Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Rapat Dengar Pendapat BPKP dengan Komite IV DPD RI
07 Pebruari 2018 07:43:21 / gilang / dibaca: 154 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Senin, 5 Februari 2017, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto dan Deputi Bidang Akuntan Negara Bonny Anang Dwijanto dan jajaran menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komite IV DPD RI. Rapat Dengar Pendapat tersebut diselenggarakan di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Jl. Gatot Subroto No. 6, Senayan. Agenda rapat kali ini membahas mengenai aplikasi Siskeudes dan SIA BUMDes yang telah dikembangkan oleh BPKP untuk mempermudah pemerintah desa dalam menjalankan tugasnya mengelola keuangan desa secara lebih akuntabel.

Rapat berlangsung mulai pukul 13.30 hingga pukul 15.30 dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPD Ayi Hambali. Deputi Bidang PPKD dan Deputi Bidang AN hadir didampingi oleh Direktur Pengawasan PPKD Wilayah III Iskandar Novianto, Direktur Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah Juliper Sinaga, beserta jajarannya.

Dalam paparannya, Deputi Bidang PPKD Gatot Darmasto mewakili Kepala BPKP yang berhalangan hadir, menjelaskan bahwa pengembangan aplikasi Siskeudes ini merupakan salah satu peran BPKP dalam rangka pengawalan preventif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Selain mengembangkan sistem untuk memudahkan pengelolaan dana desa (Siskeudes dan SIA BUMDes), BPKP juga memfasilitasi peningkatan SDM Pemda dan desa, berperan aktif dalam memberi masukan dan saran kepada regulator (Kemenkeu, Kemendagri, dan Kemendes PDTT, serta Pemkot/Pemkab), dan mengadakan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan desa.

Deputi Bidang AN Bonny Anang Dwijanto dalam paparannya menjelaskan bahwa dalam strategi percepatan implementasi SIA BUMDes, BPKP berencana meningkatkan koordinasi dengan Kemendes PDTT terkait pengelolaan keuangan dan implementasi SIA BUMDes.

Selain itu, BPKP juga mengoptimalkan bimbingan teknis bekerja sama dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota. BPKP juga menyediakan fasilitas coaching clinic/help desk di Kantor Perwakilan BPKP seluruh Indonesia untuk penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pengelola keuangan BUMDes.

Daryati Uteng anggota komite IV yang berasal dari Provinsi Jambi mengapresiasi adanya SISKEUDES karena dapat mencegah adanya korupsi dan permasalahan desa lainnya. Namun ia menyampaikan kesulitan dari daerah-daerah terpencil untuk mengimplementasikan SISKEUDES karena keterbatasan sumber daya seperti listrik, internet, dll.

Pada kesempatan yang sama Budiono Anggota Komite IV asal Jawa Timur memaparkan minimnya pengawasan dana desa di saat dana desa semakin besar. Ia juga menyampaikan bahwa permintaan pendampingan untuk peningkatan tata kelola yang lebih baik oleh BPKP dari pemerintah daerah masih sangat tinggi.  

( Tim humas BPKP Pusat)



Share      

Berita Terkait:

22 Pebruari 2018 11:00:58 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Menkeu Kritik K/L Yang Belum Optimal Dalam Mengelola Anggaran
20 Pebruari 2018 08:43:55 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Sukseskan Padat Karya Tunai, Mendes PDTT Kerahkan 39.000 Pendamping Desa
20 Pebruari 2018 08:34:33 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Kontribusi Pemangku Kepentingan Diperlukan Untuk Kawal Tercapainya Program Satu Juta Rumah
19 Pebruari 2018 09:35:20 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
‘Rapor’ Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah III, 34 Pemda Raih Predikat A, BB dan B
15 Pebruari 2018 13:03:36 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Program Infrastruktur PUPR Tahun 2019 Mendukung Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas