Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo, Supriyadi, menyampaikan bahwa kegiatan pengembangan MPAK ini merupakan upaya pencegahan korupsi disamping upaya penindakan dan penegakan hukum (represif) oleh pihak aparat penegak hukum. Kegiatan ini merupakan mandat BPKP yang diberikan Presiden melalui Perpres Nomor 192 Tahun 2014. Disamping itu, kegiatan ini merupakan bagian dari pembangunan, pengembangan, penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di lingkungan pemerintah dan korporasi negara/daerah.

Walikota Gorontalo yang hadir didampingi Sekda Kota Gorontalo, Inspektur Kota Gorontalo, dan para  Kepala SKPD, membuka acara kegiatan tersebut dan menyatakan dukungan penuh terhadap program pencegahan korupsi ini. Walikota menyampaikan Pemerintah Kota Gorontalo akan selalu bekerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo untuk mewujudkan Kota Gorontalo menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Pendampingan dari BPKP juga senantiasa diharapkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan program-program agar sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemaparan materi disampaikan oleh Muchtazar, selaku Kordinator Pengawasan Bidang Investigasi  Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo. Setelah sesi pemaparan, dilakukan diskusi terarah dengan moderator Sofyan A. Hasan selaku Auditor Madya, serta tim yang terdiri dari Akhmad Muzakki, Nindita Tri Rahmawati, Muhammad Fadhil Hidayat dan Ocky Ikhwan Pratama.

Acara diahkiri dengan penandatanganan komitmen terbentuknya Komunitas Pembelajar Anti Korupsi di Kota Gorontalo oleh Walikota Gorontalo, Sekretaris Daerah, Ismail Madjid dan Inspektur Kota Gorontalo, Nuryanto  yang diikuti oleh para kepala dinas/badan yang hadir.

Humas BPKP Gorontalo