ruang workshop.

(Humas BPKP Pusat)



Share      

Berita Terkait:

22 Mei 2018 11:00:11 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Ini Strategi Fiskal Untuk Tahun 2019
22 Mei 2018 10:52:39 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Menteri Basuki : Pembangunan Infrastruktur Wujud Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
21 Mei 2018 22:13:06 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Sudah Siap, Menko Perekonomian Berharap Bulan Ini ‘Online Single Submission’ Diluncurkan
21 Mei 2018 22:10:52 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Realisasi TKD Lebih Rendah Karena Sedang Dibenahi
16 Mei 2018 10:18:33 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Ini Tanggapan Pemerintah atas Konsep Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2017