Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Perlu Komitmen Pimpinan Daerah dalam Pemberantasan Korupsi
17 Mei 2017 16:21:41 / sulsel1 / dibaca: 1272 kali / Kat: Pemberantasan Korupsi

Sulawesi Selatan – (4/Mei/2017) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi terintegrasi di Sulawesi Selatan, bertempat di Gedung Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut meliputi tata kelola di bidang perencanaan dan pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan perizinan, penetapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berbasis kinerja, dan pembenahan penting lainnya.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, H. Agus Arifin Nu’mang  dan dua puluh empat Walikota/Bupati se-Sulawesi Selatan. Selain itu, hadir pula perwakilan Menteri Dalam Negeri; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah 3, Iskandar Novianto; serta perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Wakil Pimpinan KPK Alexander Marwata dalam sambutannya menyampaikan perlunya komitmen pimpinan daerah dalam rangka pemberantasan korupsi. Menurutnya proses pemberantasan korupsi harus dimulai dari pimpinannya. Sementara itu Direktur Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wil. 3 BPKP Iskandar Novianto menyampaikan paparan tentang pengaturan perencanaan pembangunan daerah  dan aplikasi Simda Perencanaan yang rencananya akan diimplementasikan pada beberapa pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.

Dalam rapat koordinasi ini, seluruh pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan diharapkan akan membangun sistem dan aplikasi perencanaan keuangan berbasis teknologi informasi yang diharapkan akan dimulai pada tahun 2017 dan dapat diimplementasikan pada  tahun 2018.

Dalam kesempatan ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Didik Krisdiyanto bersama-sama dengan Pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah lainnya turut menyaksikan penandatanganan “Komitmen Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi” oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD masing-masing pemerintah daerah.

(Humas BPKP Sul Sel /Sigit  Sulisyohadi)



Share      

Berita Terkait:

25 Maret 2017 19:56:02 / dony_pe / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
BPKP Sambut Era Investigasi Digital
19 Maret 2017 20:45:58 / papuabarat1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
BPKP Pabar Sosialisasikan Program Anti Korupsi pada STIH Manokwari
02 Desember 2016 18:38:40 / dony_pe / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Presiden Jokowi: Pengawasan Harus Terus-Menerus
02 Nopember 2016 16:18:26 / jabar1 / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
Upaya Membangun Pusat Unggulan Solusi Kecurangan
27 Oktober 2016 11:43:52 / Reza / dibaca: kali / Kat: Pemberantasan Korupsi
NAFC 2016: Kuatkan Semangat Anti Fraud dan Anti Korupsi