Tingkatkan Pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kolaborasi dan Inovasi

 

Jakarta (23/11) - Menyambut 40 tahun berkinerja, BPJS Ketenagakerjaan (BPJS TK) menyelenggarakan Seminar Nasional bertema “Membentuk Solusi Kolaborasi: Inovasi dalam Sektor Publik” di Flores Room, Hotel Borobudur. Acara yang menghadirkan 8 narasumber profesional tersebut membahas tema seputar kepemimpinan, manajemen, dan akuntabilitas. Hadir sebagai Keynote Speaker, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menyampaikan beberapa masukan terkait transformasi pelayanan khususnya di sektor publik.

Acara pagi itu dibuka oleh Guntur Witjaksono selaku Ketua Dewan Pengawas (Dewas) BPJS TK yang menyampaikan bahwa seminar ini merupakan inisiasi para dewas untuk menggalang masukan dari mitra kerja. Guntur menambahkan jajaran dewas memiliki 4 prioritas dalam masa tugas 2016-2021 ini, yaitu kepesertaan dan pelayanan, good governance yang mencakup Audit Anggaran dan Aktuaria, kinerja organisasi dan SDM, serta penguatan manajemen risiko dan IT.

Mengingat BPJS TK sebagai badan publik sekaligus lembaga lintas sektor tentu tunduk pada aturan yang ketat, baik dari aspek pengembangan dana jaminan sosial, skema manfaat dan pelayanan, sampai aturan remunerasi dan anggaran tahunan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan yang tertuang dalam undang-undang BPJS, yaitu mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.

Guntur berharap semua masukan dapat menghasilkan suatu inovasi kolaborasi di sektor publik seiring transformasi lembaga yang semula bernama PT Jamsostek, agar dapat diterima dan dipercaya publik. “BPJS TK memandang pentingnya peranan kolaborasi dan inovasi ini untuk meningkatkan berbagai aspek, khususnya jumlah cakupan kepesertaan,” lanjutnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Hery Sudarmanto, dan Deputi II Bid. Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK , Tubagus Ahmad Choesni, dalam sambutannya juga menekankan inovasi untuk memenuhi tuntutan publik, pelayanan dituntut tepat waktu dan tata cara, transparan, serta good governance.

Di sisi lain, Ignasius Jonan dalam keynote speech-nya berpesan agar institusi pemerintah melakukan improvement. BPJS TK perlu menyusun visi jangka pendek yang berfokus pada layanan. Setelahnya, dilakukan komunikasi dan delegasi kewenangan. “Terkait komunikasi ini, BPJS TK harus dapat meyakinkan pengguna layanan atas manfaat yang bisa didapatkan sehingga kelak kepesertaan dapat meningkat tidak hanya karena tuntutan undang-undang SJSN,” kata Jonan.

Sesi paparan dibagi menjadi tiga bagian sesuai masing-masing tema. Pada sesi pertama,  diangkat tema “Kepemimpinan yang Strategis dan Terfokus” dengan narasumber Dede Yusuf M. Effendi (Komisi IX DPR), Firmanzah (Rektor Univ. Paramadina), dan Permana Agung (Mantan Dirjen Bea dan Cukai) serta  dimoderatori oleh Rizal Edwin Manansang.

Sesi kedua tidak kalah menarik. Dipandu oleh Helmy Yahya, sesi kedua ini menghadirkan Dirjen Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, Alexander Rusli (CEO PT Indosat), dan Muhammad Lutfi (Mantan Menteri Perdagangan dan Dubes RI).

Pada sesi ketiga, Harry Azhar Azis (Mantan Ketua BPK RI) dan Alexander Marwata (Wakil Ketua KPK) menjadi narasumber dan Prita Laura hadir sebagai moderator.

Di hadapan 450 hingga 500 orang peserta yang terdiri dari instansi pemerintah terkait, mitra BPJS TK, Serikat Pekerja, BEM Universitas di DKI Jakarta, dan internal perusahaan, Direktur Utama BPJS TK, Agus Susanto mengatakan pihaknya mendukung penuh terselenggaranya seminar nasional ini karena memiliki dampak yang sangat positif terhadap jaminan sosial, khususnya bidang ketenagakerjaan.

(Humas BPKP Pusat ayu/don/nad)