Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Dikebut Implementasi Perhutanan Sosial
06 Nopember 2017 14:58:13 / tri_sutrisno / dibaca: 107 kali / Kat: Presiden

PRESIDEN Joko Widodo mendo­rong para petani yang sudah menerima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial agar bisa mengelola lahan hutan yang diberikan secara produktif sehingga mampu menaikkan kesejahteraan keluarga.

Dalam acara yang dipusatkan di lapangan Desa Wonoharjo itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melepas 1.890 hektare lahan hutan sosial untuk 1.685 petani dari Kabupaten Pemalang dan Boyolali. Dalam program penghutanan sosial itu, pemerintah menargetkan 4,3 juta hektare lahan hutan yang diberikan kepada petani. Dengan memegang SK Perhutanan Sosial, petani diberikan kepastian hukum untuk menggarap tanah hutan sosial seluas rata-rata 1 hektare selama 35 tahun. Jokowi akan mengecek setahun kemudian pascapetani menerima SK Perhutanan Sosial itu. Jika tidak dikerjakan dan bahkan ditelantarkan, serta tidak mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi petani penerima manfaat, tanah akan diambil kembali oleh pemerintah.
 

Pada kesempatan itu, Presiden juga berdialog langsung dengan dua petani, yakni Sojo, 52, dari Desa Wonoharjo, Kemusu Boyolali, dan Rohali, 83, dari Pemalang, sebagai wakil ribuan petani dua daerah yang baru saja menerima SK Perhutanan Sosial. Seperti biasa, Presiden Jokowi memberikan arahan agar petani mampu memanfaatkan lahan dengan dana kredit usaha rakyat (KUR) yang diberikan perbankan secara tepat guna sehingga dapat memberikan nilai ekonomis dan menyejahterakan keluarga.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menegaskan pemerintah akan terus mengebut implementasi pemerataan ekonomi bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Melalui program Perhutanan Sosial itu, pemerintah bertujuan memberdayakan masyarakat sekitar hutan dengan berpedoman pada pemeliharaan hutan yang lestari. Siti menambahkan, melalui perhutanan sosial ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan sebagai lahan pertanian yang bersifat ekonomis. Pengolahan lahan hutan dari setiap desa berbeda-beda. Ada yang ditanami palawija, kayu sengon, kayu putih, jagung, nanas, padi, dan dimanfaatkan sebagai ekowisata.

sumber: http://mediaindonesia.com/news/read/130536/dikebut-implementasi-perhutanan-sosial/2017-11-05



Share      

Berita Terkait:

23 Nopember 2017 08:39:26 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Presiden Jokowi Terbang ke Kuching, Hadiri Annual Consultation RI-Malaysia ke-12
23 Nopember 2017 08:20:32 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Bank Dunia dan Outlook Perekonomian Indonesia
21 Nopember 2017 10:42:01 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Jelaskan Pola Baru Pendistribusian Dana Desa kepada DPD
21 Nopember 2017 10:39:43 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Presiden
Pembangunan Infrastruktur Bermanfaat Menjaga Persatuan Indonesia
20 Nopember 2017 08:06:33 / tri_sutrisno / dibaca: kali / Kat: Presiden
Ingatkan Warga Tak Pinjam Uang ke Rentenir