Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Strategi Komunikasi Publik Transparansi Keuangan Desa di Era Milenial
25 Agustus 2017 12:00:12 / adminkita / dibaca: 5982 kali / Kat: Sosialisasi

Jakarta (24/8)- Berbagai krisis komunikasi yang dialami pemerintah tidak lepas dari lemahnya manajemen isu baik di tingkat pengambil kebijakan maupun humas pemerintah. Keuangan Desa khususnya Dana Desa  menjadi isu di berbagai media akhir-akhir  ini. Koordinasi dan sinergi kehumasan pemerintah harus terus digalakkan untuk mendukung opini publik yang positif, salah satunya melalui Forum Bakohumas Pemerintah Tematis di BPKP bertemakan “Transparansi Keuangan Desa Melalui SISKEUDES”.

Kepala BPKP, Ardan Adiperdana saat membuka acara menyampaikan bahwa menyikapi regulasi mengenai dana desa, BPKP bersama Kementerian Dalam Negeri telah meluncurkan aplikasi SISKEUDES yang dapat membantu pengelolaan keuangan desa. “Pada saat Rakornas APIP 18 Mei 2017 lalu, Presiden telah menginstruksikan agar seluruh desa dapat mengaplikasikan Siskeudes pada tahun ini. Hingga bulan Juli in ibaru 47,11 persen yang telah mengimplementasikan secara penuh. Bersama Kemendagri dan Kemendes, BPKP mendorong terus agar target akuntabilitas melalui Siskeudes dapat tercapai tahun ini”.

Sesi pertama diskusi panel menghadirkan pembicara Staf Khusus Presiden, Johan Budi dan Dirjen Infomasi dan Komunikasi Kementerian Kominfo, R. Niken Widyastuti dengan topik “Kebijakan Komunikasi Publik Pemerintah” serta moderator Sekretaris Utama BPKP, Dadang Kurnia. Sebagai pengantar, Dadang menyatakan, “Publikasi mengenai dana desa sangat intens namun belum berimbang, yang mengemuka hanya kasus penyimpangan, sedangkan banyak hal positif belum diberitakan. Kiprah Humas pemerintah diharapkan dapat mengatasi hal tersebut”.

Johan Budi mengungkapkan, “Komunikasi Pemerintah kepada publik harus lebih akurat, kredibel dan jelas. Jika tidak maka dampaknya sangat merugikan antara lain, muncul persepsi publik yang salah, keberhasilan pemerintah tidak sampai ke publik, menjadi bahan/raw material untuk fitnah dan terakhir presiden dapat menjadi sasaran kemarahan publik”. Humas pemerintah harus mengedepankan sinergi informasi dan data antara pusat dan daerah, memperbanyak dialog,  serta tetap menjaga hubungan baik dengan wartawan.

Dirjen IKP Kominfo, R. Niken Widyastuti mengapresiasi BPKP yang sangat tepat memilih topik keuangan desa karena apabila informasi ini tidak dikelola secara baik akan meningkatkan sentimen/emosi publik sehingga dapat mengurangi kepercayaan terhadap pemerintah. Niken menegaskan, “Humas pemerintah harus melakukan manajemen isu dan secara cepat menyampaikan informasi apa yang sudah, serta apa yang akan dilakukan pemerintah”. Selain itu, Niken menyatakan perlunya melakukan literasi/edukasi informasi kepada publik, mengunggah testimoni masyarakat tentang manfaat dana desa, serta memperbanyak dialog dengan masyarakat maupun komunitas. Humas juga dapat menggandeng endoser terutama untuk menyampaikan outcome suatu program.

Menambah antusiasme peserta, forum kali ini juga menghadirkan Helmy Yahya yang menyampaikan materi “Komunikasi Publik di Era Milenium”. Helmy menyoroti betapa perkembangan teknologi informasi saat telah menimbulkan disruption/kegoncangan di bidang ekonomi. Hal tersebut ditandai dengan lahirnya berbagai inovasi yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, mengubah nilai yang ada menjadi cenderung mengutamakan prinsip murah, cepat dan variatif, mengubah perilaku bisnis dan pada akhirnya mampu mengganti pelaku lama. “Berbagai bidang telah terimbas hal tersebut baik di bidang telekomunikasi, transportasi, media hiburan hingga kini telah merambah dunia kesehatan dan ke depan bukan tidak mungkin akan semakin banyak bidang profesi yang juga terimbas”. Hal tesebut juga seiring dengan tumbuhnya generasi milenial yang biasa disebut  generasi Y dan Z yang bercirikan ambisius, mempelajari sesuatu dengan cepat, naik karir lebih cepat, berjiwa enterpreneur, jago sosmed, terikat dengan gadget, lebih pede dan cenderung sulit dipahami generasi sebelumnya. “Pelaku komunikasi publik harus menyadari dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada, sehingga mampu menyusun komunikasi yang efektif dan tepat sasaran”, pungkas Helmy.

Memasuki sesi kedua sebagai inti acara forum, digelar diskusi panel “Transparansi Keuangan Desa Melalui Siskeudes”. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Gatot Darmasto menyatakan, “Kontribusi BPKP dalam pengawalan keuangan desa berupa aplikasi Siskeudes dan SIA-BUMDES, dari sisi regulasi kita memberikan masukan kepada stakeholder untuk pengembangan lebih lanjut, serta melakukan bimbingan, pelatihan dan pengembangan SDM”. Dari pihak Kementerian Dalam negeri yang diwakili oleh Direktur, Lukman Nul Hakim menyatakan, “Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa mengamanatkan bahwa masyarakat desa harus menjadi subjek atau pelaku pembangunan di desa  didukung dengan keuangan yang diberikan pemerintah, sehingga menjadi desa yang maju mandiri sejahtera”.

Sebagai penutup Plt. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa,  Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Taufik Madjid mengungkapkan, “Fokus pada pembangunan desa adalah infrastruktur dasar dan pemberdayaan masyarakat desa”. Hal tersebut diwujudkan dalam empat program prioritas desa meliputi pengembangan produk unggulan kawasan pedesaan, Badan Usaha Milik Desa, embung air desa dan sarana olahraga desa”. Kementerian Desa juga menghimbau untuk satu desa satu BUMDesa dan akan bekerjasama dengan BUMN, sehingga 1 desa memiliki 1 BUMDesa yang sahammnya 50% akan dimiliki BUMN. Diharapkan model kerjasama BUMDesadan BUMNi ni akan menjadikan satu ikon baru bagi desa.

(Humas BPKP  Pusat /Dian, Tri, Eji, Gilang, Suryo, Edi, Frans/end)



Share      

Berita Terkait:

05 Desember 2017 15:02:01 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengawasan yang Berkualitas
05 Desember 2017 11:22:23 / lampung1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Mengawal Pembangunan dan Keuangan Desa dengan SISKEUDES
05 Desember 2017 11:21:56 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Peningkatan Kualitas Hasil Penelitian dengan Pembinaan dan Koordinasi Litbang
24 Nopember 2017 16:56:08 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Tingkatkan Pelayanan, BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kolaborasi dan Inovasi
23 Nopember 2017 18:36:26 / tri_sutrisno / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Imunitas Masyarkat Kunci Pemberatasan Narkoba