Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Raih Penghargaan Sebagai Mitra Kerja Pendukung SDPPI Kemenkominfo
21 Desember 2017 08:38:26 / adminkita / dibaca: 253 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) meraih penghargaan sebagai Lembaga Mitra Pendukung Bidang Legal dan Pengelolaan Keuangan SDPPI dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, pada Rabu(20/12) di Auditorium Ditjen SDPPI, Gedung Menara Merdeka – Jakarta Pusat. 

Kementerian Kominfo melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) dan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) telah menghasilkan berbagai capaian kinerja di bidang pos, telekomunikasi, dan penyiaran serta perbaikan dan efisiensi birokrasi. Salah satu program unggulan yaitu Program Registrasi Prabayar Seluler. Saat ini, jumlah pelanggan prabayar seluler yang telah melaksanakan registrasi mencapai 110 juta pelanggan. Keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja Kementerian Kominfo di bidang-bidang tersebut, tidak lepas dari kerja sama dan sinergi dari para stakeholder terkait baik dari kementerian/ lembaga dan swasta.

Menteri Komunikasi dan Informatika memberikan apresiasi kepada mitra kerja (stakeholder) yang telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Direktorat Penyelenggaraan Pos dan Informatika dan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Salah satu stakeholder yang mendapatkan penghargaan adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemberian penghargaan langsung diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. dan diterima oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, Ernadhi Sudarmanto.

Penganugerahan penghargaan ini bersamaan dengan peresmian penerapan tanda tangan digital dalam pelayanan perizinan penggunaan spektrum frekuensi radio atau Izin Stasiun Radio (ISR). ISR merupakan dokumen legal penggunaan frekuensi radio baik untuk penyelenggaraan telekomunikasi maupun penyiaran, termasuk komunikasi radio konvensional yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi khusus oleh badan usaha atau instansi pemerintah.

Penerapan tanda tangan digital dalam pelayanan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) Kemkominfo,  pada tahap pertama akan diimplementasikan pada ISR dan Surat Pemberitahuan Pembayaran (SPP) Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio. Implementasi tanda tangan digital diharapkan dapat memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan perizinan melalui otomatisasi proses dari mulai front-end hingga ke back-end.

(Tim HUmas BPKP Pusat) frans/end

 

 



Share      

Berita Terkait:

17 Januari 2018 09:39:39 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Menkeu: Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Mengacu pada GCG
17 Januari 2018 09:09:48 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Tahun 2015-2018, Kementerian PUPR Bangun 15 SPAM IKK di NTT
15 Januari 2018 07:21:47 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Dana Desa 2017 Terserap 98,47 Persen
08 Januari 2018 07:42:38 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Kementerian PUPR Mulai Program Padat Karya Awal 2018 di 12 Kabupaten pada 10 Provinsi
04 Januari 2018 08:11:34 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Ini Capaian Kinerja APBN 2017