Dalam sambutannya, Andi Ismail menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kegiatan ini dan mengharapkan pembinaan keuangan oleh pemerintah provinsi dan BPKP secara konsisten dilakukan. Andi merasa bangga karena kerjasama yang terjalin selama ini telah membuahkan hasil opini WTP. Kegiatan Rateknis kemudian dilanjut dengan paparan para  Panelis yaitu: Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sulbar, Arif Ardiyanto, Kepala BPKPD Prov. Sulbar, Abdul Samid  dan Inspektur Prov. Sulbar, Suryadi .

Abdul Samid dalam paparannya menyampaikan bahwa Provinsi Sulbar mempunyai potensi bagus dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Sangat disayangkan potensi tersebut tidak berbanding lurus dengan PAD Provinsi Sulbar. Untuk itu dalam forum ini, Abdul Samid mengajak semua pihak terkait untuk lebih intensif dalam menggali PAD, terutama Pajak Kendaraan Bermotor. Pada akhir paparan disampaikan bahwa masyarakat miskin banyak di tingkat pedesaan, sehingga pembangunan perlu diarahkan ke pedesaan.

Arif Ardiyanto dalam paparannya menyampaikan bahwa untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan, BPKP akan mengedepankan implementasi SPIP dan peningkatan kapabilitas APIP. Di sektor pengelolaan keuangan, maturitas SPIP sudah mecapai level terstruktur dan terkelola (level 4) yang diindikasikan dengan diperolehnya opini WTP pada 6 dari 7 entitas pelaporan di Provinsi Sulawesi Barat. Menjadi tugas bersama adalah bagaimana meningkatkan Maturitas SPIP pada program pembangunan dasar yang terkait dengan pelayanan dasar serta visi dan misi kepala daerah, sehingga maturitas SPIP untuk pemerintah daerah secara keseluruhan dapat mencapai terdefinisi (level 3). Untuk itu Kepala Perwakilan BPKP mengajak para Kepala OPD untuk mengimplementasikan SPIP pada kegiatan pokok di bidang masing-masing. Bila hal tersebut dapat dilakukan sesuai tahapan SPIP, Kepala Perwakilan BPKP optimis penyelenggaraan pemerintahan daerah otomatis akan berjalan lebih baik dan apabila dilakukan penilaian Maturitas SPIP maka dapat mencapai level 3.

Terkait dengan pembangunan desa, Arif Ardiyanto menyampaikan bahwa BPKP mendapat penugasan untuk mengembangkan dan mendorong implementasi Siskeudes. Hal yang patut disyukuri, untuk Provinsi Sulawesi Barat, seluruh desa sudah menerapkan SIskeudes (100%).

Suryadi, dalam paparannya menyampaikan perlunya transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas serta the three lines of defence dalam rangka peningkatan good governance. Dengan demikian, dalam perencanaan maupun pelaksanaan tidak ditemukan lagi praktik kecurangan. Suryadi kemudian menyampaikan bahwa dalam menjalankan tugas, inspektorat selain melaksanakan peran assurance juga melaksanakan peran consulting. Hal ini sejalan dengan perubahan internal inspektorat dalam rangka mencapai target kapabilitas APIP pada level 3.

Acara kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab,  para peserta antusias bertanya sekaligus berkonsultansi untuk mendapat solusi atas permasalahan yang dihadapi. Terkait dengan pertanyaan dan permasalahan di bidang perencanaan dan penganggaran, forum sepakat untuk mulai mengarah pada penerapan e-budgeting, dan untuk pelaksanaan dengan e-payment. Melihat antusiasme peserta, panitia sepakat akan mengagendakan kegiatan serupa secara rutin per triwulan.

(Humas BPKP Sulbar)