Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Visitasi Tim Komisi Informasi DIY ke Perwakilan BPKP DIY
14 September 2017 16:22:30 / diy1 / dibaca: 195 kali / Kat: PPID

Semangat badan publik untuk meningkatkan keterbukaan informasi publiknya terus dipacu, salah satunya melalui pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik oleh Komisi Informasi. Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mendapat kunjungan Tim Monitoring dan Evaluasi Implementasi  UU No. 14 Tahun 2008 dalam rangka Pemeringkatan Badan Publik di Wilayah DIY Tahun 2017 pada Senin (11/9).  Tim Monev diterima oleh Sunarto, Korwas Bidang P3A Perwakilan BPKP DIY  selaku sekretaris PPID Perwakilan BPKP DIY di Ruang Rapat Bidang P3A.

Tim Monev yang terdiri dari Warsono, SH., Drs. I Made Arjana Gumbara dan Thoyyib Hadi Fansyuri, SH., M.Kn ini melihat secara langsung pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Perwakilan BPKP DIY.

Warsono mengungkapkan bahwa Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik dilakukan setiap tahun guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Secara teknis telah diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik.

Monev dilaksanakan melalui 3 tahapan. Pertama, self assessment quetioner (SAQ) dengan bobot nilai 20%, kedua verifikasi website dengan bobot nilai 50% dan tahapan terakhir visitasi dengan bobot nilai 30%. Tahapan Kegiatan visitasi monev ini merupakan tindaklanjut dari tahapan skoring sementara berdasarkan Self Assesment Questionnaire (SAQ) dan pencermatan website badan publik. Website mendapat alokasi nilai besar karena diasumsikan sebagai salah satu cara penyampaian informasi secara cepat dan mudah yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan teknologi terkini.

Salah satu hal yang membedakan Monev 2017 dengan tahun sebelumnya yakni jumlah kategori Badan Publik yang dinilai.  Tahun 2016 hanya terdapat 5 kategori, tahun ini ditambah 2 menjadi 7 kategori.   Dua kategori tambahan itu adalah partai politik dan BUMD.

Tahun 2016, Perwakilan BPKP DIY menduduki peringkat I Layanan Informasi Publik kategori instansi vertikal. Melalui pemeringkatan layanan informasi badan publik diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan informasi sesuai dengan amanah UU Keterbukaan Informasi Publik.

(Humas BPKP DIY/ros)



Share      

Berita Terkait:

31 Agustus 2017 15:58:08 / diy1 / dibaca: kali / Kat: PPID
Sinergikan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik BPKP
15 Agustus 2017 08:02:25 / adminkita / dibaca: kali / Kat: PPID
Arsip Hilang, Aset Melayang
23 Januari 2017 08:39:47 / riau1 / dibaca: kali / Kat: PPID
Perlunya Sinergi dengan Media
30 September 2016 08:12:03 / diy1 / dibaca: kali / Kat: PPID
BPKP DIY Terima Penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2016
08 Maret 2016 10:50:20 / Betrika / dibaca: kali / Kat: PPID
Program Kerja Bakohumas 2016, Fokus dan Berdasar Prioritas


Loading the Player...
Video Lainnya