Dalami Hambatan Pengelolaan Anggaran, BPKP Gelar Worskhop
Jakarta - (12/2) Reviu pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Instern Pemerintah (APIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L/D) mengalami perkembangan sejak pertama kali dilakukan pada tahun 2016. APIP dituntut tidak hanya memberikan informasi mengenai berapa persen anggaran diserap, namun juga bagaimana kualitas belanja yang dilakukan pemerintah. Hal itu disampaikan Direktur Pengawasan Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara (Gakkum Setlemtina) Deputi Polhukam PMK BPKP, Darius, saat membuka Workshop Reviu pengelolaan Anggaran triwulan IV Tahun Anggaran 2017.