Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Dorong Wujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
29 Nopember 2017 10:32:03 / riau1 / dibaca: 1569 kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor

Pegawai di lingkungan Dinas PMD se-Provinsi Riau telah selesai mengikuti Diklat Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes Tahun 2017 bersama BPKP Riau. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin mendorong para peserta diklat dari dinas PMD se-provinsi Riau untuk dapat langsung berperan sebagai pihak yang ikut membantu dan mengawasi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

“Dengan adanya regulasi tentang kewajiban penggunaan aplikasi Siskeudes dari Kemendagri, selesai mengikuti diklat ini, saya harap Bapak dan Ibu semua dapat langsung berperan sebagai pihak yang ikut membantu dan mengawasi akuntabilitas pengelolaan keuangan desa”. Demikian harapan yang disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin dalam acara penutupan Diklat Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes tahun 2017 bagi para pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (Dinas PMD) se-Provinsi Riau dan pegawai BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Jumat (24/11/2017) di Hotel Pangeran Pekanbaru.  

Diklat yang dilaksanakan dari hari Senin 20 November 2017 sampai dengan Jumat 24 November 2017 bagi para pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (Dinas PMD) se-Provinsi Riau dan pegawai BPKP Perwakilan Provinsi Riau telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan Diklat ini telah ditutup dengan resmi oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin. Penutupan pelaksanaan diklat ini dihadiri oleh Endro Prastowo dari Pusdiklatwas BPKP. Selain itu, penutupan diklat ini juga dihadiri oleh para pejabat struktural dan para narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin dalam sambutannya mengatakan, kepada 30 peserta yang telah mengikuti diklat pengelolaan keuangan desaini diharapkan dapat memberikan peningkatan terhadap kualitas pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi lebih baik. Disadari Pemerintah desa belum sepenuhnya siap dalam mengelola dana desa tersebut, sehingga rawan dan berpotensi terjadi penyalahgunaan wewewang yang berakibat merugikan masyarakat dan Keuangan Negara atau daerah.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin mengatakan juga bahwa, alokasi dana desa oleh Pemerintah cukup signifikan, terlebih di Provinsi Riau. Sampai dengan tahun 2017 dana desa telah dialokasikan pemerintah secara akumulatif sekitar Rp2,4 Trilyun. Dan untuk tahun 2017 saja mencapai Rp1,26 Trilyun yang tersebar di 1.592 desa pada 10 kabupaten di Provinsi Riau.

Melihat besaran alokasi dana desa oleh Pemerintah ke Provinsi Riau tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau mengingatkan kembali kepada perserta diklat tentang tahapan “kritis” yang rawan penyalahgunaan wewewang dalam penggunaan dana desa, jika tidak diantisipasi sejak awal dengan benar. Tahapan-tahapan “kritis” tersebut mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan tahap pertanggungjawaban.

Untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di seluruh wilayah Provinsi Riau, para peserta diklat yang telah dibekali dengan ilmu pengoperasian aplikasi Siskeudes diharapkan dapat membantu aparat desa dalam mengantisipasi tahapan-tahapan “kritis” tersebut, utamanya pada tahap penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Humas BPKP Riau/Setia Hadi Pranoto



Share      

Berita Terkait:

12 Nopember 2018 15:46:39 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Bengkulu dan LKPP Sosialisasikan Pedoman Pengawasan Intern atas Pengadaan Barang/Jasa
10 Nopember 2018 07:14:28 / sulut1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Diklat Audit Kinerja: Jembatan dalam Upaya Peningkatan Kapabilitas APIP
07 Nopember 2018 15:46:22 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Deputi Bidang Investigasi Harapkan Inspektorat Tingkatkan Kompetensi Investigatif
31 Oktober 2018 16:10:19 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP SulSel Fasilitasi Diklat Penilaian Angka Kredit JFA Inspektorat
26 Oktober 2018 15:42:06 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Reviu APIP Bukan Semata Pengumpulan Dokumen