Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Penandatanganan Pakta Integritas di Lingkungan Sekretariat Utama dan Pusbin JFA
12 Januari 2018 10:34:15 / gilang / dibaca: 274 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Kamis pagi, 11 Januari 2017 pukul 09.00 WIB, para pegawai BPKP di lingkungan Sekretariat Utama dan Pusbin JFA  melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas. Penandatanganan pakta Integritas ini dilaksanakan di Auditorium Gandhi dengan disaksikan oleh Sekretaris Utama BPKP, Dadang Kurnia dan para Kepala Biro serta Kepala Pusat Pembinaan JFA. Penandatanganan ini dilakukan sebagai wujud komitmen pegawai BPKP dalam menjaga integritas sebagai abdi negara.

Penandatanganan Pakta Integritas tersebut menegaskan komitmen pegawai dalam menerapkan nilai-nilai aturan perilaku para pegawai BPKP, kepatuhan para pegawai terhadap perundang-undangan, sikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, komitmen untuk menjaga profesionalisme dan kompetensi, serta peran proaktif pegawai dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
 
Lebih jauh lagi, pakta tersebut juga menegaskan komitmen pegawai untuk menghindari conflict of interest, serta penegakan integritas di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
 
Penandatangana Pakta Integritas dilakukan oleh para pegawai dari masing-masing Biro dan Pusat Pembinaan JFA, disaksikan pimpinan unit eselon II dari Biro Umum, Biro Hukum dan Humas, Biro Keuangan, Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Perencanaan dan Kepala Pusat Pembinaan Pusbin JFA.
 
Usai penandatanganan Pakta Integritas, acara dilanjutkan dengan arahan Sekretaris Utama Dadang Kurnia. Dalam arahannya, Sekretaris Utama mengingatkan kembali kepada para pegawai mengenai komitmen-komitmen yang ditandatangani dalam Pakta Integritas.
Selain itu, Sekretaris Utama juga mengingatkan bahwa  setiap Aparatur Sipil Negara  agar berlaku netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif, maupun Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini didasarkan atas  Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017.
Demikian pula Ia menyinggung perlunya sikap hati-hati para pegawai dalam bermedia sosial. Sekretaris Utama  juga membahas mengenai target kinerja dan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan di tahun 2018 ini. 
 
(Tim HumasBPKPPusat)


Share      

Berita Terkait:

08 Juni 2018 13:00:43 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP akan Perkuat Proses Perencanaan Pengawasan
07 Juni 2018 19:10:25 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Kepala BPKP Hadiri RDP untuk Bahas RKA BPKP 2019
23 April 2018 14:18:48 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Corporate University, Strategi Tingkatkan Kualitas APIP
12 April 2018 08:52:03 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Inovasi Pengawasan Pemerintah Indonesia
05 Maret 2018 09:54:45 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Bersinergi Ciptakan Pembangunan Papua Barat Sesuai Perencanaan