Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Kemristekdikti Waspadai Proyek Mangkrak Rentan Korupsi
06 Nopember 2017 15:02:46 / tri_sutrisno / dibaca: 252 kali / Kat: Kementerian/Lembaga

Yogyakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Ainun Naim mengatakan pihaknya mewaspadai proyek mangkrak di dunia perguruan tinggi agar tidak mengarah pada kasus korupsi.

Berdasarkan perhitungan, proyek mangkrak di perguruan tinggi itu nilainya mencapai Rp9 triliun. Ke depannya, proyek-proyek mangkrak itu harus segera dilanjutkan dengan mencari pendanaan dari sumber-sumber seperti dari APBN atau dengan pembiayaan lain. Pada awal 2017, Kemristekdikti mendata beberapa perguruan tinggi mengalami proyek mangkrak seperti di Universitas Mulawarman, yaitu sebanyak 16 gedung. Selain itu, proyek mangkrak di Universitas Lampung, Universitas Musamus Merauke dan kampus-kampus negeri lainnya. 

"Selama ini tidak terdeteksi proyek mangkrak itu mengarah pada kasus korupsi tapi karena sebab lainnya," kata Ainun di acara diskusi Ekonomi Bebas Korupsi (EBK) VIII di Master Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Sabtu. Ainun sangat mengharapkan rektor-rektor perguruan tinggi negeri untuk bekerjasama dengan BPKP untuk mengawasi dan mendampingi proses pengadaan barang dan jasa. Menurut dia, sektor pengadaan barang dan jasa berpotensi menjadi tempat untuk korupsi di perguruan tinggi negeri. Untuk sektor pelyanan akademis cenderung tidak ditemukan praktik korupsi menurut Ainun.

Terkait proyek mangkrak di ranah perguruan tinggi, Ainun mengatakan proyek tidak tergarap itu harus terus dilanjutkan. Terdapat banyak kendala yang terjadi seperti berhentinya pendanaan proyek seiring kemandegan aliran dana atau habisnya anggaran. Terkadang proyek mangkrak ini terbentur peraturan baru di mana pemerintah daerah semula membiayai pembangunan perguruan tinggi tetapi harus terhenti karena ada aturan larangan penggunaan anggaran untuk pembangunan tersebut. Akan tetapi, proyek mangkrak itu nantinya harus diselesaikan. Salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan mengoptimalkan pendanaan lain selain dari APBN seperti dengan skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atau model pembiayaan lain yang diperbolehkan seperti dengan surat berharga sukuk atau kerja sama dengan badan usaha.

Sumber: http://www.antaranews.com/berita/662886/kemristekdikti-waspadai-proyek-mangkrak-rentan-korupsi



Share      

Berita Terkait:

12 September 2018 09:46:00 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Tersedia 238.015 Formasi, Pendaftaran Penerimaan CPNS 2018 Mulai 19 September
10 September 2018 09:15:08 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Pemerintah Menyesuaikan Tarif PPh Pasal 22 Terhadap 1.147 Komoditas
06 September 2018 18:37:54 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Sinergi Berantas Penyalahgunaan Narkoba
03 September 2018 14:24:18 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Menkeu Inginkan Pelayanan PPID Kemenkeu Jadi Inspirasi Bagi K/L Lainnya
03 September 2018 14:06:40 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Kementerian/Lembaga
Menkeu Sampaikan Besaran Penggunaan APBN Untuk Asian Games 2018