Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Melalui Kegiatan Evaluasi, Kita Bangun Strategi Mencapai Kinerja Unggul
02 Januari 2018 08:13:22 / suryo / dibaca: 1131 kali / Kat: Sosialisasi

Yogyakarta – (28/12) Sejak terbitnya Perpres 192 tahun 2014 dan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, berarti BPKP selama tiga tahun telah melakukan pengawasan dengan versi baru, yaitu BPKP versi Perpres 192 tahun 2014. Dengan seiringnya waktu tentunya diperlukan evaluasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan BPKP. Dengan evaluasi ini diharapkan akan diketahui hambatan-hambatan yang menjadi kendala dalam berkinerja, sehingga dapat dirumuskan strategi yang akan dilakukan untuk mewujudkan misi organisasi.

Kegiatan Evaluasi Kinerja BPKP 2017 yang diselenggarakan di Aula Kantor Perwakilan BPKP Provinsi DIY ini diikuti oleh Sekretaris Utama, para Deputi Kepala BPKP, Kepala Biro, Direktur, Inspektur, Kepala Pusat dan  Kepala Perwakilan BPKP seluruh Indonesia.  

Pada saat membuka acara tersebut, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana mengemukakan, bahwa evaluasi dilakukan bukan dari masing-masing unit, akan tetapi evalusi kinerja keseluruhan BPKP.

“Apa yang diharapkan dari BPKP kita coba untuk dibedah, apa hasilnya dan dampaknya, apabila men-define pengawalan akuntabilitas pengelola keuangan dan pembangunan dengan segala bentuk aktifitas, tentunya kita ingin tahu pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan ini apakah sudah cukup berkualitas,” jelasnya.

Lebih lanjut Ardan menjelaskan, “jika kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan masih rendah, kita harus tahu  dan menemukan apa penyebabnya, sehingga kita mencari langkah dan strategi apa untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan.”  

Terkait dengan tugas-tugas yang diberikan kepada BPKP, Ardan menambahkan, “tugas dan fungsi kita seperti dalam penugasan lintas sektoral, SPIP dan APIP, apakah kita sudah bisa menyampaikan bahwa SPIP yang sudah kita lakukan Assesment, sudah kita QA secara nasional seperti apa, apa permasalahan-permasalahan yang menyebabkan penyimpangan, demikian juga level atau tingkat kapabilitas APIP yang sudah kita dampingi, apakah kapabilitas APIP sudah cukup punya hasil untuk mengawal akuntabilitas di tempat masing-masing?

Demikian pula Ardan menyampaikan perlunya membedah hal-hal terkait kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di program-program utamanya di program lintas sektoral, kesehatan, pendidikan, infrastruktur, kemaritiman, kelautan, pangan, perlindungan sosial, perhubungan, pariwisata dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk mengetahui apakah sudah bisa dinyatakan cukup accountable di program-program tersebut.

Demikian pula Kepala BPKP juga memandang perlu dilakukan evaluasi terkait penugasan presiden dalam program PSN, kemiskinan, pilkada serentak,  Asian Games, dan penugasan-penugasan lainnya. “Kita perlu evaluasi juga, apakah hal ini sudah tepat informasinya seperti yang diinginkan stakeholder kita, apa yang menjadi hambatan-hambatan bila dirasa belum cukup cepat, atau hasilnya belum cukup punya daya dorong dan menjadi nilai tambah dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya pertanyaan yang penting,  langkah apa yang akan ditempuh ke depan terkait dengan hal-hal di atas,” paparnya.  Dengan tantangan tersebut Kepala BPKP memandang perlunya melihat kembali bisnis proses internal BPKP untuk melakukan pengawasan.

Kepala BPKP juga melihat perlunya melakukan evaluasi terhadap dukungan IT, menurutnya IT bukan hanya untuk mempercepat proses-proses pengawasan namun juga peran IT untuk mengakumulasikan hasil pengawasan yang sifatnya partial, sektoral maupun makro.

Terkait dengan SDM, BPKP baru saja menerima calon PNS sebanyak 398 orang sesuai dengan alokasi formasi. Menurut Kepala BPKP, SDM tersebut untuk memperkuat kinerja BPKP yang perlu dikembangkan sesuai dengan jati diri BPKP, jangan sampai keluar dari jati diri dan kompetensi yang sudah lama dipupuk, menjadi tanggung jawab kita semua untuk bagaimana agar tenaga-tenaga baru dapat memberikan value bagi BPKP, demikian juga adanya pegawai-pegawai yang diberikan penugasan pendidikan ditempatkan di perwakilan-perwakilan untuk memperkuat ujung tombak mengawal akuntabilitas.

Mengakhiri arahannya, Ardan berharap apa yang dikerjakan dan misi BPKP berhasil, artinya kehadiran BPKP benar-benar dapat mengawal akuntabilitas, memperkuat kualitas akuntabilitas, mempertinggi akuntabilitas dari pengelelolaan keuangan dan pembangunan, sehingga menjadi organisasi yang terus menerus diperlukan.

(Tim Humas BPKP Pusat- Tim Humas BPKP DIY) end/cip

 

 



Share      

Berita Terkait:

14 Desember 2018 10:48:24 / devina / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Akuntan Indonesia Menjawab Tantangan SDGs
11 Desember 2018 15:09:52 / malut1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Sosialisasi Pedoman Pengawasan Intern PBJ Wilayah Provinsi Maluku Utara
11 Desember 2018 14:58:17 / kalteng1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Fokus BPKP pada Konsultansi dan Pembangunan Sistem
03 Desember 2018 09:54:44 / suryo / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) 2018
21 Nopember 2018 08:18:36 / devina / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
BKKBN Gandeng BPKP Evaluasi Kampung KB