Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

ASN Harus Posisikan Diri Sebagai Aparat yang Bermanfaat Bagi Bangsa, Negara dan Masyarakat
15 Januari 2018 07:16:32 / diy1 / dibaca: 946 kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial

Senin (8/1) bertempat di aula, seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) Perwakilan BPKP DIY bersama-sama menandatangani pakta integritas. Dalam sambutan pengantar, Kepala Perwakilan, Slamet Tulus Wahyana  mengharapkan agar penandatanganan pakta integritas tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial yang dilakukan setiap awal tahun, namun hendaknya integritas mendarah daging dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Seperti tahun sebelumnya, seluruh pegawai mengenakan pakaian adat jawa. Ornamen utama acara tersebut adalah hadirnya Soetopo Heroetomo, mantan Deputi Polsoskam BPKP, yang memberikan paparan menarik mengenai integitas. Heroetomo bersyukur mendapat kesempatan menyaksikan penandatanganan janji ASN berupa pakta integritas, meski pada saat masih aktif, belum pernah menandatangani pakta integritas karena dicetuskan 8 tahun setelah Beliau pensiun dengan peraturan Menpan No. 49 tahun 2011. Meski demikian pimpinan pada saat itu selalu memberikan dorongan kepada pegawai.

“Ibarat gado-gado, pegawai BPKP jangan sampai memposisikan diri sebagai kerupuk. Gado-gado tanpa kerupuk, tetap disebut gado-gado. Posisikan misalnya sebagai bumbu sambal kacang, karena jika diganti menjadi sambal terasi, maka namanya sudah bukan gado-gado lagi. Artinya dengan posisi seperti itu pimpinan mengharap pegawai sadar betul posisi kita bermanfaat bagi bangsa, negara, dan masyarakat.” ungkap Heroetomo.

Sejak pengangkatan menjadi PNS, kita sudah mengucapkan sumpah pegawai negeri, lebih dari penandatanganan pakta integritas karena berjanji kepada Tuhan.  Begitu pula saat para pejabat struktural disumpah jabatan. Semua janji itu harus diingat dan jangan sampai melupakan janji yang telah kita ucapkan diucapkan sampai nanti.

Pemerintah tidak henti-hentinya mendorong upaya mewujudkan integritas pegawai negeri sipil. Dari sisi sistem, sejak istilah waskat dicetuskan sebagai pengganti internal control system, BPKP juga melakukan sosialisasi kepada seluruh aparat pemerintah sampai ke daerah-daerah. Semuanya sebagai pendorong terwujudnya intergritas.

(Humas BPKP DIY/ros)



Share      

Berita Terkait:

13 Agustus 2018 15:24:09 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Penjabat Gubernur Sulsel Sumarsono Lantik Kaper BPKP Sulsel
13 Agustus 2018 14:46:13 / lampung1 / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Pelantikan Nahkoda Baru BPKP Lampung
27 Juli 2018 09:36:24 / gilang / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Kepala BPKP Lantik Pengurus Asosiasi Auditor Internal periode 2018-2022
17 Juli 2018 16:46:59 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Akuntabilitas dalam Perjalanan Pembangunan Indonesia Pascareformasi
25 Juni 2018 21:14:48 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kegiatan Sosial, Seremonial
Memperkuat Budaya Organisasi dengan Tali Silaturahmi