Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Diklat Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda se-Provinsi Riau, Menuju Level 3 IACM
13 September 2017 08:09:18 / riau1 / dibaca: 714 kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor

Meningkatnya ekspetasi stakeholders dan publik terhadap penguatan pengawasan internal harus segera dijawab dengan kinerja nyata. Berbagai problematika yang masih dihadapi APIP hingga kini, memerlukan upaya komprehensif dalam mencapai solusinya. Sampai dimanakah efektivitas APIP yang pada tahun 2019 ditargetkan berada pada level 3 IACM? Diklat peningkatan kapabilitas APIP menjadi salah satu upaya memenuhi pencapaian itu. 

“Dari 13 APIP se-Provinsi Riau, 46,15 persen atau 6 APIP Kabupaten dan Kota masih berada pada Level 1, dan 38,46 persen atau 5 APIP berada pada Level 2, serta 15,38 persen berada pada Level 2 dengan catatan perbaikan. Kondisi ini mengandung risiko bahwa APIP tidak dapat secara optimal memberikan nilai tambah dari kontribusinya di bidang pengawasan intern bagi keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan,” demikian dikatakan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin pada pembukaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Peningkatan Kapabilitas APIP Pemda se Provinsi Riau Senin tanggal 11 September 2017 di Ballroom Hotel Pangeran, Pekanbaru.

Diklat yang berlangsung dari tanggal 11 sampai dengan 15 September 2017 itu merupakan kerjasama BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) dan Pusat Pendidikan serta Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP, melalui Progam STAR BPKP bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB).

Di hadapan 30 peserta Diklat dari 13 Inspektorat se Provinsi Riau, Dikdik Sadikinmengatakan bahwa peningkatan kapabilitas APIP merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung kinerja pemerintah. Hal ini tak lain merupakan amanah Presiden dalam kunjungannya ke BPKP pada tanggal 13 Mei 2015 dan amanah itu diakomodasi dalam RPJMN 2015-2019, dimana kapabilitas APIP ditargetkan pada tahun 2019 berada pada Level 3 dari skala 5 kerangka Internal Audit Capability Model (IACM), seperti tergambar dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 6 Tahun 2015 tentang Grand Design Peningkatan Kapabilitas APIP.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memprioritaskan peran APIP dalam melakukan pemeriksaan atas suatu kasus, guna menentukan apakah suatu kasus masuk dalam ranah administrasi atau pidana. Apabila terkandung potensi pidana barulah dilanjutkan prosesnya ke aparat penegak hukum (APH).

Namun, mengutip pesan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau tanggal 5 September lalu (lihat http://www.bpkp.go.id/berita/read/18473/0/Tiga-Sasaran-Utama-Perbaikan-Kinerja-APIP.bpkp), Dikdik Sadikin mengatakan bahwa penyimpangan keuangan negara atau daerah tidak selalu berujung pidana. Upaya pidana itu dilakukan sebagai upaya paling akhir ketika upaya penyelesaian administrasi tidak lagi bisa dilakukan. Penyelesaian administrasi bisa berarti pengembalian keuangan daerah, penurunan pangkat, mutasi, sampai kepada pemecatan. Maka mengulangi saran Marwata, Dikdik menyampaikan agar setiap pemda seharusnya membuat peraturan daerah (perda) mengenai sanksi administrasi yang jelas dan tegas apabila ditemukan adanya penyimpangan keuangan daerah. “Apabila setiap minggu ada yang dimutasi bahkan dipecat karena melakukan penyimpangan atau korupsi keuangan daerah, hal itu pasti akan menimbulkan efek jera. Dalam hal ini lah, APIP seharusnya maju menjadi garda terdepan.”

(HUMAS BPKP RIAU / Setia Hadi Pranoto)



Share      

Berita Terkait:

22 September 2017 10:03:56 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
APIP Prov Sulsel Tingkatkan Sinergi dan Kompetensi
22 September 2017 08:01:38 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Kaltim Perkuat SDM dengan Workshop SIA BLUD
19 September 2017 10:08:35 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
BPKP Kalsel dan Inspektorat Tingkatkan Kompetensi APIP
14 September 2017 09:36:50 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Pengelola Keuangan Desa Pelopor dan Duta Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
13 September 2017 08:25:03 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Auditor
Pembukaan Diklat Pembentukan Auditor Ahli (Blended Learning) Wilayah Provinsi Sumatera Barat


Loading the Player...
Video Lainnya