Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Komitmen ber-Reformasi Birokrasi, Komitmen Melayani
20 April 2017 15:19:55 / adminkita / dibaca: 2553 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Jakarta - (18/4) Bertempat di aula Gandhi gedung BPKP Pusat, diselenggarakan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi BPKP (2015-2019) di lingkungan kesekretariatutamaan BPKP. Acara diikuti seluruh pegawai dan pejabat struktural baik dari Biro Perencanaan Pengawasan, Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Keuangan, Biro Hukum dan Humas hingga Biro Umum. Melalui Internalisasi ini diharapkan seluruh unsur kesestamaan dapat mendukung penerapan Road Map Reformasi Birokrasi demi terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah.

Sestama BPKP, Dadang Kurnia dalam sambutannya mengingatkan kembali fungsi kesestamaan adalah melayani bukan dilayani, pelayanan meliputi seluruh aspek baik perencanaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana maupun hukum dan kehumasan dan menjangkau seluruh unit kerja BPKP tidak hanya unit kerja pusat.

Dadang menegaskan Road Map Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan melalui Perka BPKP No.7 Tahun 2016 jangan sekedar checklist  tetapi harus benar-benar dijalankan dengan sungguh-sungguh, sehingga pada saat penilaian akan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Secara kuantitatif, penilaian Kemenpan RB terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPKP sejak tahun 2013 menunjukan tren positif dengan kenaikan setiap tahunnya yang cukup signifikan dimana penilaian terakhir tahun 2015 menunjukkan BPKP pada poin 77,62 dengan kategori Amat Baik. Tahun ini BPKP menargetkan poin di atas 80 hingga dapat mencapai kategori Memuaskan.

Selanjutnya Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Achdiman Kartadimadja memaparkan bahwa Reformasi Birokrasi yang dijalankan harus direncanakan dengan baik, antara lain melalui penyusunan Grand Design RB, Road Map RB hingga action plan tahunan. Delapan area perubahan yang menjadi fokus program RB adalah Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Penerapan Reformasi Birokrasi di BPKP telah banyak menggulirkan berbagai perubahan positif antara lain penerapan SPIP, opini Laporan Keuangan WTP, LAKIP, perubahan struktur organisasi unit kerja perwakilan, transparansi penerimaan CPNS, whistleblower system, layanan pengaduan, pengaturan benturan kepentingan hingga pelaporan gratifikasi. 

Pemaparan materi diuraikan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pemindahan dan Pemberhentian, Joko Sutrisno dan Kepala Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja, Agustinus Heri Setiawan.

(Humas BPKP Pusat/Dsw, Adi, Dony, Tri/ end)



Share      

Berita Terkait:

25 Juli 2017 14:21:09 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Efisiensi Anggaran, BPKP Lakukan Koordinasi dengan APIP Lainnya.
13 Juli 2017 11:10:01 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Pentingnya Peningkatan Mutu Aparat Pengawas
05 Juli 2017 07:47:22 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Kepala BPKP Sidak Kehadiran Pasca Libur Lebaran
31 Mei 2017 16:43:00 / nurjana / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Laporan Kinerja Pemerintah Pusat, Sinkronisasi Penganggaran dan Outcome
20 April 2017 08:38:53 / jateng1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Jateng Internalisasikan Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019


Loading the Player...
Video Lainnya