Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Pengembangan Center of Excellence di Jawa Tengah sebagai Legitimasi Inovasi
12 September 2017 20:08:10 / jateng1 / dibaca: 668 kali / Kat: MOU, Kerjasama

Inovasi menjadi sebuah keniscayaan bagi eksistensi dan peningkatan kinerja sebuah organisasi, tak terkecuali bagi instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. "Saya berterima kasih kalau kerja sama ini dapat mendorong center of excellence bisa berjalan,” ujar Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, pada acara Penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan Center of Excellence Akuntabilitas Sektor Publik dengan Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Jumat (8/9/2017).

Gubernur Jawa Tengah berharap akuntabilitas sektor publik dapat didiskusikan dan perguruan tinggi dapat memberikan legitimasi yuridis terkait inovasi perbaikan akuntabilitas sektor publik. Ia juga menantang Universitas Diponegoro untuk mencari terobosan bagi permasalahan sektor publik tanpa meninggalkan governance.

Dalam acara yang bertempat di Ruang Rapat Gedung A Lantai 2 Kantor Gubernur Jawa Tengah tersebut, Kepala BPKP menjelaskan bahwa Center of Excellence bertujuan mempercepat pengembangan dan penyebaran best practice akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Center of excellence akan melibatkan perguruan tinggi, terutama terkait penelitian yang dapat memperbaiki tata kelola di Pemerintah Daerah.

Acara penandatanganan Nota Kesepahaman Pengembangan Center of Excellence dibarengi dengan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Aset Tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada BPKP.

Kepala BPKP menyampaikan, “Hibah tanah eks jembatan timbang akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan akses dan meningkatkan pelayanan BPKP terkait dengan akuntabilitas keuangan dan pembangunan.”

Setelah penandatanganan, Kepala BPKP meninjau lokasi aset tanah tersebut didampingi Kepala Biro Umum Muhamad Masykur dan Kepala Perwakilan BPKP Jateng Samono serta jajaran pejabat Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Aset tanah yang diserahterimakan kepada BPKP adalah tanah eks jembatan timbang yang berlokasi tepat di utara Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah.

Peninjauan yang dilakukan oleh Kepala BPKP dilanjutkan dengan pemberian pengarahan kepada seluruh pegawai di Aula kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah. Kepala BPKP menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pegawai-pegawai di perwakilan yang dianggap sebagai “ujung tombak” BPKP, khususnya pegawai-pegawai yang sudah melaksanakan tugas dengan penuh integritas.

Menurut Kepala BPKP, itulah yang membuat BPKP sering mendapat tugas yang menantang. Khususnya pada Agustus 2017, dua kali rapat terbatas dengan Presiden menghasilkan pemberian penugasan kepada BPKP, diantaranya penugasan terkait tata kelola program pengentasan kemiskinan dan audit Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Ardan juga mengharapkan Perwakilan BPKP dapat mengidentifikasi janji-janji kampanye Presiden Jokowi di daerah, terutama janji-janji kampanye yang masih belum terealisasi.

Terkait penugasan, ia menghimbau perubahan mindset auditor BPKP dari model Keppres Nomor 31 tahun 1983 yang berfokus pada “obrik” menjadi model PP Nomor 60 tahun 2008 yang lebih berfokus pada mitra kerja. Selain itu, Ardan juga mengingatkan perlunya intensifikasi penginputan data penugasan pengawasan dan pelaporannya melalui aplikasi SIMA, sehingga menjamin ketersediaan data untuk diolah menjadi informasi pada saat dibutuhkan. Pengelolaan SIMA juga akan menjadi catatan kinerja kantor Perwakilan BPKP.

(Tim Humas BPKP Jateng Dedi/Din)



Share      

Berita Terkait:

21 September 2017 15:35:48 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Kontribusi BPKP Sangat Dibutuhkan Pemkot Samarinda
20 September 2017 10:34:34 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
BPKP Kaltim dan BPN Kaltim Koordinasi Percepatan Pelaksanaan PSN
15 September 2017 09:28:51 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Kajati Kaltim Berkoordinasi dengan BPKP Kaltim
04 September 2017 11:16:57 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Kab Maybrat Bertekad Wujudkan Akuntabilitas Keuangan Daerah
15 Agustus 2017 12:36:47 / jabar1 / dibaca: kali / Kat: MOU, Kerjasama
Tiga BUMN Gandeng Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat


Loading the Player...
Video Lainnya