Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Kebijakan Satu Peta Rampung Tahun 2018
02 Pebruari 2018 10:26:11 / adminkita / dibaca: 119 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Pemerintah menargetkan penyelelesaian integrasi kebijakan satu peta selesai di tahun 2018. Kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden Joko Widodo yang tertuang dalam  Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Sekretaris Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta Wahyu Utomo mengatakan perlunya satu referensi dan standar yang menjadi acuan bersama dalam menyusun berbagai kebijakan perencanaan dan pemanfaatan ruang.

Dirinya tidak menampik selama ini kendala pelaksanaan program-program pemerintah berasal dari konflik penggunaan ruang sebagai akibat tumpang tindih perizinan. Oleh karenanya, hal ini yang menginisiasi penyelarasan peta-peta baik yang ada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

“Dari 2009, banyak persoalan tumpang tindih  terkait kehutanan, tambang. Maka dari itu Peta 1:50.000 sangat penting untuk penerbitan usaha maupun skala lebih luas,” ujar Wahyu saat menjadi pembicara dalam Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Tingkat Daerah - Pulau Jawa, Kamis (1/2), di Hotel Bidakara.

Kebijakan Satu Peta, lanjut Wahyu, merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi di tanah air. Maka dari itu, dukungan ketersediaan data termasuk Informasi Geospasial Tematik diperlukan dalam menumbuhkan nilai kompetitif iklim investasi dan menjamin kepastian hukum. “Presiden sangat concern mendorong investasi di Indonesia dan kebijakan ini sangat penting karena memudahkan kita dalam pengaturan zonasi kawasan,” tambahnya.

Adapun lingkup kegiatan Kebijakan Satu Peta meliputi 85 tema Informasi Geospasial Tematik dengan fokus untuk tahun 2018 adalah Pulau Jawa, Maluku dan Papua. Sementara untuk Pulau Kalimantan telah selesai di tahun 2016 dan Pulau Sumatera Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara tahun 2017.

Nantinya seluruh peta yang dibuat harus terintegrasi dengan peta rupa bumi yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial. Proses kompilasi dan integrasi Informasi Geospasial Tematik akan dilakukan mellaui proses klinik daerah, sedangkan verifikasi final akan difasilitasi pada klinik pusat yang dimulai April tahun ini. (ekon)

Sumber: https://www.ekon.go.id/berita/view/kebijakan-satu-peta-rampung.3814.html



Share      

Berita Terkait:

22 Pebruari 2018 11:00:58 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Menkeu Kritik K/L Yang Belum Optimal Dalam Mengelola Anggaran
20 Pebruari 2018 08:43:55 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Sukseskan Padat Karya Tunai, Mendes PDTT Kerahkan 39.000 Pendamping Desa
20 Pebruari 2018 08:34:33 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Kontribusi Pemangku Kepentingan Diperlukan Untuk Kawal Tercapainya Program Satu Juta Rumah
19 Pebruari 2018 09:35:20 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
‘Rapor’ Akuntabilitas Kinerja Pemda Wilayah III, 34 Pemda Raih Predikat A, BB dan B
15 Pebruari 2018 13:03:36 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Program Infrastruktur PUPR Tahun 2019 Mendukung Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Berkualitas