Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Raih Penghargaan Sebagai Mitra Kerja Pendukung SDPPI Kemenkominfo
21 Desember 2017 08:38:26 / adminkita / dibaca: 675 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan sebagai Lembaga Mitra Pendukung Bidang Legal dan Pengelolaan Keuangan SDPPI dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada Rabu(20/12) di Auditorium Ditjen SDPPI, Gedung Menara Merdeka – Jakarta Pusat. 

Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) dan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) telah menghasilkan berbagai capaian kinerja di bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran serta perbaikan dan efisiensi birokrasi. Salah satu program unggulan yaitu Program Registrasi Prabayar Seluler. Saat ini, jumlah pelanggan prabayar seluler yang telah melaksanakan registrasi mencapai 110 juta pelanggan. Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja Kementerian Kominfo di bidang-bidang tersebut, tidak lepas dari kerja sama dan sinergi dari para stakeholder terkait baik dari kementerian/ lembaga dan swasta.

Menteri Komunikasi dan Informatika memberikan apresiasi kepada mitra kerja (stakeholder) yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Direktorat Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Salah satu stakeholder yang mendapatkan penghargaan adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemberian penghargaan langsung diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. dan diterima oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, Ernadhi Sudarmanto.

Penganugerahan penghargaan ini bersamaan dengan peresmian penerapan tanda tangan digital dalam pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio atau Izin Stasiun Radio (ISR). ISR merupakan dokumen legal penggunaan frekuensi radio baik untuk penyelenggaraan telekomunikasi maupun penyiaran, termasuk komunikasi radio konvensional yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi khusus oleh badan usaha atau instansi pemerintah.

Penerapan tanda tangan digital dalam pelayanan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemkominfo,  pada tahap pertama akan diimplementasikan pada ISR dan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio. Implementasi tanda tangan digital diharapkan dapat memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan melalui otomatisasi proses dari mulai front-end hingga ke back-end.

(Tim HUmas BPKP Pusat) frans/end

 

 



Share      

Berita Terkait:

13 Nopember 2018 08:56:54 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Rekrutmen CPNS BPKP 2018 di Kota Anging Mammiri
26 Oktober 2018 14:00:18 / suryo / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Komisi XI DPR RI Setujui Pagu Anggaran BPKP pada RAPBN 2019
12 September 2018 09:46:00 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Tersedia 238.015 Formasi, Pendaftaran Penerimaan CPNS 2018 Mulai 19 September
10 September 2018 09:15:08 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Pemerintah Menyesuaikan Tarif PPh Pasal 22 Terhadap 1.147 Komoditas
06 September 2018 18:37:54 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Sinergi Berantas Penyalahgunaan Narkoba