Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Komisi XI DPR RI Setujui Pagu Indikatif BPKP
16 Juni 2017 13:43:52 / suryo / dibaca: 4657 kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi

Jakarta Kamis (15/06) – Komisi XI DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat  dengan Badan pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), BPK, BPS, dan LKPP dalam rangka pembahasan RKA Pagu Indikatif Tahun 2018 bertempat di Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I DPR RI

Rapat Dengar Pendapat dihadiri langsung oleh masing-masing pimpinan lembaga diantaranya Kepala BPKP Ardan Adiperdana, Kepala BPS Suhariyanto, Kepala LKPP Agus Prabowo, dan Sekretaris Jenderal BPK RI Hendar Ristiawan yang didampingi oleh pejabat eselon I dan II dari masing-masing lembaga. Rapat  dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Soepriyatno dihadiri pula oleh anggota Komisi XI diantaranya Ecky Awal Mucharam, Jon Erizal, Achmad Hatari, Mukhammad Misbakun.

Dalam rapat tersebut, masing-masing lembaga BPK, BPS, BPKP, dan LKPP berkesempatan menyampaikan pemaparan RKA-nya. Kepala BPKP Ardan Adiperdana dalam paparannya menyampaikan terdapat empat fokus pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, yaitu Pengawalan Pembangunan Nasional, Peningkatan Ruang Fiskal, Pengamanan Aset Negara/Daerah, dan Peningkatan Tata Kelola yang menitikberatkan pada dua program, yaitu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnnya BPKP dan Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP.

Ardan menjelaskan bahwa pada tahun 2017, BPKP memperoleh pagu anggaran sebesar Rp1.439.852.715.000,00 yang sampai dengan Mei 2017 telah terealisasi sebesar 30,66% dan, dari target output 2017 berdasarkan empat fokus pengawasan sebanyak 6.035, telah terealisasi sebanyak 1.753 atau 29,05%.

Di tahun 2018, Kepala BPKP menyampaikan sesuai dengan arahan Presiden RI, BPKP diberikan tugas dan tanggung jawab yang lebih besar lagi, salah satunya yaitu dalam mengawal dana desa. Hal ini tercermin dari target output BPKP yang meningkat menjadi 9.712. Untuk mendukung pencapaian target serta menunjang tugas pokok dan fungsi BPKP yang besar itu, maka di tahun 2018 BPKP mengajukan pagu indikatif tahun 2018 sebesar Rp1.451.983.608.000,00.

Atas hal tersebut, setelah mendengarkan tanggapan dari anggota komisi dan pimpinan lembaga pemerintahan yang hadir, Komisi XI DPR RI menyetujui Pagu Indikatif BPKP Tahun 2018 sebesar Rp1.451.983.608.000,00 dan Rapat Dengar Pendapat ditutup oleh Pimpinan Komisi XI DPR RI Marwan Cik Hasan.

 (Humas BPKP Pusat/suryo-eji-edi-santi/end) NS

 



Share      

Berita Terkait:

17 Nopember 2017 10:53:07 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi
Percepatan Implementasi Aplikasi Siskeudes di Wilayah Provinsi Papua Barat
10 Nopember 2017 21:17:33 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi
FGD Fraud Risk Assessment atas PSN Pelabuhan Seget Sorong
09 Nopember 2017 14:56:49 / malut1 / dibaca: kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi
Wujudkan Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa
24 Oktober 2017 12:28:56 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi
Tahun 2045, Indonesia Lumbung Pangan Dunia
24 Oktober 2017 12:01:29 / adisasongko / dibaca: kali / Kat: Wilayah Tertib Administrasi
BPKP dan Kepolisian RI Kerjasama dalam Pembuatan SIM Kolektif