Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Riau Gelar Diklat Pengelolaan Keuangan Desa
22 Nopember 2017 08:18:53 / riau1 / dibaca: 879 kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor

“Besarnya kucuran dana ke desa-desa memang dapat mendatangkan “keberkahan. Namun di antara sisi “keberkahan” itu, ditemukan juga banyak musibah. Guna memastikan secara memadai bahwa keberkahan itu tidak terganggu, maka perlu dilakukan pengawasan yang dapat diandalkan”. Demikian dikatakan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin dalam sambutan pembukaan Diklat Pengelolaan Keuangan Desa dengan Apliksi Siskeudes tahun 2017 bagi para pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa (Dinas PMD) se-Provinsi Riau dan pegawai BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Senin (20/11/2017) di Hotel Pangeran Pekanbaru.  

Pernyataan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau tersebut dapat dipahami bahwa, besarnya keuangan desa yang masuk ke desa-desa menuntut kewaspadaan. Seperti dana desa misalnya. Alokasi pendanaan APBN dalam bentuk “dana desa” seluruh Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, mulai dari Rp 20,76 triliun pada 2015, menjadi Rp 60 triliun pada 2017 (meningkat 289%). Aliran dana ke desa semakin besar dengan ditambah APBD Pemda setempat, baik dari provinsi dan kabupaten/kota juga ikut menambah tumpukan uang di desa. Bahkan, aliran dana desa masih ditambah lagi yang sumber dari pendapatan internal desa, sendiri serta bantuan korporasi dalam bentuk CSR. Itu sebabnya Diklat Pengelolaan Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes menjadi penting.

Pembukaan diklat ini dihadiri oleh Wakil Bupati kepulauan Meranti, H Said Hasyim, sekaligus menyerahkan hasil penilaian mandiri (self assessmentterhadap Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2017 kepada BPKP Perwakilan Provinsi Riau. Hadir pula Inspektur Provinsi Riau, Evandes Fazri, Inspektur Kota Pekanbaru, M Azmi, Inspektur Kabupaten Kepulauan Meranti, Suhendri dan Kepala Dinas PMD Provinsi Riau, Syarifuddin. Selain itu, pembukaan acara tersebut juga dihadiri oleh para pejabat struktural dan para narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin dalam sambutannya di hadapan para peserta diklat dari Dinas PMD se-Provinsi Riau mengatakan, dengan dialokasikannya dana desa yang cukup signifikan, pemerintah berharap agar berbagai pihak ikut mengawasi penggunaan dan akuntabilitasnya. Mengingat instrumen pengelola dan SDM yang masih belum memadai, keuangan desa ini menjadi rawan dan berpotensi menimbulkan terjadinya penyalahgunaan wewenang yang berakibat merugikan masyarakat dan keuangan negara bila tidak diantisipasi sejak awal secara benar. Dikdik Sadikin mengatakan, titik kritis yang dapat terjadi pada semua tahap, sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin berharap agar para peserta yang mengikuti diklat selama 5 hari kedepan ini, nantinya dapat memberikan peningkatan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan dana desa agar menjadi lebih baik. Dikdik Sadikin menegaskan, regulasi tentang pengawasan dana desa telah diperkuat diantaranya dengan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mengamanatkan antara lain kepada Bupati/walikota untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa.

Namun demikian, dikatakannya, mengingat masih rentannya permasalahan pengelolaan dana desa, selain regulasi juga diperlukan media yang mudah dipahami dan diaplikasikan oleh aparat pemerintah desa untuk membantu mempermudah dalam pengelolaan dana desa. Untuk itu, BPKP telah mengembangkan aplikasi Siskeudes untuk membantu mempermudah aparat pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau ini juga menjelaskan, Siskeudes yang dikembangkan oleh BPKP ini telah ditetapkan sebagai sistem yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa oleh Menteri Dalam Negeri dan didorong implementasinya oleh KPK, bahkan oleh Presiden.“Siskeudes ini telah dibuat sesederhana mungkin dengan prototype Siskeudes pertama adalah Simda desa yang diimplementasikan perdana pada Mei 2015 di sebuah desa di Mamasa Sulawesi Barat. Berangkat dari keberhasilan implementasi Siskeudes di desa tersebut, menjadi acuan sebagai aplikasi yang mudah dipahami oleh aparat desa. Aplikasi ini juga telah disosialisasikan ke seluruh Indonesia, dan kepada aparat desa telah diberikan bimbingan teknis cara mengoperasikannya”, imbuh Dikdik Sadikin lagi.

Di akhir sambutannya juga dikatakan bahwa Pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2017 seluruh Pemerintah desa (100%) telah mengimplementasikan aplikasi Siskeudes. Sejalan dengan hal itu, khusus di wilayah Provinsi Riau telah ditandatangani komitmen bersama antara Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten, Inspektur Kabupaten, Perwakilan Kepala Desa, BPKP dan KPK untuk secara penuh pada akhir tahun 2017 seluruh desa menggunakan aplikasi Siskeudes dalam mengelola dana desanya. Untuk wilayah Riau, sampai dengan September 2017 telah 92% dari seluruh desa yang menggunakan aplikasi Siskeudes.

Humas BPKP Riau/Setia Hadi Pranoto 



Share      

Berita Terkait:

17 Mei 2018 15:45:17 / ekobayong / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Tingkatkan Kapabilitas APIP melalui Telaah Sejawat
04 Mei 2018 09:13:20 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Sul Sel Perkuat APIP /Inspektorat melalui Diklat Penilaian Angka Kredit JFA
04 Mei 2018 08:26:56 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Urgensi Kapabilitas APIP dalam Mengawal Kinerja Pemerintah
26 April 2018 08:00:03 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Sulsel Tingkatkan Kompetensi Auditor APIP
19 April 2018 11:35:02 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Fokus Pengawasan APIP bergeser ke arah Pengawasan Kinerja