Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Siskeudes Dukung Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa
19 Mei 2017 15:01:53 / adminkita / dibaca: 995 kali / Kat: Forbes APIP / AAIPI

Jakarta - Kamis (18/05) Setelah mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Presiden, acara Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2017 dilanjutkan dengan diskusi panel di Auditorium Gandhi, Kantor Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP).

Narasumber pada diskusi panel kali ini adalah Direktur Jenderal Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Direktur Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintah Desa Lukman Nur Hakim, Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Eranni Yustika, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Inspektur I Dadang Sumantri, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan, Deputi Kepala BPKP bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto, Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Maria Manalip. Diskusi dipandu oleh Deputi Kepala BPKP bidang Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Binsar H. Simanjuntak sebagai moderator.

Lukman Nur Hakim dalam paparannya yang bertema “Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Dana Desa)”, menyampaikan bahwa untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, telah ada Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang merupakan aplikasi kembangan bersama antara Kemendagri dan BPKP. Aplikasi ini menjabarkan seluruh proses mekanisme dan pengelolaan keuangan desa sebagaimana Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Untuk itu, perlu dilakukan percepatan, sehingga aplikasi ini dapat diterapkan di seluruh desa.

Terkait dengan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan kecamatan, Lukman menyebutkan permasalahan terkait jumlah personil untuk pengawasan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, secara kelembagaan, tidak ada unit kerja di kecamatan dan APIP khusus untuk meningkatkan kapasitas dan memberikan supervisi kepada desa. Lebih lanjut Lukman menjelaskan perlunya dikomunikasikan dengan kepala daerah, agar kecamatan dan APIP di daerah didukung dengan personil dan anggaran yang memadai.

Kemudian, Ahmad Eranni Yustika, dalam paparannya berjudul “Arah Kebijakan Pendampingan Desa dan BUMDesa”, menyebutkan adanya kebutuhan bagi desa untuk makin memapankan organisasi ekonomi dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), serta mendorong agar desa makin terspesialisasi kegiatan ekonominya dengan membentuk komunitas unggulan di masing-masing wilayahnya. Jika hal ini dilakukan secara intensif dan masif, maka dampak Dana Desa bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa akan lebih baik lagi. Selain itu, Ahmad Erani menambahkan bahwa akuntabilitas menjadi lebih mudah, karena didukung dengan aplikasi SISKEUDES dan sebagaimana paparan narasumber sebelumnya. Ahmad  berharap sampai dengan akhir tahun aplikasi ini dapat digunakan di seluruh desa.

Terkait dengan anggaran pengawasan desa, Dadang Sumantri dalam paparannya berjudul “Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Desa” menyampaikan bahwa di tahun 2017 ini Kementerian Dalam Negeri, melalui surat edarannya, sudah memasukkan pengawasan Dana Desa dan kebijakan pengawasan. Oleh karena itu, diharapkan kabupaten/kota dapat menganggarkan dana untuk pengawasan Dana Desa. Sebagai solusi untuk peningkatan kompetensi dan kapabilitas pengelola keuangan desa, Dadang Sumantri menambahkan, bersama dengan BPSDM telah diprogramkan kegiatan bimbingan teknis bagi pengelola keuangan desa dan diharapkan keikutsertaan dari para pengelola, baik kabupaten/kota maupun di tingkat desa.

Untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel, Gatot Darmasto menyampaikan bahwa BPKP telah melakukan bimbingan dan konsultansi serta fasilitasi peningkatan kompetensi bagi pengelola keuangan desa. Terkait SISKEUDES, Gatot menambahkan bahwa aplikasi ini telah diimplementasikan secara gratis sebagaimana arahan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo sebelumnya.

Membahas peran APIP dalam pengawasan Dana Desa, Pahala Nainggolan mengamini bahwa APIP daerahlah yang mengawasi pengelolaan Dana Desa sampai ke tingkat desa. Hal ini disampaikan Pahala sembari melihat kondisi bahwa Inspektorat Jenderal Kemendes PDTT dan Kemendagri tidak didesain untuk mengawasi ini sampai level desa, karena masalah jumlah personilnya.

Dalam hal penguatan APIP, Pahala menyampaikan beberapa gagasan untuk menyelesaikan masalah terkait APIP. Pertama, anggaran pengawasan Dana Desa dimasukkan ke dalam anggaran Dana Desa, sehingga tidak ada alasan bagi APIP di daerah untuk tidak melakukan pengawasan. Kedua, perlu adanya penguatan kompetensi bagi APIP. Ketiga, perlu dilakukan kajian bagi Pusat untuk mendelegasikan atau memberi bantuan kepada APIP agar dapat melakukan pengawasan secara langsung.

Terakhir, Sri Wahyuni Maria Manalip memaparkan pembangunan yang telah dilakukan di Kabupaten Kepulauan Talaud dari Dana Desa. Sri Wahyuni juga menyampaikan  apresiasinya kepada BPKP terkait aplikasi SISKEUDES yang terbukti membantu pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Kepulauan Talaud.

Setelah paparan dari masing-masing narasumber, acara dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab seputar pengelolaan keuangan desa dengan peserta. Usai diskusi dilanjutkan dengan pemberian cinderamata kepada para narasumber oleh Deputi Kepala BPKP bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Gatot Darmasto dan Deputi Kepala BPKP bidang Pengawasan Instansi Pemerintah bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Binsar H. Simanjuntak.

(Tim Humas BPKP Pusat /Tri, Eji, Idiya,Doni, Ayu/End) NS



Share      

Berita Terkait:

18 Mei 2017 17:13:33 / nurjana / dibaca: kali / Kat: Forbes APIP / AAIPI
Buka Rakornas APIP, Presiden Tegaskan Pentingnya Implementasi Siskeudes
20 April 2017 08:30:20 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Forbes APIP / AAIPI
Tantangan APIP Daerah Makin Besar
23 Maret 2017 16:59:58 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Forbes APIP / AAIPI
Bersama Bersemangat Bertekad Level III Kapabilitas APIP
01 Pebruari 2017 15:18:57 / sumut1 / dibaca: kali / Kat: Forbes APIP / AAIPI
Upaya Tingkatkan Profesionalitas Inspektorat
21 Desember 2016 09:32:25 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Forbes APIP / AAIPI
Tingkatkan Kompetensi, Kalsel Selenggarakan PBI