Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Tingkatkan Kapabilitas APIP, Pemkab Kutai Barat Lakukan Diklat SAKIP
20 Nopember 2017 15:20:44 / kaltim1 / dibaca: 1438 kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor

Bupati Kutai Barat dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten III Aminuddin mengatakan, "seiring dengan tuntutan masyarakat kini yang semakin cerdas dan kritis, masyarakat menghendaki penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin kepastian hukum, keterbukaan, profesional dan akuntabel.  Kepemerintahan yang menghormati hak-hak asasi manusia dan pelaksanaan demokrasi. Dan tidak hanya itu masyarakat juga menginginkan pemerintahan yang dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan mengutamakan pelayanan prima kepada masyarakat tanpa diskriminasi, serta mengakomodasikan kontrol sosial masyarakat".

diklat sakip

Hal tersebut dibacakan dihadapan peserta Diklat Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diikuti oleh 26 peserta di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, diselenggarakan di Hotel Selica, Samarinda pada hari senin 20 November 2017.

Asisten III Kabupaten Kutai Barat Aminuddin yang didampingi oleh Inspektur Daerah Belly Junedi Widodo mengatakan bahwa tuntutan masyarakat yang tergambar diatas, dapat terwujud apabila dapat terciptanya suatu sistem pemerintahan yang baik, dimana secara utuh dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang memungkinkan terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan negara yang efisien dan efektif dengan menjaga sinergi yang konstruktif.

Disinilah aparat pengawasan pemerintah (APIP) dalah hal ini Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan.

Sedangkan dari segi pencapaian visi dan misi dan program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Maksud pengawasan itu dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dan menemukan apa yang salah demi perbaikan di masa mendatang. Sedangkan pengawasan itu adalah untuk meningkatkan pendayaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government).

Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan dorongan arus reformasi ditambah lagi dengan semakin kritisnya masyarakat dewasa ini, maka rumusan pengawasan yang sederhana itu tidaklah cukup dan masyarakat mengharapkan lebih dari sekedar memperbaiki atau mengoreksi kesalahan untuk perbaikan di masa mendatang, melainkan kesalahan, kekeliruan, apalagi penyelewengan yang telah terjadi tidak hanya sekedar dikoreksi dan diperbaiki akan tetapi harus diminta pertanggungjawaban kepada yang bersalah.

Kesalahan harus ditebus dengan sanksi/hukuman, dan bila memenuhi unsur tindak pidana harus diproses oleh aparat penegak hukum, sehingga membuat efek jera bagi pelaku dan orang lain berfikir seribu kali untuk melakukan hal yang sama, sehingga praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi berkurang dan akhirnya hilang.

Salah satu tuntutan masyaraka untuk menciptakan good governance dalam penyelenggaraan pemerintah daerah adalah kiprah institusi pengawas daerah.

Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) serta memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah terjadi untuk dijadikan pelajaran agar kesalahan-kesalah tersebut tidak terulang di masa yang akan datang.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bupati Kutai Barat FX Yapan, (yang dibacakan oleh Asisten III)  dapat dipahami bawah APIP memlikik peran yang efektif dalam menjamin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan secara tertib, efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Singkatnya APIP mendukung terwujudnya cita-cita otonomi daerah dalam menuju kesejahteraan masyarakat", tegasnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Adil Hamonangan Pangihutan yang berkesempatan memberikan sambutan sebelumnya sudah menjelaskan panjang lebar mengenai keterlibatan APIP dalam pencapaian sasaran dan tujuan program yang disusun oleh pemerintah daerah. 

Akan tetapi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sangat dipengaruhi oleh sejauhmana tingka kapabilitas SDM yang tersedia. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia (SDM) mulai dari rekrutmen awal, penataan sampai dengan pengembangan kualitas maupun kuantitas menjadi sangat penting untuk menyediakan aparatur yang handal dalam mewujudkan apa yang menjadi visi, misi, tujuan dan program kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD, RKPD dan APBD.

Khusus untuk APIP, maka tingkat kapabilitas APIP yang diharapkan minimal mencapai level tiga (terdefinisi), sebaimana amanah Presiden bahwa 70% kapabilitas APIP Kabupaten / kota telah mencapai level tiga pada akhir tahun 2019.

"Diklat SAKIP yang berlangsung selama lima hari ini merupakan bagian kegiatan dalam rangka penguatan kapabilitas APIP,   serta akan memperlengkapi APIP mengenai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja dan peleporan kinerja dan diharapkan dengan memahami SAKIP, maka APIP dapat melakukan audit kinerja dengan memadai, baik kinerja pengelolaan keuangan maupun audit kinerja atas kegiatan pencapaian sasaran dan tujuan organisasi/program", jelas Kepala Perwakilan.

Humas BPKP Kaltim  - Lutfi Budiarto

 



Share      

Berita Terkait:

16 Agustus 2018 06:30:04 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Selenggarakan Diklat Audit Investigatif
07 Agustus 2018 10:54:16 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Permodelan Pengawasan Terpadu sebagai Solusi Penguatan KUR
27 Juli 2018 14:20:48 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Workshop Peningkatan Kapabilitas APIP di Lingkungan APIP se-Provinsi Bengkulu
27 Juli 2018 09:36:08 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
APIP Harus Kompeten Agar Bisa Berperan Strategis
26 Juli 2018 14:36:51 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Diklat Pembentukan Auditor Ahli: Membuang Stigma Lama APIP