Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Melalui Korsupgah Perbaiki Tatakelola Pemerintahan di Daerah
07 Agustus 2017 16:18:45 / kalteng1 / dibaca: 3699 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Sebagaimana tertuang dalam pasal 6 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki peran tidak hanya terkait upaya penindakan sebagaimana yang sering digaungkan oleh media. Lebih jauh, KPK juga memiliki tugas dan wewenang lain yang tidak kalah pentingnya yaitu antara lain koordinasi, supervisi, monitoring serta pencegahan.

Sampai dengan tahun 2017, KPK telah menyelenggarakan kegiatan pendampingan Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi Terintegrasi (Korsupgah) di 22 Provinsi. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu Provinsi yang berkesempatan menjadi tempat kegiatan pendampingan perbaikan tatakelola pemerintah daerah pada tahun 2017.

Penyelenggaraan Rapat Korsupgah pada Kamis (3/8) di Aula Jayang Tingang Palangka Raya merupakan puncak kegiatan Korsupgah di Provinsi Kalteng yang sebelumnya telah diawali dengan idenitfikasi permasalahan tatakelola pemerintahan daerah, serta dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi terkait pemberantasan korupsi terintegrasi oleh tiap-tiap Kepala Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut dalam acara yang dihadiri oleh Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran; Pimpinan KPK, Saut Situmorang; dan Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara, Bonny Anang Dwijanto serta beberapa pimpinan instansi terkait, dilaksanakan penandatanganan  komitmen bersama tentang pemberantasan korupsi terintegrasi oleh seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan utama dari penyelenggaran kegiatan ini adalah untuk mewujudkan terciptanya tatakelola Pemerintahan Daerah yang baik dengan memperhatikan hal-hal seperti Sinkronisasi perencanaan di daerah visi misi pemerintah daerah; Menghindarkan intervensi dari pihak lain dalam penyusunan perencanaan; Mengintegrasikan sistem perencanaan dengan penganggaran; Mendelegasikan pelayanan perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu;  Meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai filter pertama indikasi tindak korupsi; Mematuhi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan serta mengaktifkan unit pengendalian gratifikasi di tiap-tiap daerah.

Dengan demikian upaya memperbaiki tatakelola pemerintah diharapkan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan transparansi pengelolaan pemerintahan.

(Humas BPKP Kalteng/DrH)

 

 



Share      

Berita Terkait:

24 Nopember 2017 08:43:15 / jambi1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Prov Jambi
23 Nopember 2017 08:15:05 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Melalui Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi, Kita Cegah Kecurangan Dana Desa
08 Nopember 2017 09:54:04 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Bersinergi Ciptakan Pencegahan Korupsi Berintegrasi
03 Nopember 2017 08:53:12 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Pengembangan Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi
30 Oktober 2017 08:21:41 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Pulihkan Kepercayaan Publik Melalui Pelayanan Prima