Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Bincang Pagi: “Mewujudkan Good Governance dan Clean Government melalui Penerapan SPIP”
15 Nopember 2017 07:55:03 / adminkita / dibaca: 378 kali / Kat: SPIP

Menyelaraskan pikiran, berbagi kendala dan hambatan yang dihadapi serta memadukan ide-ide maupun solusi terkait implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara lebih ringan dan informal menjadi  tujuan diselenggarakannya acara Bincang Pagi hari ini. Bertempat di auditorium Gandhi Kantor BPKP Pusat Jakarta, hadir para Sekjen, Sestama, Sesmenko maupun pejabat struktural dari 24 Kementerian dan Lembaga Lingkup Perekonomian dan Maritim. Acara ini terselenggara atas kerja sama BPKP dengan pihak USAID CEGAH sebagai salah satu terobosan dalam mempercepat pencapaian target RPJMN 2014-2019 dimana Level 3 SPIP di Kementerian/lembaga mencapai 85%.

Chief of Party/Team Leader USAID CEGAH Project, MSI Indonesia, Juhani Grossmann dalam sambutannya menyatakan, “Secara umum kondisi pengawasan intern antara AS dan Indonesia hampir serupa dimana sebagai negara dengan penduduk besar, korupsi masih menjadi masalah besar yang terus dihadapi walaupun dua tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang signifikan. Hanya pendekatannya saja yang berbeda dimana pengawasan intern di AS bersifat independen dan mempunyai kewenangan penegakan hukum selain audit sedangkan di Indonesia lebih bersifat terintegrasi dan hanya melakukan audit.”

Lebih lanjut Juhani menekankan pentingnya lima hal dalam memperkuat pengawasan intern yaitu perbaiki perencanaan, peningkatan capacity buliding, meningkatkan komunikasi ke publik terkait hasil pengawasan, whistleblowing system dan terakhir peningkatan sistem IT.

Mengawali acara Bincang Pagi, Kepala BPKP Ardan Adiperdana menyatakan terdapat dua pilar akuntabilitas sebagai penyeimbang kekuasaan agar tidak cenderung pada penyimpangan/korupsi yaitu yang pertama memperkuat pengendalian intern dan yang kedua memperkuat aparat pengawasan intern pemerintah. Kegiatan yang dilakukan bekerjasama dengan USAID CEGAH pada dasarnya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Ardan mengingatkan, “SPIP adalah amanat UU Keuangan Negara. Selain itu sesuai PP No 60 Tahun 2008 , SPIP adalah tanggung jawab manajemen bukan tanggung jawab Inspektorat.”

Pihaknya juga mengapresiasi upaya yang telah dilakukan para Sestama, Sekjen dan Sesmenko yang sudah berusaha keras menaikkan level maturitas SPIP di institusinya masing-masing. Namun demikian, pencapaian tahun ini baru mecapai 10% dari target tahun ini sebesar 32%, sedangkan target tahun depan sebesar 55% dan tahun 2019 mencapai 85% sehingga hal ini menjadi PR bersama. “Mengapa harus target level 3 karena pada level ini sistem mampu melakukan deteksi, mitigasi, dan mampu menyelesaikan apabila terjadi deviasi-deviasi sehingga pada akhirnya mampu mengurangi potensi terjadi penyimpangan atau fraud,” jelas Ardan lebih lanjut.

Perbincangan pagi itu berlangsung dengan dinamis dimana berbagai kendala yang masih dihadapi masing-masing Kementerian/lembaga umumnya terkait keterbatasan SDM Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan kesejahteraan. Di sisi lain terdapat beberapa pengalaman yang dapat dijadikan best practices dalam penerapan SPIP, misalnya pengalaman dari Sestama BNP2TKI, Hermono yang menyatakan, "Implementasi SPIP dipengaruhi dua kunci penting yaitu komitmen pimpinan dan sosialisasi nilai-nilai dan prinsip zero tolerance terhadap korupsi yang terus-menerus ke seluruh pegawai dalam setiap kesempatan." Sekjen Kementerian Perhubungan, Sugihardjo menambahkan, "Yang terpenting adalah sistem online yang terintegrasi untuk meningkatkan transparansi". Sedangkan Irjen Kementerian Perdagangan, Srie Agustina menyebutkan, "Selain sistem yang bagus, yang tidak kalah penting adalah kualitas manusianya agar dapat terhindar dari moral hazard. Selain itu, perlu pembentukan satuan tugas khusus untuk menangani risk dan compliance seperti yang sudah diterapkan di Kementerian Keuangan sebagai pendukung konsep “three lines  of defences”.

Terdapat masukan lain yang cukup inspiratif diantaranya, Sekjen Kementerian Pertanian, Harry Triyono yang mengusulkan perbaikan sistem penganggaran dengan kembali seperti sistem lama dimana anggaran proyek dipisahkan dari anggaran rutin serta perbaikan sistem administrasi.  Adapun Plt. Sekretaris Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, Sidik Wijoto mengharapkan pertemuan ini dapat mendorong RUU SPIP segera masuk ke prolegnas, sehingga diharapkan pengawasan intern ke depan semakin kuat dan mampu berkiprah lebih banyak.

(Dian/Tri/Suryo/Donny/Edi/Adi/Nadia/Idiya) end/cip



Share      

Berita Terkait:

20 Nopember 2017 08:16:22 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Penguatan APIP Melalui Management Oversight
07 Nopember 2017 08:42:37 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Implementasi Penyelenggaraan SPIP Kemenristekdikti dengan Menggandeng BPKP
06 Nopember 2017 09:36:06 / malut1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Perlunya Sinergi antara BPKP, BPK dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan
06 Nopember 2017 08:25:05 / malut1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Implementasi Aplikasi ICSA Wilayah Pemprov Maluku Utara
18 Oktober 2017 15:58:08 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Tingkatkan Kapasitas Perangkat Daerah Melalui Diklat SPIP Integratif