Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Soft Launching SP2D Online Terintegrasi Dengan Simda Keuangan
11 Nopember 2017 20:14:58 / kaltim1 / dibaca: 1946 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Deputi Kepala Badan Pengawasan Keungan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Nurdin, mewakili Kepala BPKP menjelaskan bahwa penggunaan Aplikasi SP2D Online yang terintegrasi dengan Aplikasi SIMDA,  dilaksanakan dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, untuk mendukung upaya pemda dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien terutama dalam pengelolaan keuangan daerah.

soft lounching sp2d online

Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Bank Kaltim) melakukan soft launching SP2D Online terintegrasi dengan SIMDA Keuangan, di Hotel Grand Tjokro Balikpapan (2/112017). Soft launching SP2D ini diikuti oleh pemerintah daerah se-Provinsi Kalimantan Timur, serta Pemerintah Daerah se-Provinsi Kalimantan Utara.

Acara soft launching dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Timur, Awang Farouk Ishak, Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Nurdin, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Adil Hamonangan Pangihutan, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara Alexander Rubi Setyadi, Direktur Wilayah III dari Deputi Pengawasan Pengelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Iskandar Novianto, serta Direktur Utama Bank Kaltim, Zainuddin Fanani.

Kegiatan soft launching SP2D Online tersebut juga dihadiri Bupati/Walkota se-Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara. Hadir pula para Kepala BPKAD, Kepala Bappeda, dan Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Adil Hamonangan Pangihutan menjelaskan bahwa SP2D online merupakan inovasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang mengintegrasikan Sistem pembuatan SP2D online dengan SIMDA KEUANGAN yang dikembangkan oleh BPKP. “Manfaat dari implementasi SP2D online ini antara lain Pemda dapat memantau kondisi keuangan Kas Daerah terkini secara real time melalui rekening koran dan monitoring terhadap Rekening Kas Umum Daerah di Bank yang dapat dilakukan secara online dari Kantor Kas Daerah dan sekaligus pula mendukung suksesnya penyelenggaraan transaksi non tunai,” paparnya.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kaimantan Timur juga menyampaikan, sesuai amanah Perpres 192 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, BPKP melakukan pengawasan  akuntabilitas pengelolaan keuangan dan Program Strategis  Nasional,  dan melakukan pembinaan penyelenggaraan implementasi SPIP dan peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Dijelaskan pula, dalam pelaksanaan tugas tugas pengawasannya, BPKP senantiasa  terus  mengembangkan kualitas dan jenis pengawasannya disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder dan  perkembangan lingkungan strategis yang ada.

Sementara itu Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Nurdin, mewakili Kepala BPKP antara lain menjelaskan penggunaan Aplikasi SP2D Online yang terintegrasi dengan Aplikasi SIMDA,  dilaksanakan dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai perwujudan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, untuk mendukung upaya pemda dalam menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. “Koneksi transaksi antara pengelola keuangan pada pemerintah daerah dengan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur, selain meningkatkan efektivitas dan efisiensi, juga diharapkan dapat menekan kesalahan dan penyalahgunaan dalam penerimaan dan pencairan kas daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut penggunaan Aplikasi SP2D Online akan memperlancar pelaksanaan transaksi pencaian SP2D, mempercepat proses pengelolaan keuangan daerah yang terkait dengan pencairan dari RKUD ke rekening tujuan (rekening SKPD/Dinas, dan pihak ketiga) di Bank dengan konsep Real-Time Online. Dengan demikian, diharapkan pelayanan semakin meningkat dan kinerja kualitas pengelolaan keuangan akan semakin membaik.

Penandatanganan MOU dan penggunaan Aplikasi SP2D Online/Cash Management System, merupakan satu dari langkah-langkah untuk mencapai Peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. BPKP, ikut mendorong implementasi SP2D Online/Cash Management System, terutama kepada Pemerintah Daerah pengguna Aplikasi SIMDA Keuangan.

Dalam sambutannya, Nurdin juga menyampaikan bahwa BPKP sangat mendukung komitmen Gubernur, Bupati/ Walikota se-Provinsi Kaltim dan provinsi Kaltara, sehingga BPKP kiranya dapat  diberikan peran untuk dapat melakukan pengawalan, bersinergi dengan Pemda dan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dengan SP2D Online.

Sebelum mengakhiri sambutan, Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Gubernur, Bupati/ Walikota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara atas kepercayaannya bekerjasama dan bersinergi dengan BPKP. Nurdin berharap kerjasama dan sinergi yang telah berjalan selama ini dapat lebih dikembangkan di masa mendatang dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.

Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada BPKP dan Bank Kaltim atas peluncuran aplikasi SP2D Online terintegrasi dengan SIMDA Keuangan yang dikembangkan BPKP. Gubernur menyampaikan bahwa, dengan sistem SP2D Online terintegrasi dengan SIMDA Keuangan, secara otomatis pembayaran kepada pihak ketiga akan diberlakukan sistem pembayaran non tunai. Per 1 Januari 2018, Pemprov. Kaltara juga akan memberlakukan sistem pembayaran non tunai untuk sejumlah OPD. Hal ini sesuai dengan Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberaantasan Korupsi, yang ditindaklanjuti dengan SE Mendagri Nomor 900/1866/SJ tanggal 17 April 2017 yang mengamanatkan bahwa pelaksanaan transaksi non tunai pada Pemda  paling lambat dimulai tanggal 1 Januari 2018. Menindaklanjuti hal tersebut, Gubernur Kaltara mengatakan telah menerbitkan Instruksi Gubernur Kaltara Nomor 16 tahun 2017 tentang pelaksanaan Transaksi Non Tunai.

Gubernur Kaltim, Awang Farouk Ishak, menyambuat baik program SP2D Online terintegrasi dengan SIMDA Keuangan ini, dan mendorong seluruh kabupaten/kota untuk segera mengimplementasikannya. Pihaknya akan menindaklanjuti dengan mengundang seluruh OPD kabupaten/kota untuk mengimplementasikannya, karena penerapan SP2D Online terintegrasi dengan SIMDA Keuangan merupakan perwujudan azas transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah sekaligus menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efektif, daan bersih. Gubernur Kaltim juga menyampaikan pihaknya berkomitmen menjadikan Kaltim menjadi cyber province yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai line pelayanan publik.

Setelah dilakukannya Launching implementasi SP2D online terintegrasi dengan SIMDA Keuangan, dilanjutkan dengan penandatanganan MoU dan naskah Perjanjian Kerja Sama SP2D Online terintegrasi dengan SIMDA Keuangan antara Bank Pembangunan Daerah Kaltim, PerwakilanBPKP Provinsi Kaltim, PerwakilanBPKP Provinsi Kaltara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan  Pemerintah Kabupaten, kota se Prov Kaltim dan Prov Kaltara.

Selain Launching Implementasi SP2D Online yang terintegrasi dengan SIMDA Keuangan, juga dilaksanakan diskusi panel  percepatan peningkatan maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP yang dihadiri oleh para Inspektur se-provinsi Kaltim, dan Provinsi Kaltara , Bimtek Siskeudes yang dikuti oleh 3 Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Mahakam Ulu. Disamping itu juga dilaksanakan Bintek Simda Perencanaan (E-Planning) yang diikuti oleh Pegawai Bappeda Provinsi Kalimatan Timur, Bapedda Kabupaten Kutai kartanegara, Bappeda Kabupaten Berau, Bappeda Kabupaten Kutai Timur, Bappeda Kabupaten Kutai Barat, dan Bappeda Kabupaten Mahakam Ulu.

Humas BPKP Kaltim (Lutfi Budiarto / Sumaljo) end

 



Share      

Berita Terkait:

05 Desember 2017 15:24:56 / adminkita / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Perkuat Tata Kelola, Kementerian BUMN Gandeng BPKP
05 Desember 2017 10:02:31 / lampung1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Evaluasi Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pemprov Lampung oleh Bank Lampung
03 Nopember 2017 10:01:40 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Komitmen Bersama Pengelolaan Keuangan Desa di Wilayah Sumbar
31 Oktober 2017 13:40:00 / kepri1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Wujudkan Pengelolaan Dana Desa yang Akuntabel
27 Oktober 2017 10:00:41 / frans / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Transfer of Knowledge Pengelolaan Penugasan Investigasi BPKP Ke Auditor BPK