Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Pentingnya Penegakan Integritas dan Etika
05 Juni 2017 14:47:40 / kalbar1 / dibaca: 2734 kali / Kat: SPIP

Pontianak - Jumat ( 2/6) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Arman Sahri Harahap mengemukakan bahwa Pengendalian Intern harus menjadi budaya dan SPIP harus dibangun soft control melalui penegakan integritas dan etika. Hal itu dikemukakan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dihadapan Inspektur Utama BKKBN Agus Sukiswo dan seluruh Jajaran BKKBN Provinsi Kalimantan Barat  saat menjadi narasumber dalam acara yang bertema Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Penerapan Zona Wilayah Bebas Korupsi bagi pegawai perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat.

Kepala Perwakilan didampingi oleh Korwas Bidang IPP, Jonchon Samosir menyampaikan materi mengenai perlunya pengendalian. Mengawali paparannya, Kepala Perwakilan menjelaskan hasil riset yang dilakukan Donald R. Cressey dari AS, bahwa orang melakukan penyimpangan disebabkan  3 (tiga) hal  yaitu : (1). Orang memiliki niat, orang melakukan penyimpangan dengan sengaja; (2). Motif, orang melakukan penyimpangan walaupun sudah memperoleh  take home pay yang mencukupi, namun masih melakukan penyimpangan  karena unsur keserakahan  dan ingin prestise, (3) Tekanan/presure karena  kebutuhan, memiliki keterbatasan financial;

Kepala perwakilan menyampaikan bahwa orang memiliki niat, motif dan pressure karena adanya kesempatan, dan kesempatan dapat dilakukan oleh orang yang memiliki akses. Pejabat/orang yang mempunyai kesempatan yang dapat melakukan penyimpangan. Kesempatan inilah yang harus dikendalikan melalui penerapan  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang merupakan turunan dari 3 (tiga) paket Undang-undang keuangan yang diatur dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

Menurut Arman, kesempatan untuk melakukan penyimpangan dapat diminimalisir jika SPIP handal, oleh karenanya perlu dirancang  SPIP yang dapat  berfungsi sebagai early warning system sebagai deteksi dini untuk meminimalisir penyimpangan/korupsi serta  pengelolaan keuangan menjadi akuntabel.

"SPIP harus menjadi budaya dan SPIP harus dibangun soft control melalui penegakan integritas dan etika",  jelas Arman. Hal ini menjawab permasalahan yang terjadi kenapa orang melakukan korupsi, yaitu karena penerapan SPIP masih formalitas belaka. Arman mengibaratkan, orang yang memiliki integritas sama seperti berlian, dimanapun  ditempatkan tetap akan bersinar.

(Humas BPKP Kalbar)

 



Share      

Berita Terkait:

01 Agustus 2017 17:50:38 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Penguatan Koordinasi dan SPIP Kepulauan Mentawai
24 Juli 2017 08:45:05 / dki / dibaca: kali / Kat: SPIP
Perlunya Perbaikan Integritas dalam Pengelolaan APBD
22 Juni 2017 10:39:58 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Kab Dharmasraya dan Kab Solok Selatan Tingkatkan Maturitas SPIP
31 Mei 2017 09:38:38 / riau1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
Organisasi Profesi Kesehatan Provinsi Riau Komitmen Perangi Pungli
14 Maret 2017 07:53:19 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: SPIP
BPKP Sumbar Dorong Pemprov. Sumbar Lebih Maju


Loading the Player...
Video Lainnya