Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Dikebut Implementasi Perhutanan Sosial
06 Nopember 2017 14:58:13 / tri_sutrisno / dibaca: 372 kali / Kat: Presiden

PRESIDEN Joko Widodo mendo­rong para petani yang sudah menerima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial agar bisa mengelola lahan hutan yang diberikan secara produktif sehingga mampu menaikkan kesejahteraan keluarga.

Dalam acara yang dipusatkan di lapangan Desa Wonoharjo itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melepas 1.890 hektare lahan hutan sosial untuk 1.685 petani dari Kabupaten Pemalang dan Boyolali. Dalam program penghutanan sosial itu, pemerintah menargetkan 4,3 juta hektare lahan hutan yang diberikan kepada petani. Dengan memegang SK Perhutanan Sosial, petani diberikan kepastian hukum untuk menggarap tanah hutan sosial seluas rata-rata 1 hektare selama 35 tahun. Jokowi akan mengecek setahun kemudian pascapetani menerima SK Perhutanan Sosial itu. Jika tidak dikerjakan dan bahkan ditelantarkan, serta tidak mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi petani penerima manfaat, tanah akan diambil kembali oleh pemerintah.
 

Pada kesempatan itu, Presiden juga berdialog langsung dengan dua petani, yakni Sojo, 52, dari Desa Wonoharjo, Kemusu Boyolali, dan Rohali, 83, dari Pemalang, sebagai wakil ribuan petani dua daerah yang baru saja menerima SK Perhutanan Sosial. Seperti biasa, Presiden Jokowi memberikan arahan agar petani mampu memanfaatkan lahan dengan dana kredit usaha rakyat (KUR) yang diberikan perbankan secara tepat guna sehingga dapat memberikan nilai ekonomis dan menyejahterakan keluarga.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menegaskan pemerintah akan terus mengebut implementasi pemerataan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Melalui program Perhutanan Sosial itu, pemerintah bertujuan memberdayakan masyarakat sekitar hutan dengan berpedoman pada pemeliharaan hutan yang lestari. Siti menambahkan, melalui perhutanan sosial ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan sebagai lahan pertanian yang bersifat ekonomis. Pengolahan lahan hutan dari setiap desa berbeda-beda. Ada yang ditanami palawija, kayu sengon, kayu putih, jagung, nanas, padi, dan dimanfaatkan sebagai ekowisata.

sumber: http://mediaindonesia.com/news/read/130536/dikebut-implementasi-perhutanan-sosial/2017-11-05



Share      

Berita Terkait:

28 September 2018 12:58:43 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: Presiden
Dorong Percepatan Pembangunan Jalan Tol Balikpapan - Samarinda
03 September 2018 14:18:26 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Kunjungan DIY, Presiden Jokowi Tinjau Pemanfaatan Dana Desa di Sleman
28 Agustus 2018 08:43:01 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Presiden Instruksikan BNPB Usulkan Anggaran Dana Pembangunan Rumah Korban Gempa Lombok
21 Agustus 2018 08:25:36 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Perkuat Pemerataan, Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa 2019 Tembus Rp832,3 Triliun
20 Agustus 2018 13:34:09 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Pidato di Depan MPR, Presiden Jokowi: Pengangguran Turun Jadi 5,13%, Gini Rasio Turun Jadi 0,389