Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Penyerapan Anggaran Di Daerah Diharapkan Tingkatkan Pertumbuhan Sektor Riil
11 Juli 2017 09:36:48 / kalbar1 / dibaca: 5764 kali / Kat: Evaluasi

Kegiatan reviu penyerapan anggaran merupakan arahan dari Presiden dengan harapan penyerapan anggaran di daerah mampu meningkatkan pertumbuhan sektor riil. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat saat membuka acara workshop Reviu Penyerapan Anggaran, Realisasi PAD, Penyaluran dan Pengguna Dana Desa, PBJ dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri Triwulan II Tahun 2017, Senin (10/7), di Aula Lantai 3 Gedung Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat.

Workshop Reviu Penyerapan Anggaran, Realisasi PAD, Penyaluran dan Pengguna Dana Desa, PBJ dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri ini merupakan agenda rutin yang dilakukan tiap triwulanan sejak tahun 2016. Workshop diikuti oleh seluruh Inspektorat Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Barat.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Arman Sahri Harahap dalam sambutannya juga menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan penyelenggaraan keuangan daerah. Diantaranya agar daerah dapat benar-benar memanfaatkan dana yang sudah dialokasikan dalam APBD dan dapat mengalokasikan penyerapan anggaran sebaik-baiknya agar tidak menumpuk di Triwulan 3 dan 4, dan agar tidak menimbulkan permasalahan.

Dijelaskan pula bahwa dalam Rakorwasnas tahun 2017 dibahas mengenai penyaluran dana desa, hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah sangat concern terhadap dana desa. Anggaran dana desa yang dialokasikan dalam APBN setiap tahunnya cenderung meningkat secara signifikan, oleh karena itu butuh adanya pengawasan yang menyeluruh terhadap penyaluran dan penggunaan dana desa.

Terkait dengan realisasi Pendapatan  Asli Daerah (PAD), Kepala Perwakilan menyampaikan BPKP Perwakilan Kalbar pada tahun 2016 telah melakukan Optimalisasi PAD pada 2 daerah. Banyak potensi pendapatan di daerah yang bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk meningkatkan ruang fiskal daerah.

Terakhir terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pemda harus dapat melakukan pemantauan terkait belanja barang, modal dan bantuan sosial. Tugas ini seharusnya menjadi ranah dari masing-masing APIP pada pemda (Inspektorat), BPKP berperan dalam hal mengkoordinir, menyiapkan tools, termasuk membantu APIP apabila ditemukan hambatan atau permasalahan terkait dengan hal tersebut. 

Workshop juga menghadirkan Narasumber Koordinator Pengawasan Bidang APD, Suardi; dan PFA Bidang APD, Angga Saputra dan Wilis Sugiyarti.

(Humas BPKP Kalbar)

 



Share      

Berita Terkait:

21 Mei 2018 22:27:25 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
ANGGOTA V BPK RI TEGASKAN: WTP BUKAN JAMINAN TIDAK ADANYA FRAUD
17 Mei 2018 14:27:06 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan dengan Siskeudes
16 Mei 2018 11:19:02 / bali1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kelola Keuangan Desa yang Transparan dan Akuntabilitas Dengan Siskeudes
14 Mei 2018 07:23:00 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Pengelolaan Keuangan Desa Harus Akuntabel
12 Mei 2018 19:55:18 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Evaluasi
Kepala BPKP dan Anggota Komisi XI DPR RI Evaluasi Implementasi Siskeudes di Siak