Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Perlu Komitmen Pimpinan Daerah dalam Pemberantasan Korupsi
17 Mei 2017 16:21:41 / sulsel1 / dibaca: 4086 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Sulawesi Selatan – (4/Mei/2017) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi di Sulawesi Selatan, bertempat di Gedung Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut meliputi tata kelola di bidang perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja, dan pembenahan penting lainnya.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, H. Agus Arifin Nu’mang  dan dua puluh empat Walikota/Bupati se-Sulawesi Selatan. Selain itu, hadir pula perwakilan Menteri Dalam Negeri; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3, Iskandar Novianto; serta perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata dalam sambutannya menyampaikan perlunya komitmen pimpinan daerah dalam rangka pemberantasan korupsi. Menurutnya proses pemberantasan korupsi harus dimulai dari pimpinannya. Sementara itu Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wil. 3 BPKP Iskandar Novianto menyampaikan paparan tentang pengaturan perencanaan pembangunan daerah  dan aplikasi Simda Perencanaan yang rencananya akan diimplementasikan pada beberapa pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.

Dalam rapat koordinasi ini, seluruh pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan diharapkan akan membangun sistem dan aplikasi perencanaan keuangan berbasis teknologi informasi yang diharapkan akan dimulai pada tahun 2017 dan dapat diimplementasikan pada  tahun 2018.

Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Didik Krisdiyanto bersama-sama dengan Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah lainnya turut menyaksikan penandatanganan “Komitmen Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi” oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD masing-masing pemerintah daerah.

(Humas BPKP Sul Sel /Sigit  Sulisyohadi)



Share      

Berita Terkait:

22 September 2017 10:25:00 / sumbar1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Sinergi BPKP Sumbar – KPK dalam Percepatan Implementasi Penuh Siskeudes
19 September 2017 11:11:19 / sulsel1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Workshop SIMDA Perencanaan dalam rangka Pemberantasan Korupsi Terintegrasi di Sulsel
14 September 2017 10:53:17 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Koordinasi BPKP Kaltim dan Polda Kaltim Mendukung Penyelesaian Kasus Tipikor
07 Agustus 2017 16:18:45 / kalteng1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Melalui Korsupgah Perbaiki Tatakelola Pemerintahan di Daerah
24 Juli 2017 08:12:02 / kaltim1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Wujudkan Kaltim Bebas Korupsi


Loading the Player...
Video Lainnya