Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Kebijakan Satu Peta Rampung Tahun 2018
02 Pebruari 2018 10:26:11 / adminkita / dibaca: 571 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Pemerintah menargetkan penyelelesaian integrasi kebijakan satu peta selesai di tahun 2018. Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam  Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta Wahyu Utomo mengatakan perlunya satu referensi dan standar yang menjadi acuan bersama dalam menyusun berbagai kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Dirinya tidak menampik selama ini kendala pelaksanaan program-program pemerintah berasal dari konflik penggunaan ruang sebagai akibat tumpang tindih perizinan. Oleh karenanya, hal ini yang menginisiasi penyelarasan peta-peta baik yang ada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

“Dari 2009, banyak persoalan tumpang tindih  terkait kehutanan, tambang. Maka dari itu Peta 1:50.000 sangat penting untuk penerbitan usaha maupun skala lebih luas,” ujar Wahyu saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Tingkat Daerah - Pulau Jawa, Kamis (1/2), di Hotel Bidakara.

Kebijakan Satu Peta, lanjut Wahyu, merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi di tanah air. Maka dari itu, dukungan ketersediaan data termasuk Informasi Geospasial Tematik diperlukan dalam menumbuhkan nilai kompetitif iklim investasi dan menjamin kepastian hukum. “Presiden sangat concern mendorong investasi di Indonesia dan kebijakan ini sangat penting karena memudahkan kita dalam pengaturan zonasi kawasan,” tambahnya.

Adapun lingkup kegiatan Kebijakan Satu Peta meliputi 85 tema Informasi Geospasial Tematik dengan fokus untuk tahun 2018 adalah Pulau Jawa, Maluku dan Papua. Sementara untuk Pulau Kalimantan telah selesai di tahun 2016 dan Pulau Sumatera Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara tahun 2017.

Nantinya seluruh peta yang dibuat harus terintegrasi dengan peta rupa bumi yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial. Proses kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik akan dilakukan mellaui proses klinik daerah, sedangkan verifikasi final akan difasilitasi pada klinik pusat yang dimulai April tahun ini. (ekon)

Sumber: https://www.ekon.go.id/berita/view/kebijakan-satu-peta-rampung.3814.html



Share      

Berita Terkait:

11 Pebruari 2019 14:36:07 / ntb1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Tinjau Posko Pencairan Dana Stimulan, BPKP NTB Kunjungi Bupati KLU
06 Pebruari 2019 09:27:01 / ntb1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
CPCL Keliru, Bantuan Bisa Nyasar
30 Januari 2019 17:06:20 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Kaper Sulsel Hadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan
23 Januari 2019 08:38:33 / ntb1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Masyarakat Dompu Sumringah Sambut Mila
13 Nopember 2018 08:56:54 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Rekrutmen CPNS BPKP 2018 di Kota Anging Mammiri