Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Kaltim Dorong Peningkatan Kapabilitas APIP
11 Oktober 2017 07:22:54 / kaltim1 / dibaca: 1253 kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor

Setiap pergantian Kepala Daerah selalu dihadapkan dengan masalah yang kurang lebih sama, antara lain masalah kesenjangan sosial, intoleransi, korupsi yang merupakan kondisi yang diwarisi dari Kepala Daerah sebelumnya, sehingga visi dan misi Kepala Daerah berikutnya biasanya diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah ini. Demikian disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur Adil Hamonangan Pangihutan mengenai kondisi yang kerap terjadi saat ini. Hal tersebut dikemukakannya di hadapan Calon Auditor Ahli yang mengikuti Diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPKP di Hotel Selyca Samarinda (09/10).

Menurut Ketua penyelenggara, Harry Bowo yang juga sebagai Koordinator Pengawasan Bidang P3A BPKP Kaltim, diklat ini bertujuan agar peserta diklat mampu melaksanakan tugas-tugas audit intern yang memerlukan analisis dan profesionalisme yang tinggi. Sedangkan sasaran dari kegiatan ini adalah Aparatur Sipil Negara yang dipersiapkan untuk menjadi Auditor Ahli.

Kepala Perwakilan juga memberikan pencerahan bagaimana seharusnya auditor internal pemerintah mengubah pola kerjanya, yang semula hanya fokus pada aturan dan pelaksanaanya, akan tetapi kedepan APIP harus bisa memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dalam memberikan masukan kepada Kepala Daerah mengenai manfaat yang terkait dengan program yang akan dijalankan, sehingga benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat.

"Hasil evaluasi terakhir, meskipun masih berproses, saat ini sudah ada tiga APIP yang sedang berproses menuju level 3.", tambah Adil Hamonangan.

Leveling ini perlu ditingkatkan agar peran APIP benar-benar dapat dirasakan keberadaannya, antara lain dapat memberikan keyakinan yang memadai, memberikan peringatan dini meningkatkan efektivitas manajemen resiko, memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola. Terkait dengan leveling ini Kepala Perwakilan mencontohkan, bila APIP masih ditugaskan melakukan audit ketaatan (compliance audit) saja, yang hanya membandingkan peraturan pelaksanaan berdasarkan perda, berarti masih berkisar antara level satu dan dua. Akan tetapi jika sudah melakukan audit kinerja, sudah mampu mengatakan bahwa program ini tidak efisien, sudah mampu mengatakan kenapa program ini dibuat, mempertanyakan manfaatnya, maka APIP sudah berpendapat (early warning) kepada Bupati. "Jika APIP sudah mampu memainkan peran-peran di atas, artinya APIP sudah berada dalam level 3", papar Adil. 

"Tinggal bagaimana upaya APIP untuk menjadi APIP yang bermartabat dalam artian berintegritas, tidak bisa diiming-imingi, sehingga kondisi bangsa semakin hari semakin baik dan ujung-ujungnya adalah pelayanan publik meningkat, korupsi sangat minim dan masyarakat semakin sejahtera", pungkas Kepala Perwakilan.

(Humas BPKP Kaltim)

 



Share      

Berita Terkait:

13 Oktober 2017 12:50:24 / adisasongko / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Penerimaan CPNS BPKP Tahun 2017 di Wilayah Timur
13 Oktober 2017 12:34:22 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Audit Kinerja Pemda Berbasis Balance Scorecard
04 Oktober 2017 15:33:27 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Sul Sel Tingkatkan Reviu Laporan Keuangan APIP Inspektorat Kab Yalimo
03 Oktober 2017 09:35:40 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Litbang Tingkatkan Kompetensi melalui Workshop Research Methods Knowledge Base
02 Oktober 2017 15:37:00 / jambi1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Jambi Dorong Kab Bungo Percepat Implementasi Siskeudes


Loading the Player...
Video Lainnya