Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

WTP Saja Tidak Cukup, Presiden Jokowi: Harus Dipastikan Tidak Ada Uang Rakyat Yang Dikorupsi
06 Desember 2017 12:15:43 / adminkita / dibaca: 403 kali / Kat: Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Kita justru harus semakin terpacu supaya tahun ini, supaya tahun depan, supaya tahun-tahun berikutnya pemerintah pusat terus mendapatkan status opini WTP, dan itu harus menjadi suatu standar. Sekali lagi,  itu harus menjadi sebuah standar bagi kita semuanya,” kata Presiden Jokowi saat menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di Ruang Garuda Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (5/12) pagi.

Presiden juga mengingatkan pada pimpinan kementerian dan lembaga pemerintahan, bahwa mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup. “Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu rupiah pun uang rakyat dalam APBN yang dikorupsi. Ini perlu digarisbawahi,” tegasnya.

Untuk itu, Presiden mendorong agar dimaksimalkan penggunaan teknologi informasi dari hulu hingga hilir. Ia mengaku sudah memerintahkan, mulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement.

“Perpresnya sedang disiapkan. Sehingga kita tidak perlu merasa ragu, aturannya nanti jadi semakin jelas,” ujarnya.

Kalau sistem ini berjalan, Presiden Jokowi meyakini semuanya akan menjadi lebih transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN.

Minta Terbuka

Pertemuan pimpinan BPK dengan Pemerintah Pusat itu diselenggarakan sebagai persiapan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 dan institusi pengelola keuangan negara lainnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Presiden meminta jajaran pemerintahan, agar setiap kementerian dan lembaga pemerintahan pengguna APBN agar terbuka dengan BPK karena BPK itu mitra dalam memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik.

Presiden juga percaya BPK akan menjaga independensi serta profesionalitas sepanjang proses pemeriksaan. Sehingga dengan niat dan kerja sama yang baik antara pemerintah dan BPK, Presiden percaya kepercayaan rakyat akan terus diperoleh bersama.

Tampak hadir dalam pertemuan itu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara beserta para Wakil Ketua BPK, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, sejumlah menteri kabinet kerja, dan sejumlah pimpinan lembaga pemerintah non kementerian. (FID/OJI/AGG/ES)

Sumber: http://setkab.go.id/wtp-saja-tidak-cukup-presiden-jokowi-harus-dipastikan-tidak-ada-uang-rakyat-yang-dikorupsi/



Share      

Berita Terkait:

03 September 2018 14:18:26 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Kunjungan DIY, Presiden Jokowi Tinjau Pemanfaatan Dana Desa di Sleman
28 Agustus 2018 08:43:01 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Presiden Instruksikan BNPB Usulkan Anggaran Dana Pembangunan Rumah Korban Gempa Lombok
21 Agustus 2018 08:25:36 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Perkuat Pemerataan, Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2019 Tembus Rp832,3 Triliun
20 Agustus 2018 13:34:09 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Pidato di Depan MPR, Presiden Jokowi: Pengangguran Turun Jadi 5,13%, Gini Rasio Turun Jadi 0,389
20 Agustus 2018 13:30:15 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Pimpin Rapat Terbatas di Pengungsian, Presiden Beri 5 Arahan Penanganan Gempa Lombok