Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

BPKP Riau Dorong APIP Reviu Penyerapan APBD, PBJ dan P3DN
13 Juli 2017 08:08:54 / riau1 / dibaca: 729 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Presiden sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Kekuasaan Keuangan Negara, memerlukan informasi penting, antara lain penyerapan anggaran, yang menjadi faktor penting pertumbuhan ekonomi negara. Sebagai Auditor Presiden, BPKP berperan sebagai ujung tombak tersedianya informasi keuangan secara komprehensif, tak hanya APBN tapi juga APBD pada setiap Pemda. 

BPKP Riau mengambil peran aktif dengan memobilisasi seluruh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ada di Bumi Lancang Kuning untuk menghasilkan informasi hasil pengawasan yang diperlukan berupa Reviu atas Penyerapan APBD, PBJ dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Triwulan II Tahun Anggaran 2017.

BPKP Riau mengundang para APIP se Riau untuk membahas pelaksanaan reviu tersebut, Senin (10/7). Reviu ini dilakukan juga untuk memberdayakan peran APIP Daerah dalam optimalisasi penerimaan daerah serta kepatuhan atas P3DN,yang diperluas untuk informasi nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). 

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin didampingi Korwas Bidang APD BPKP Riau Sumirat mengatakan bahwa reviu ini penting dilakukan untuk mengetahui berapa sesungguhnya realisasi penyerapan APBD,bagaimana kepatuhan pelaksanan PBJ dan P3DN terhadap peraturan berlaku. Khusus yang terakhir ini, Menteri Perindustrian RI telah mengeluarkan beleidnya berupa Permenperin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam PBJ.

Reviu ini juga dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Pemerintah dalam rangka menghasilkan data early warning system APIP Daerah sebagai atensi kepada Kepala Daerah, dan untuk melanjutkan program-program pengawasan yang telah dilakukan pada triwulan sebelumnya.

“Data hasil reviu ini sangat di perlukan oleh Presiden. Tingkat realisasi penyerapan anggarandi seluruh pemerintah daerah,atau dikenal dalam teori sebagai Government Spending,  menjadi bagian tidak terpisahkan dari penyerapan anggaran negara secara komprehensif. Penyerapan anggaran pemerintah merupakan faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kemudian, pelaksanaan pengadaan Barang/Jasapun yang menyerap anggaran, menjadi krusial ketika menurut LKPP dan KPK, 90% korupsi berasal dari PBJ. Disamping itu, kepatuhan atas P3DN pun menjadi hal yang harus diperhatikan”, papar Dikdik Sadikin.

Untuk itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau mengharapkan pelaksanaan reviu dari seluruh APIP di Riau dapat menghasilkan informasi yang komprehensif dan dapat diandalkan, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

Selanjutnya, Korwas APD Riau Sumirat dan jajarannya memberikan pengarahan kepada para Inspektur dan jajarannya bagaimana secara teknis menggunakan aplikasi reviu dengan input data terkait. Dalam proses ini, Inspektur dan jajarannya didorong untuk dapat memberikan solusi terhadap substansi permasalahan maupun kendala teknis dalam pengoperasian aplikasi tersebut.

(Humas BPKP Riau/ setiahadi) 



Share      

Berita Terkait:

19 Juli 2017 12:08:38 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Solok Selatan Menyusul Implementasi Penuh Siskeudes Tahun 2017
19 Juli 2017 11:00:25 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Wujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Siskeudes
19 Juli 2017 10:35:33 / suryo / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Wujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Bersih Melalui Program STAR-BPKP
19 Juli 2017 10:09:04 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Pemda Diharap Lebih Mandiri dalam Peningkatan PAD
07 Juli 2017 14:53:55 / dki / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP DKI Jakarta kawal Penyusunan Pergub Popreg


Loading the Player...
Video Lainnya