Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Raih Penghargaan Sebagai Mitra Kerja Pendukung SDPPI Kemenkominfo
21 Desember 2017 08:38:26 / adminkita / dibaca: 457 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan sebagai Lembaga Mitra Pendukung Bidang Legal dan Pengelolaan Keuangan SDPPI dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada Rabu(20/12) di Auditorium Ditjen SDPPI, Gedung Menara Merdeka – Jakarta Pusat. 

Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) dan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) telah menghasilkan berbagai capaian kinerja di bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran serta perbaikan dan efisiensi birokrasi. Salah satu program unggulan yaitu Program Registrasi Prabayar Seluler. Saat ini, jumlah pelanggan prabayar seluler yang telah melaksanakan registrasi mencapai 110 juta pelanggan. Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja Kementerian Kominfo di bidang-bidang tersebut, tidak lepas dari kerja sama dan sinergi dari para stakeholder terkait baik dari kementerian/ lembaga dan swasta.

Menteri Komunikasi dan Informatika memberikan apresiasi kepada mitra kerja (stakeholder) yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Direktorat Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Salah satu stakeholder yang mendapatkan penghargaan adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemberian penghargaan langsung diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. dan diterima oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, Ernadhi Sudarmanto.

Penganugerahan penghargaan ini bersamaan dengan peresmian penerapan tanda tangan digital dalam pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio atau Izin Stasiun Radio (ISR). ISR merupakan dokumen legal penggunaan frekuensi radio baik untuk penyelenggaraan telekomunikasi maupun penyiaran, termasuk komunikasi radio konvensional yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi khusus oleh badan usaha atau instansi pemerintah.

Penerapan tanda tangan digital dalam pelayanan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemkominfo,  pada tahap pertama akan diimplementasikan pada ISR dan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio. Implementasi tanda tangan digital diharapkan dapat memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan melalui otomatisasi proses dari mulai front-end hingga ke back-end.

(Tim HUmas BPKP Pusat) frans/end

 

 



Share      

Berita Terkait:

22 Mei 2018 11:00:11 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Ini Strategi Fiskal Untuk Tahun 2019
22 Mei 2018 10:52:39 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Menteri Basuki : Pembangunan Infrastruktur Wujud Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
21 Mei 2018 22:13:06 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Sudah Siap, Menko Perekonomian Berharap Bulan Ini ‘Online Single Submission’ Diluncurkan
21 Mei 2018 22:10:52 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Realisasi TKD Lebih Rendah Karena Sedang Dibenahi
16 Mei 2018 10:18:33 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Ini Tanggapan Pemerintah atas Konsep Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2017