Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Pembinaan dan Koordinasi Litbang, Langkah Menuju Hasil Penelitian yang Berkualitas
21 September 2017 15:14:00 / puslitbang2 / dibaca: 1437 kali / Kat: Sosialisasi

SamarindaSenin (18/9) Tim Puslitbangwas BPKP yang dipimpin oleh Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP, Sumitro melakukan kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Penelitian dan Pengembangan pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dalam bentuk sosialisasi Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Koordinasi, dan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian/Pengkajian di Lingkungan BPKP, dan juga sosialisasi Knowledge Management System (KMS) yang telah dikembangkan oleh Puslitbangwas. Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang diklat Kantor Perwakilan dan dihadiri oleh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur.

Sumitro dalam sambutannya menyatakan bahwa Puslitbangwas BPKP saat ini telah menyusun grand design KMS yang akan melibatkan empat unit kerja yaitu Puslitbangwas BPKP yang akan mendukung KMS melalui penelitian/pengkajian, proyek perubahan dari Diklatpim I sampai dengan IV, dan tacit knowledge dari seluruh pegawai BPKP. Kemudian Pusdiklatwas BPKP melalui e-learning, Biro Kepegawaian dan Organisasi melalui hasil tesis/skripsi dari peserta program S-1 dan S-2 yang dibiayai dari dana STAR BPKP, dan Pusbin JFA melalui SIBIJAK.

Sumitro juga menyatakan bahwa Puslitbangwas BPKP sedang mengembangkan Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (AP3N). Indeks AP3N ini pada tahap awal akan diimplementasikan pada 5 (lima) program pembangunan nasional yaitu Ketahanan Pangan, Kemaritiman, Pendidikan, Pemberantasan Kemiskinan, dan Penguatan Pemerintahan Desa. Diharapkan pada tahap selanjutnya Indeks AP3N dapat diterapkan pada seluruh K/L dalam rangka untuk mengukur keberhasilan program pembangunan nasional yang telah dilaksanakan. “Puslitbangwas BPKP juga telah melakukan kajian Manajemen Risiko Sektor Publik, Kepuasan Mitra Kerja BPKP terhadap Pelayanan BPKP, Penyebab Korupsi Kepala Daerah, Penerapan Continuous Auditing Continuous Monitoring (CACM), Pengukuran Kinerja Kepala Daerah, dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)” lanjutnya. 

Kemudian Kepala Sub Bidang Kerjasama Puslitbangwas BPKP, Mohamad Riyad menyampaikan sosialisasi tentang Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 tahun 2016 yang dimulai dari latar belakang dan tujuan terbitnya Perka, ringkasan isi Perka, bentuk-bentuk pembinaan dan koordinasi sesuai dengan lampiran I Perka, dan pedoman pelaksanaan penelitian/pengkajian beserta tahapan dan format laporannya sesuai dengan lampiran II Perka. Selanjutnya Sri Hartono juga memaparkan tentang KMS yang dimulai dari definisi KMS, manfaat KMS, kelebihan KMS, siapa saja yang bisa mengakses KMS, dan bagaimana cara mengakses KMS serta demo akses dan tampilan KMS.

Kegiatan sosialisasi kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang diikuti dengan antusias oleh para pegawai di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Diharapkan dari kegiatan pembinaan dan koordinasi ini, hasil-hasil penelitian/pengkajian dari unit kerja di lingkungan BPKP menjadi lebih berkualitas dan sesuai dengan kaidah ilmiah.

(Humas Puslitbangwas: Pakde/y@d)/end



Share      

Berita Terkait:

17 Oktober 2017 08:44:45 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Pentingnya Pengelolaan Dana Desa Secara Transparan dan Tepat Sasaran
13 September 2017 08:14:50 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
FGD PuslitbangWas BPKP : “INDEKS AP3N AKAN SEGERA DIIMPLEMENTASIKAN”
08 September 2017 11:26:32 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Organisasi Sektor Publik Dituntut untuk Efektif dan Akuntabel
25 Agustus 2017 12:00:12 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Strategi Komunikasi Publik Transparansi Keuangan Desa di Era Milenial
21 Agustus 2017 18:45:49 / sulbar1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Transparansi Pengelolaan Keuangan untuk Kemajuan Sulawesi Barat


Loading the Player...
Video Lainnya