Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Kerja Bersama APIP Mengawal Penerimaan Negara
14 September 2017 09:47:31 / adminkita / dibaca: 2198 kali / Kat: Kapabilitas APIP

Menyikapi meningkatnya ekspetasi stakeholders terhadap peran APIP, salah satunya terhadap pengawalan penerimaan negara, pengembangan kapasitas APIP menjadi penting untuk terus-menerus  dilakukan. Dengan demikian diharapkan akan tercapai penyamaan persepsi dan  solusi atas dinamika pengawalan penerimaan negara demi optimalisasi peran negara dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara baik pada bidang ekonomi maupun sosial.

(Jakarta-12/09) Kementerian Keuangan menyelenggarakan perhelatan Rapat Kerja Nasional Sinergi Pengawasan Penerimaan Negara oleh APIP K/L/Daerah Tahun 2017, dihadiri 700 peserta dari APIP K/L/Daerah serta jajaran pimpinan di lingkungan Kementerian Keuangan dengan menghadirkan keynote speech Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo dan Kepala BPKP, Ardan Adiperdana.

Dalam arahan pembukaan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, “Di tengah kondisi ketidakpastian dunia maupun situasi geopolitik saat ini, APBN menjadi sangat critical. Hal tersebut sesuai  arahan presiden untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kepercayaan dunia internasional.” Sri menambahkan, “Perpajakan sebagai komponen terbesar dari penerimaan negara juga menjadi sangat critical".

Belanja negara dalam APBN menciptakan potensi penerimaan negara karena menghasilkan pajak. Pajak yang dihasilkan antara lain Pajak Penghasilan (PPh) 21 untuk belanja pegawai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta PPh pasal 22 dan pasal 23 yang berhubungan dengan belanja barang dan belanja modal. “Pajak yang berasal dari PPN, belanja barang dan modal itu belum cukup mampu untuk kita kumpulkan sesuai yang seharusnya, yaitu sesuai dengan jumlah transaksi yang terjadi. Dan di sini lah, saya meminta untuk kita semua melakukan evaluasi dalam cara bekerja kita,” jelasnya.Trend penerimaan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU) tiap tahunnya juga cenderung stagnan padahal postur APBN terus meningkat.

Sri menilai APIP memiliki peran penting dalam mengawasi penerimaan negara apakah telah sesuai dengan ketentuan dan apakah pelayanan kepada masyarakat telah ditingkatkan sebagai konsekuensi dari biaya yang telah dibayarkan. Sri menegaskan bahwa dirinya selalu mendukung peran APIP agar dapat berfungsi lebih baik lagi, “APIP sebagai mekanisme self correcting jika efektif akan membantu meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Terlebih APIP Daerah, mengingat posisinya yang langsung berhadapan dengan masyarakat, menjadi penentu reputasi pemerintah.

Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo meminta seluruh pemda untuk membangun hubungan yang kuat dengan unsur-unsur pemerintahan yang lain baik kepolisian, TNI, kejaksaan, kehakiman,tokoh masyarakat maupun tokoh agama demi jalannya pemerintahan yang lebih efektif. Pihaknya bersama Kementerian PAN RB dan KPK juga secara konsisten terus melakukan kajian dalam rangka penyusunan regulasi terkait penguatan APIP, baik independensi, SDM, anggaran maupun kelembagaan. Terkait pengawalan penerimaan negara, Tjahyo menyampaikan beberapa permasalahan PNBP maupun PAD yang belum maksimal antara lain adanya perubahan kebijakan, belum adanya payung hukum, serta keterbatasan SDM perpajakan dan juru sita di daerah.

Berbagi pengalaman dalam pengawalan PNBP yang rata-rata temuannya mencapai 1 T per tahun, Kepala BPKP, Ardan Adiperdana menyatakan saat ini trend-nya semakin patuh/complience karena regulasinya semakin bagus dan pengawasan yang semakin ketat. Dasar hukum PNBP diuraikan pada paket UU Keuangan Negara dan UU No 20 Tahun 1997, adapun peran APIP sudah diatur dalam PP No 60 Tahun 2008, dimana Inspektorat Jendral, Inspektorat Utama maupun Inspektorat Daerah berperan mengawasi APBN/APBD di lingkup tugasnya masing-masing. “APIP ujungnya adalah tata kelola, manajemen risiko dan kontrol/pengendalian. Hingga saat ini kapabilitas APIP terus ditingkatkan agar dapat mencapai target minimal dapat naik ke level 3 pada tahun 2019, dan per juni 2017 ini telah mencapai 54%”, ungkap Ardan. Dalam mendukung peran pengawalan APIP terhadap penerimaan negara, Ardan merekomendasikan aplikasi SIMDA yang telah dikembangkan BPKP dan telah diterapkan di banyak pemerintah daerah.

(Humas Pusat-Dian, Suryo)



Share      

Berita Terkait:

17 Nopember 2017 15:42:22 / tri_sutrisno / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Alumnus STAR Pengawal Akuntabilitas Pemerintah
15 Nopember 2017 08:01:32 / malut1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Peningkatan Kapabilitas APIP wilayah Provinsi Maluku Utara
30 Oktober 2017 09:08:44 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
Kab Wonosobo Berkomitmen Tingkatkan Level 3
25 Oktober 2017 08:51:01 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
BPKP Kaltim Koordinasi dengan Walikota Samarinda dan Bupati Penajam Paser Utara
09 Oktober 2017 08:55:48 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Kapabilitas APIP
BPKP DIY Tingkatkan Kompetensi Auditor APIP Kota Magelang