Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Tujuh Inovasi Kementerian PAN-RB
06 Oktober 2017 10:21:56 / tri_sutrisno / dibaca: 2977 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Saat ini kita memasuki era Connentivity dan Internet of Thing, dimana batasan ruang diterjang dan waktu dipersingkat demikian juga dalam tata kelola pemerintahan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan E-Government adalah sebuah keniscayaan. Demikian disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, pada saat peluncuran E-Government Kementerian PAN RB, Rabu (4/10/2017).

Peluncuran E-Government Kementerian PAN RB ini dihadiri oleh Wiranto (Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan), Alexader Marwata (Wakil Ketua KPK), Soffian Effendi (Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara), dan Bima Haria Wibisana (Kepala BKN), Sekretaris Utama Badan Pengwasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Dadang Kurnia mewakili kepala BPKP di dampingi oleh Direktur Pengawasan Fiskal dan Investasi BPKP, M. Bahdin dan Direktur Investigasi Instansi Pemerintah BPKP, Arief Tri Hardiyanto.

E-Government Kementerian PAN RB terdiri dari tujuh aplikasi yang berbasis web maupun mobile android ditambah dengan satu aplikasi hasil pengembangan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Aplikasi tersebut adalah: Command Center (media analisis dan ekspos informasi);  e-Office (sistem informasi persuratan elektronik); e-Salam (aplikasi layanan Kementerian PAN-RB); e-Karpeg (Kartu Identitas PNS Multifungsi); e-Data (Integrasi data kepegawaian PNS dengan BKN); e-Performance (Aplikasi sistem perencanaan kinerja dan penganggaran) ; Data Center dan DRC (Infrastruktur pusat penyimpanan data); Sijapati (Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi).

Aplikasi ini dikembangkan secara swakelola oleh pegawai Kementerian PAN-RB bekerjasama dengan Bank BRI, PT TELKOM, dan PT Taspen. Kementerian PAN-RB sebagai role model dan penggerak utama (prime mover) reformasi birokrasi, menyadari pentingnya efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan di era digital  menuju terwujudnya pemerintahan kelas dunia. Untuk mencapai tujuan tersebut, dari tahun ke tahun Kementerian PAN-RB terus berbenah serta melakukan perbaikan dan inovasi.

Dalam kesempatannya yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengatakan bahwa dalam kondisi darurat tentara akan menjaga kemerdekaan negara sedangkan dalam kondisi damai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan tentara yang mengisi kemerdekaan ini. Kementerian PAN-RB adalah motor penggerak bagi ASN untuk mengisi kemerdekaan ini. Aplikasi yang telah dikembangkan oleh Kementerian PAN-RB diharapkan dapat menjadi role model bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang lain.

Humas BPKP Pusat (adi/tri/cip)

 



Share      

Berita Terkait:

20 September 2018 09:25:05 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Bahas Anggaran 2019, BPKP Laksanakan RDP dengan Komisi XI
14 September 2018 10:04:38 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Evaluasi RB dan SAKIP Tahun 2018, Tim RB Entry Meeting dengan BPKP
22 Juli 2018 21:14:30 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Komitmen BPKP Mendukung LKPP yang Berkualitas
22 Juli 2018 21:10:28 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Kepala BPKP: Jangan Terjebak di Comfort Zone
16 Juli 2018 08:21:51 / bengkulu1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Rapat Koordinasi Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja di lingkungan Pemda se Provinsi Bengkulu