Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Wujudkan Perencanaan yang Lebih Baik dengan SIMDA Perencanaan
08 Juni 2017 17:32:09 / kepri1 / dibaca: 3171 kali / Kat: Sosialisasi

Batam (08/06) - Sambutan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Panijo mengawali kegiatan Workshop SIMDA Perencanaan (e-Planning) yang terselenggara berkat kerjasama BPKP dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten Karimun. Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari (07-08 Juni 2017) di Aula Gedung Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Jalan RE Martadinata, Sekupang, Batam.

Hadir dalam acara ini, Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PKD) Gatot Darmasto, Direktur Pengawasan PKD Wilayah III Iskandar Novianto, beserta pejabat dari masing-masing Bappeda, Inspektorat, dan DPPKD kabupaten/kota di wilayah Kepri.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Panijo menyampaikan bahwa kegiatan ini dilatarbelakangi oleh adanya permintaan dari pemerintah daerah (pemda) di wilayah Kepulauan Riau yang  meminta untuk segera melaksanakan workshop dan sosialisasi mengenai aplikasi e-planning yang dimiliki BPKP. Selanjutnya, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rencana aksi (renaksi) yang dilakukan oleh pemda di wilayah Kepri dan KPK, dimana BPKP turut menandatangani renaksi tersebut.

Salah satu renaksi tersebut adalah bagaimana membangun aplikasi dan sistem informasi yang terintegrasi dengan aplikasi pengelolaan keuangan, serta tersedianya e-planning ini. Diharapkan aplikasi e-planning ini segera diimplementasikan pada pemda.

Panijo memaparkan bahwa saat ini 430 pemda telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), sehingga nantinya dengan pemanfaatan e-planning yang sudah terintegrasi dengan SIMDA ini, akan memudahkan dalam melakukan proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban beserta pelaporannya.

Selanjutnya, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto menyampaikan bahwa dari hasil kegiatan korsupgah (koordinasi supervisi dan pencegahan) antara KPK dan BPKP pada periode 2012-2015, antara lain ditemukan kondisi bahwa korupsi yang terjadi di pemerintah, khususnya pemerintah daerah, disebabkan tidak terintegrasinya proses perencanaan dan penganggaran. “Kelemahan-kelemahan seperti pengabaian pendekatan partisipatif dalam mekanisme perencanaan, adanya ketidaksinambungan antara dukungan perencanaan dan mekanisme penganggaran mengakibatkan adanya peluang intervensi dari pihak-pihak tertentu yang berkepentingan yang membuat anggaran itu menyimpang dari rencana pemerintah yang telah ditetapkan, sehingga pencapaian tujuan pemerintah tidak dapat dicapai secara optimal”, ungkapnya.

Sebagai bentuk tindak lanjut dari kegiatan korsupgah antara BPKP dan KPK, serta untuk memfasilitasi pemda dalam menyusun dokumen perencanaan daerah sesuai peraturan yg berlaku, transparan, dan akuntabel, pada tahun 2016 pihaknya telah mengembangkan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis web yaitu aplikasi SIMDA Perencanaan (e-planning) sebagai salah satu bagian dari grand desain sistem tata kelola pemda yang terintegrasi dengan sistem penganggaran pada aplikasi sistem keuangan.

Secara umum, tujuan dibangunnya sistem ini adalah dalam rangka membantu pemda menerapkan sistem perencanaan pembangunan pemda secara transparan dan objektif agar terwujud tata kelola pemerintahan yg baik. “Kami persembahkan SIMDA Perencanaan ini kepada seluruh pemda secara gratis”, pungkasnya.

Gubernur Kepri Nurdin Basirun menyampaikan bahwa inovasi SIMDA Perencanaan ini merupakan bentuk langkah dan komitmen yang akan dilaksanakan selanjutnya di tingkat provinsi, kabupaten/kota secara bersama-sama dan terintegrasi. Di akhir sambutannya, Nurdin berharap agar Kepri mampu mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan tepat sasaran melalui berbagai inovasi dan Kepri bisa menjadi contoh dari hasil inovasi tersebut.

(Humas BPKP Kepri/Reza Mahardian Y/Rizki Septiansyah/Wahyudin/end)



Share      

Berita Terkait:

17 Oktober 2017 08:44:45 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Pentingnya Pengelolaan Dana Desa Secara Transparan dan Tepat Sasaran
21 September 2017 15:14:00 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Pembinaan dan Koordinasi Litbang, Langkah Menuju Hasil Penelitian yang Berkualitas
13 September 2017 08:14:50 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
FGD PuslitbangWas BPKP : “INDEKS AP3N AKAN SEGERA DIIMPLEMENTASIKAN”
08 September 2017 11:26:32 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Organisasi Sektor Publik Dituntut untuk Efektif dan Akuntabel
25 Agustus 2017 12:00:12 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Strategi Komunikasi Publik Transparansi Keuangan Desa di Era Milenial


Loading the Player...
Video Lainnya