Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Disiapkan, Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data
15 Desember 2017 07:46:58 / adminkita / dibaca: 701 kali / Kat: Presiden

JAKARTA – Ada beberapa permasalahan yang mendasari rencana besar mewujudkan ‘satu data’ di Indonesia. Antara lain data instansi pemerintah yang satu dengan yang lain tidak konsisten, data pemerintah sulit diakses oleh instansi pemerintah lain dan oleh publik, banyak data yang dipegang oleh individu serta diperlukan hubungan personal untuk mengakses data, dan juga format data yang dibagipakaikan tidak terbuka dan sulit diolah.

Karena itu, saat ini pemerintah tengah menggodok Rancangan Peraturan Presiden tentang ‘Satu Data’, dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan kualitas data pembangunan, menghilangkan duplikasi dan kebingungan terkait data, serta memperkuat peran Walidata (Pusdatin) menjadi satu-satunya pintu keluar masuk data instansi pemerintah.

Pemaparan itu disampaikan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho dalam rapat koordinasi Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian dan Lembaga di Badan Pusat Statistik (BPS), Jakarta, Rabu, 13 Desember 2017.

Yanuar menambahkan, substansi yang diatur dalam Rancangan Peraturan Presiden ‘Satu Data Indonesia’ meliputi standar data, perencanaan terkait data, dan penanggung jawab atas data.

“Contohnya, data yang dihasilkan pemerintah harus memenuhi standar dan mempunyai metadata, data yang dihasilkan pemerintah harus dapat dibagipakaikan antar instansi pemerintah tanpa MoU dan tanpa biaya. Selain itu, perencanaan terkait data harus menghindari duplikasi,” papar Yanuar.

Peran Pusdatin sebagai walidata

Yanuar menguraikan, dalam Rancangan Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia disebutkan, walidata berperan sebagai satu-satunya unit dalam Instansi Pemerintah yang melakukan penyebarluasan data kepada pengguna data di instansi pemerintah.

Ditegaskan, produsen data wajib menyampaikan data beserta metadata yang mereka hasilkan kepada Walidata. Untuk itu, setiap instansi pemerintah hanya memiliki satu unit yang menjalankan tugas Walidata, sesuai penunjukan Kepala Instansi Pemerintah.

“Penyebarluasan data kepada pengguna data di luar instansi pemerintah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan data yang sudah disebarluaskan kepada pengguna data di instansi pemerintah oleh Walidata,” ungkapnya.

Ditegaskan, dalam penyebarluasan data dilakukan melalui portal data dan media lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sumber: http://www.ksp.go.id/disiapkan-rancangan-peraturan-presiden-tentang-satu-data/index.html



Share      

Berita Terkait:

01 Nopember 2018 10:16:19 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Presiden
Presiden RI: Laut dan Samudra adalah Masa Depan Kita
28 September 2018 12:58:43 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: Presiden
Dorong Percepatan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda
03 September 2018 14:18:26 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Kunjungan DIY, Presiden Jokowi Tinjau Pemanfaatan Dana Desa di Sleman
28 Agustus 2018 08:43:01 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Presiden Instruksikan BNPB Usulkan Anggaran Dana Pembangunan Rumah Korban Gempa Lombok
21 Agustus 2018 08:25:36 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Perkuat Pemerataan, Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2019 Tembus Rp832,3 Triliun