Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Kemristekdikti Waspadai Proyek Mangkrak Rentan Korupsi
06 Nopember 2017 15:02:46 / tri_sutrisno / dibaca: 148 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Yogyakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ainun Naim mengatakan pihaknya mewaspadai proyek mangkrak di dunia perguruan tinggi agar tidak mengarah pada kasus korupsi.

Berdasarkan perhitungan, proyek mangkrak di perguruan tinggi itu nilainya mencapai Rp9 triliun. Ke depannya, proyek-proyek mangkrak itu harus segera dilanjutkan dengan mencari pendanaan dari sumber-sumber seperti dari APBN atau dengan pembiayaan lain. Pada awal 2017, Kemristekdikti mendata beberapa perguruan tinggi mengalami proyek mangkrak seperti di Universitas Mulawarman, yaitu sebanyak 16 gedung. Selain itu, proyek mangkrak di Universitas Lampung, Universitas Musamus Merauke dan kampus-kampus negeri lainnya. 

"Selama ini tidak terdeteksi proyek mangkrak itu mengarah pada kasus korupsi tapi karena sebab lainnya," kata Ainun di acara diskusi Ekonomi Bebas Korupsi (EBK) VIII di Master Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sabtu. Ainun sangat mengharapkan rektor-rektor perguruan tinggi negeri untuk bekerjasama dengan BPKP untuk mengawasi dan mendampingi proses pengadaan barang dan jasa. Menurut dia, sektor pengadaan barang dan jasa berpotensi menjadi tempat untuk korupsi di perguruan tinggi negeri. Untuk sektor pelyanan akademis cenderung tidak ditemukan praktik korupsi menurut Ainun.

Terkait proyek mangkrak di ranah perguruan tinggi, Ainun mengatakan proyek tidak tergarap itu harus terus dilanjutkan. Terdapat banyak kendala yang terjadi seperti berhentinya pendanaan proyek seiring kemandegan aliran dana atau habisnya anggaran. Terkadang proyek mangkrak ini terbentur peraturan baru di mana pemerintah daerah semula membiayai pembangunan perguruan tinggi tetapi harus terhenti karena ada aturan larangan penggunaan anggaran untuk pembangunan tersebut. Akan tetapi, proyek mangkrak itu nantinya harus diselesaikan. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mengoptimalkan pendanaan lain selain dari APBN seperti dengan skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau model pembiayaan lain yang diperbolehkan seperti dengan surat berharga sukuk atau kerja sama dengan badan usaha.

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/662886/kemristekdikti-waspadai-proyek-mangkrak-rentan-korupsi



Share      

Berita Terkait:

17 Januari 2018 09:39:39 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Menkeu: Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Mengacu pada GCG
17 Januari 2018 09:09:48 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Tahun 2015-2018, Kementerian PUPR Bangun 15 SPAM IKK di NTT
15 Januari 2018 07:21:47 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Dana Desa 2017 Terserap 98,47 Persen
08 Januari 2018 07:42:38 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Kementerian PUPR Mulai Program Padat Karya Awal 2018 di 12 Kabupaten pada 10 Provinsi
04 Januari 2018 08:11:34 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Ini Capaian Kinerja APBN 2017