Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Wujudkan Kepri Bebas Hoax
16 Mei 2017 22:13:24 / kepri1 / dibaca: 1956 kali / Kat: Sosialisasi

Tanjungpinang - (10/5) “Penyebab kemunculan hoax, sebagian besar adalah karena kurangnya kemampuan pengguna media sosial untuk membedakan antara berita benar, advertorial, dan hoax serta adanya kecenderungan pengguna untuk tidak membaca isi artikel pada media sosial, tanpa memilah mana yang share-bait (jebakan menarik di sebuah judul artikel agar orang membaginya) atau bukan, sehingga mereka terlalu cepat menyimpulkan, tanpa mencari tahu kebenaran”, ujar Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau Guntur Sakti dalam Kegiatan Visitasi dan Diskusi antara Peserta Diklat PIM I Angkatan XXXV dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Rabu, 10/5/2017.

Turut serta dalam kegiatan yang digelar di Aula Gedung Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau Panijo yang merupakan salah satu peserta Diklat PIM I Angkatan XXXV Tahun 2017 bersama sejumlah peserta diklat lain dari berbagai instansi dan lembaga. Sebelumnya, sambutan datang dari Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Arif Fadillah dan Widyaiswara Diklat PIM I Setiabudi.

Dalam paparannya mengenai Kepri Tangkal Hoak, Guntur menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara pengguna internet terbesar keenam di dunia setelah Cina, Amerika Serikat, India, Brazil, dan Jepang dengan jumlah pengguna sebanyak 132,7 juta orang, dengan komposisi 86,3 juta (63%) pengguna internet di Jawa, 20,7 juta (25,7%) di Sumatera, 8,4 juta (6,3%) di Sulawesi, 7,6 juta (5,8%) di Kalimantan, 6,1 juta (4,7%) di Bali dan Nusa Tenggara, 3,3 juta (2,5%) Maluku dan Papua.

Terkait rating media sosial, pengguna facebook di Indonesia mencapai 71,6 juta (54%), Instagram sebanyak 19,9 juta (15%), dan YouTube sebanyak 14,5 juta (11%). Guntur menambahkan, bahwa pada saat ini marak terjadi penyalahgunaan media sosial, yang digunakan untuk menyebar berita penghinaan, fitnah, dan ujaran kebencian, isu SARA, informasi yang disertai ancaman dan menyebar berita bohong (hoax). "Tercatat 90% hoax bersumber dari media sosial," lanjutnya.

Dalam menangkal hoax di wilayah Kepri, Guntur menyampaikan bahwa terdapat 4 garda (layer) dalam upaya tersebut, yaitu kepolisian (layer 1), media massa (layer 2), komunitas netizen (layer 3), dan layer yang terakhir dari Pemerintah Daerah. “Tidak seperti wilayah lain, kampanye lawan berita dan informasi bohong (hoax) di Kepri justru muncul dari kalangan media massa”, tambahnya.

Upaya tersebut, meliputi Deklarasi Indonesia Tanpa Hoax oleh 50 Media Online Kepri dalam rapat pembentukan Ikatan Wartawan Online (IWO) Kepri. Di samping itu, melalui pendekatan budaya, melalui Pesan Strategis Gurindam 12 guna menangkal marabahaya hoax. “Dinas Kominfo Kepri, turut serta melalui bimtek jurnalistik dalam rangka pencegahan hoax. Kedepannya, kami akan bekerjasama secara intensif dengan sejumlah pihak, termasuk BPKP, aparat penegak hukum dan detik.com dalam aksi pemberantasan hoax ini”, pungkasnya.  

Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi antara narasumber dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Peserta Diklat PIM I Angkatan XXXV Tahun 2017 serta penyerahan cinderamata dan kenang-kenangan antara  peserta dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

(Humas BPKP Kepri/Reza Mahardian Y) / DP



Share      

Berita Terkait:

25 Juli 2017 09:56:11 / kalbar1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
PARTAI POLITIK BISA BERKONTRIBUSI DALAM PENGUATAN AKUNTABILITAS TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA
19 Juli 2017 15:49:04 / suryo / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Pengaruh Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Terhadap Layanan Publik
19 Juli 2017 10:24:16 / suryo / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
STAR-BPKP Instrumen Strategis untuk Mencapai Cita-cita Negara
19 Juli 2017 09:52:36 / sulbar1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Iswan Elmi: Kita Harus Menjadi Bangsa Pejuang
13 Juli 2017 10:33:09 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: Sosialisasi
Inspektorat “Mata dan Telinga” Pimpinan di Daerah


Loading the Player...
Video Lainnya