Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

KPK bersama BPKP Riau Gelar Sarasehan dan Workshop Percepatan Implementasi Aplikasi Siskeudes
11 September 2017 10:25:15 / riau1 / dibaca: 708 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Seiring komitmen pemerintah dalam memajukan desa yaitu dengan mengimplementasikan UU Desa, desa kini mendapatkan kucuran dana yang semakin tinggi. Hal tersebut menyebabkan risiko penyimpangan juga semakin tinggi . Di sisi lain, keterbatasan jumlah personil dan anggaran dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) menyebabkan hanya sebagian kecil desa yang dapat tersentuh. Maka, Aplikasi Siskeudes dan kebijakan pengawasan menjadi harapan.

“Dana Desa meningkat sampai dengan tahun 2016 sekitar Rp46,9 triliun, yang akan meningkat di tahun 2017 menjadi Rp 60 triliun dan direncanakan pada tahun 2018 mencapai Rp120 triliun. Tentu, besarnya jumlah dana yang mengalir apabila dibiarkan, akan menimbulkan risiko penyimpangan. Sehingga, selain dilakukan penindakan atas kasus-kasus yang sudah terlanjur timbul, juga harus diupayakan pencegahannya,” demikian dikatakan Kasatgas IV Unit Korsupgah KPK Budi Waluya pada pembukaan Sarasehan dan Workshop Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) bagi para pengelola keuangan desa se-wilayah Provinsi Riau pada pembukaan, Kamis 7 September 2017 di Aula Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau, Pekanbaru.

Menurut Waluya, Tahun 2015, KPK telah mengkaji beberapa kelemahan Dana Desa, antara lain dalam hal koordinasi, pemahaman teknis, ketidakcukupan sumber daya, lemahnya kompetensi dan tidak adanya infrastruktur pendukung. Sehingga,  dijumpai banyaknya kasus-kasus yang terjadi di desa dan aparat di atasnya. KPK melihat beberapa titik-titik kritis yang mengakibatkan penyimpangan sering terjadi terutama pada sektor pengadaan barang dan jasa, dengan modus pengadaan fiktif, atau kalaupun tidak fiktif, di-mark up. Selain itu, ditemukan juga penggunaan dana desa untuk kepentingan pribadi.

Pembukaan acara yang merupakan kerjasama KPK bersama BPKP selama dua hari, sejak tanggal 7 sampai dengan 8 September 2017 itu, dihadiri oleh Kasatgas IV Unit Korsupgah KPK, Budi Waluyo, Asisten III Setda Pemerintah Provinsi Riau, Indrawati Nasution, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Riau beserta Kepala Dinas PMD kabupaten se-Provinsi Riau, Inspektur Provinsi Riau, Evandes Fajri beserta Inspektur kabupaten dan kota se-Provinsi Riau, para Kepala Desa se-wilayah Provinsi Riau beserta staf operator aplikasi Siskeudes serta para pejabat Struktural Kabag/Korwas di lingkungan Kantor BPKP Perwakilan Provinsi Riau. 

Di hadapan lebih dari 100 peserta, Budi Waluya mengungkapkan temuan KPK di lapangan yang menunjukkan bahwa 90% lebih masyarakat tidak tahu tentang aturan Dana Desa dan pengertiannya. Demikian juga akibat pemilihan kepala desa, maka Kepala Desa terpilih kemudian memilih kelompok tertentu yang dekat dan menjadi pendukungnya. Waluya juga mengatakan, KPK juga menemukan fenomena bahwa sebagian masyarakat tidak peduli dengan pengelolaan dana desa. Di samping itu, keawaman masyarakat mengenai proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) menjadi celah hukum yang membuat mereka khawatir. Terdapat pula keapatisan masyarakat untuk tidak melaporkan penyelewengan dana desa. Sementara, inspektorat Pemda sebagai pihak yang diharapkan perannya, sangat terbatas jumlah personil dan anggarannya, di samping hasil rekomendasinya sering tidak dimonitor.

Melihat titik kritis itu, sementara penanganan kasus yang terjadi di luar kewenangan KPK, juga rentang kendali yang demikian luas, maka dilakukanlah kegiatan pencegahan bersama BPKP. Pada tahun 2015, dilakukan kajian, yang ditindaklanjuti pada tahun-tahun berikutnya dengan memberdayakan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan pendamping, memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), percepatan penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), serta sosialisasi  pengadaan barang jasa. Hal ini tercakup dalam program Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK Tahun 2017 di Provinsi Riau serta tindak lanjut Program Pengawalan Bersama Pengelolaan Dana Desa, dengan bekerjasama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Riau.

Senada dengan Budi Waluya, Asisten III Provinsi Riau Indrawati Nasution mengatakan bahwa bantuan keuangan, dari tiap tingkatan pemerintahan di atasnya yang meningkat dari tahun ke tahun, meningkatkan pula risiko penyimpangan keuangan desa. Maka, penguatan inspektorat dan BPKP menjadi keniscayaan agar ke depan penggunaan keuangan desa dapat lebih terjaga demi kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Indrawati Nasution mewakili Gubernur Riau, berterima kasih kepada KPK dan BPKP atas perannya, untuk turun langsung ke desa-desa dan mensosialisasikan serta menerapkan sistem keuangan desa atau Siskeudes dan memperkuat sistem pengendalian intern pemerintah. 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin mengatakan kegiatan Sarasehan dan Workshop Aplikasi Sistem Keuangan Desa ini digelar dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap pengelolaan Dana Desa guna mendorong agar Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipasif, efisien dan efektif serta untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa. "Selain itu kegiatan yang digelar bersama KPK ini adalah untuk percepatan pengimplementasian Aplikasi Siskeudes dalam penatausahaan Keuangan Desa secara penuh mulai tahun 2017 di wilayah Provinsi Riau," ungkap Dikdik.

Pada kegiatan Sarasehan dan Workshop Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa dan Kabupaten untuk mendukung  percepatan implementasi aplikasi Siskeudes di wilayah Provinsi Riau oleh para Kadis PMD, Kepala Desa dan Inspektur Kabupaten dengan disaksikan langsung oleh Kasatgas IV Unit Korsupgah KPK, Budi Waluyo dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin dengan didampingi Korwas APD, Sumirat serta Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten III Setda Pemerintah Provinsi Riau, Indrawati Nasution.

Kegiatan Sarasehan dan Workshop Aplikasi Siskeudes ini, KPK bersama BPKP Perwakilan Provinsi Riau menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Riau, Yorin Efendi,  Kepala Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis Riau, Suswanto sebagai Sharing Success Story pengguna aplikasi Siskeudes dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin. Sementara untuk Workshop penggunaan Aplikasi Siskeudes dimotori oleh Korwas Bidang APD, Sumirat bersama Tim Siskeudes BPKP Perwakilan Provinsi Riau. 

(HUMAS BPKP RIAU / Setia Hadi Pranoto)



Share      

Berita Terkait:

16 Oktober 2017 15:45:26 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Pemkot Bekasi Sambut Baik Konsep CACM dan KPBU BPKP
16 Oktober 2017 11:01:16 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP Kalbar Dorong Singkawang Optimalisasi PAD
16 Oktober 2017 07:55:39 / jambi1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Implementasi Siskeudes Provinsi Jambi Capai 64,97%
16 Oktober 2017 07:26:29 / gilang / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP Intens Mengawal Proyek Persiapan Asian Games 2018
13 Oktober 2017 13:46:28 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP Kalbar Dorong Peningkatan Kinerja PDAM Tirta Melawi


Loading the Player...
Video Lainnya