Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Organisasi Sektor Publik Dituntut untuk Efektif dan Akuntabel
08 September 2017 11:26:32 / puslitbang2 / dibaca: 3454 kali / Kat: Sosialisasi

Keinginan pemerintahan Jokowi-JK saat ini untuk mewujudkan akuntabilitas begitu kuat. Dalam berbagai kesempatan rapat kabinet maupun paripurna, Presiden selalu menekankan bahwa saat ini bukan lagi waktunya berwacana di ruang publik, tetapi saatnya bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat. Secara khusus Presiden sangat menekankan pada akuntabilitas hasil, di mana seringkali kebijakan yang sudah ditetapkan dan dilaksanakan, hasilnya akan dipantau langsung oleh Presiden di lapangan. Jika dari pengamatan lapangan ada permasalahan yang dijumpai dalam pencapaian hasil program, Presiden akan mengumpulkan para Menteri yang terkait dan kemudian membahas kemungkinan permasalahan ada di dalam proses pengelolaan program tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPKP, Ardan Adiperdana, saat menjadi keynote speaker sekaligus membuka Seminar Hasil Penelitian Puslitbangwas Tahun 2017 yang diselenggarakan di Aula Gandhi Kantor Pusat BPKP Jakarta, Kamis (7/9).

Dalam konteks BPKP, Ardan Adiperdana menjelaskan, karena institusi ini tidak langsung bersentuhan dengan hasil program, maka BPKP lebih fokus pada proses, yaitu bagaimana sistem untuk mengelola program tersebut, di mana di dalamnya terdapat pengendalian intern serta pilar pengawasan untuk meyakinkan bahwa sistem tersebut berjalan sebagaimana mestinya. “Jika prosesnya akuntabel, maka diharapkan hasilnya pun akan akuntabel”, lanjut Ardan.

Terkait dengan hal tersebut, Indeks AP3N yang instrumennya sedang dikembangkan oleh Puslitbangwas BPKP, nantinya akan bisa menyajikan informasi dari manajemen sektor publik, untuk menggambarkan seberapa akuntabel pengelolaan program pembangunan nasional. Adanya indeks tersebut juga akan memudahkan aparat pengawasan untuk mengetahui area-area pengelolaan program yang masih memerlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan akuntabilitasnya.

Adapun tema seminar kali ini adalah “Mendorong Efektivitas Good Governance dengan Meningkatkan Akuntabilitas Lintas Sektor dan Menata Sistem Pendukung Kinerja Serta Memahami Faktor-faktor Penyebab Korupsi”, dengan tiga topik hasil penelitian, yaitu “Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Program Pembangunan Nasional (AP3N)” yang disajikan oleh Lilik Kusminarti, “Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah” disajikan oleh Hendra Novic, serta “Faktor-faktor Penyebab Korupsi Kepala Daerah” disajikan oleh Ganovar. Ketiga penyaji merupakan peneliti senior pada Puslitbangwas BPKP. Seminar dimoderatori oleh Kabid Pemanfataan dan Evaluasi Puslitbangwas BPKP, Jamason Sinaga. Sebagai narasumber pembahas adalah Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan dan Manufaktur, Riyani Budiastuti, Direktur Pengawasan Lembaga Pemerintah Bidang Hankam, Doddy Setiadi, serta Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten, Bonardo Hutauruk.

Seminar diikuti oleh 206 peserta pegawai BPKP pusat serta Perwakilan DKI Jakarta dan Banten. Hadir dalam seminar tersebut, Sekretaris Utama dan para Deputi Kepala BPKP, serta beberapa direktur pada kedeputian BPKP, Kapusbin, Kapusinfo, Kaper BPKP DKI Jakarta, serta beberapa auditor utama dan pejabat eselon tiga di BPKP pusat.

Kapuslitbangwas BPKP Sumitro dalam sambutannya menyatakan, seminar yang merupakan program kerja Puslitbangwas BPKP tahun 2017 ini bertujuan untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil-hasil litbang, serta untuk mendapatkan umpan balik dan masukan dari peserta, sebagai langkah awal mewujudkan pemanfaatan hasil litbang. Kapuslitbangwas berharap kegiatan seminar memberikan manfaat untuk meningkatkan kualitas pengawasan BPKP maupun pengawasan intern pemerintah secara nasional.

Topik seminar Indeks AP3N menjelaskan mengenai instrumen pengukuran akuntabilitas pembangunan nasional yang telah dibangun oleh Puslitbangwas BPKP. Instrumen tersebut diharapkan dapat menjadi tools untuk mengukur capaian kualitas akuntabilitas program pembangunan, di mana capaian tersebut juga menjadi salah satu indikator kinerja BPKP dalam Renstra 2015-2019. Topik penilaian kinerja pemerintah daerah menjelaskan analisis kemungkinan penerapan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP untuk menjadi salah satu indikator kinerja pemerintah daerah. Topik faktor-faktor penyebab korupsi kepala daerah antara lain memberikan gambaran mengenai modus dan area korupsi kepala daerah, yaitu dalam pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran, perijinan sumber daya alam, serta penerimaan suap.

Narasumber seminar  Riyani Budiastuti, yang turut membidangi kajian Indeks AP3N saat menjadi Kapuslitbangwas 2 tahun yang lalu, menjelaskan kronologis sampai dengan BPKP memutuskan untuk membangun sebuah instrumen untuk mengukur akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Narasumber kedua, Doddy Setiadi mengomentari lingkup analisis kajian penilaian kinerja yang mengaitkan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP hanya dengan kinerja pemerintah daerah. Padahal nyatanya, di lingkungan kementerian/lembaga pun, pencapaian maturitas SPIP dan kapabilitas APIP belum menggembirakan. Narasumber ketiga, Bonardo Hutauruk, menyoroti penggunaan literatur dan metodologi yang dipergunakan dalam kajian faktor-faktor penyebab korupsi. Untuk literatur, narasumber menggarisbawahi perlunya sintesis atas penggunaan beberapa teori dalam kajian tersebut. Di sisi lain, Bonardo mengapresiasi simpulan hasil kajian tersebut yang sudah dirumuskan dengan cukup bagus.

Dalam kegiatan seminar tersebut, respon peserta terhadap topik yang diseminarkan sangat baik, dibuktikan dengan peran aktif para peserta pada saat sesi diskusi berlangsung. Kritikan dan masukan yang sangat konstruktif disampaikan oleh beberapa peserta untuk peningkatan kualitas hasil penelitian tersebut.

(Humas Puslitbangwas: Pakde/ Jie)



Share      

Berita Terkait:

21 September 2017 15:14:00 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Pembinaan dan Koordinasi Litbang, Langkah Menuju Hasil Penelitian yang Berkualitas
13 September 2017 08:14:50 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
FGD PuslitbangWas BPKP : “INDEKS AP3N AKAN SEGERA DIIMPLEMENTASIKAN”
25 Agustus 2017 12:00:12 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Strategi Komunikasi Publik Transparansi Keuangan Desa di Era Milenial
21 Agustus 2017 18:45:49 / sulbar1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Transparansi Pengelolaan Keuangan untuk Kemajuan Sulawesi Barat
02 Agustus 2017 14:31:26 / suryo / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Basis Data yang Tepat Dorong Percepatan Pengentasan Kemiskinan


Loading the Player...
Video Lainnya