Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Pentingnya Peningkatan Mutu Aparat Pengawas
13 Juli 2017 11:10:01 / adminkita / dibaca: 511 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Komisi XI DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) di Ruang Rapat Gedung Nusantara I Kompleks DPR MPR RI (12/7). 

RDP dipimpin oleh  Wakil Ketua Komisi XI Marwan Cik Hasan dan dihadiri oleh para pimpinan lembaga, antara lain Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Kepala BPS Suhariyanto, Kepala LKPP Agus Prabowo, Sekjen BPK Hendar Ristriawan, serta para pejabat di lingkungan BPKP, BPS, LKPP, dan BPK. Rapat kali ini membahas RKA-K/L Perubahan Tahun 2017. 

Seperti diketahui, pada 22 Juni 2017, Presiden RI Joko Widodo telah menandatangani Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Presiden menginstruksikan agar K/L melakukan sejumlah efisiensi  untuk penajaman prioritas pelaksanaan APBN 2017. 

Pagu DIPA BPKP semula adalah 1,4 Triliun dengan alokasi untuk belanja barang adalah 456 Miliar. Penghematan yang harus dilakukan oleh BPKP sebesar 10 Miliar sehingga alokasi belanja barang setelah penghematan adalah 446  Miliar.

“Efisiensi dilakukan oleh BPKP melalui penyesuaian output pada fokus pengawasan keempat yaitu Peningkatan Tata Kelola. Hal ini dilakukan karena BPKP melaksanakan sinergi dengan K/L lain untuk tata kelola. Metode yang dilaksanakan, misalnya melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk acara couching clinic dengan para kepala daerah”, jelas Ardan.

Pada sesi penajaman, Anggota Komisi XI dari Fraksi Nasdem Achmad Hatari mempertanyakan apakah ongkos pengawasan yang dilakukan oleh BPKP lebih kecil daripada uang negara yang diselamatkan. Menanggapi hal tersebut, Ardan menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPKP pada tahun 2016 telah berkontribusi pada peningkatan ruang fiskal sebesar 11 T pada 2016 dan 1,3 T pada TW I 2017 serta berkontribusi pada penyelamatan keuangan negara sebesar 4,8 T pada 2016 dan 456 M pada TW I 2017.

Selanjutnya, para pimpinan dan anggota Komisi XI menekankan pentingnya pengawasan. Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra Heri Gunawan menyatakan bahwa saat ini aparatur pemerintah sudah semakin pandai dalam mencari celah untuk melakukan penyelewengan, sehingga aparat pengawasan harus lebih pandai daripada aparat pemerintahan yang diawasi. “Oleh karena itu, peningkatan mutu aparat pengawas sangat penting. Bila perlu, anggaran untuk pengawasan ditingkatkan”, kata Heri.

Sementara itu, Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Amir Uskara juga berpendapat bahwa pemotongan anggaran merupakan suatu yang dilematis. “Saya harap pemotongan anggaran tidak mengganggu kinerja,” ujar Amir.

Rapat ditutup dengan pembacaan simpulan,dari keempat lembaga, hanya BPK yang tidak mengalami efisiensi belanja barang (self blocking).  Komisi XI menyetujui self blocking anggaran untuk BPKP, BPS, dan LKPP sesuai dengan Inpres 4 Tahun 2017 yaitu masing-masing sebesar 10 Miliar, 167,5 Miliar, dan 23,6 Miliar.

 

Humas BPKP Pusat ( Ayu, Eji, Edi, Santi/end)

 



Share      

Berita Terkait:

05 Juli 2017 07:47:22 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Kepala BPKP Sidak Kehadiran Pasca Libur Lebaran
31 Mei 2017 16:43:00 / nurjana / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, Sinkronisasi Penganggaran dan Outcome
20 April 2017 15:19:55 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Komitmen ber-Reformasi Birokrasi, Komitmen Melayani
20 April 2017 08:38:53 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Jateng Internalisasikan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
20 April 2017 08:03:39 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Pabar Internalisasikan Road Map Reformasi Birokrasi BPKP Tahun 2015-2016


Loading the Player...
Video Lainnya