Dalam pembukaan acara, Sekda Pemprov DKI Saefullah menyampaikan apresiasi kepada BPKP yang secara intens mengawal proses kegiatan dan memberi masukan yang berarti di setiap rapat guna terhindar dari masalah di kemudian hari. Selain itu, Saefullah juga meminta kepada seluruh SKPD/UKPD untuk membuat langkah-langkah percepatan dengan menginventarisir kegiatan yang belum dilaksanakan. Jika diperlukan, SKPD/UKPD boleh mengajukan kegiatan tambahan dalam anggaran tahun 2018 sebelum disahkan.

Kepala perwakilan BPKP Provinsi DKI Bambang Utoyo mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan untuk mengawal proyek kegiatan tersebut menggunakan prinsip Governance, Risk Management and Control (GRC). Fokus pengawasan ditujukan pada proyek pembangunan tiga venue, yaitu proyek kereta ringan atau LRT, Renovasi Velodrome dan Equestrian di Pulomas. 

Bambang Utoyo juga menegaskan bahwa tanggung jawab proyek bukan terletak pada BPKP, melainkan di masing-masing SKPD/UKPD selaku pemilik risiko (Risk Owner). Dalam catatannya, Bambang mengatakan bahwa SOP yang dimiliki belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko dan berharap agar SKPD/UKPD segera melakukan input kegiatan secara berkala pada aplikasi SIMONAG sebagai media monitoring kegiatan, sehingga dapat diketahui proyek/kegiatan yang terhambat dan permasalahannya agar dapat dicari solusi yang terbaik.

( Humas BPKP-DKI)