Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Komitmen ber-Reformasi Birokrasi, Komitmen Melayani
20 April 2017 15:19:55 / adminkita / dibaca: 4234 kali / Kat: Reformasi Birokrasi

Jakarta - (18/4) Bertempat di aula Gandhi gedung BPKP Pusat, diselenggarakan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi BPKP (2015-2019) di lingkungan kesekretariatutamaan BPKP. Acara diikuti seluruh pegawai dan pejabat struktural baik dari Biro Perencanaan Pengawasan, Biro Kepegawaian dan Organisasi, Biro Keuangan, Biro Hukum dan Humas hingga Biro Umum. Melalui Internalisasi ini diharapkan seluruh unsur kesestamaan dapat mendukung penerapan Road Map Reformasi Birokrasi demi terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah.

Sestama BPKP, Dadang Kurnia dalam sambutannya mengingatkan kembali fungsi kesestamaan adalah melayani bukan dilayani, pelayanan meliputi seluruh aspek baik perencanaan, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana maupun hukum dan kehumasan dan menjangkau seluruh unit kerja BPKP tidak hanya unit kerja pusat.

Dadang menegaskan Road Map Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan melalui Perka BPKP No.7 Tahun 2016 jangan sekedar checklist  tetapi harus benar-benar dijalankan dengan sungguh-sungguh, sehingga pada saat penilaian akan menggambarkan kondisi yang sebenarnya. Secara kuantitatif, penilaian Kemenpan RB terhadap Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPKP sejak tahun 2013 menunjukan tren positif dengan kenaikan setiap tahunnya yang cukup signifikan dimana penilaian terakhir tahun 2015 menunjukkan BPKP pada poin 77,62 dengan kategori Amat Baik. Tahun ini BPKP menargetkan poin di atas 80 hingga dapat mencapai kategori Memuaskan.

Selanjutnya Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi, Achdiman Kartadimadja memaparkan bahwa Reformasi Birokrasi yang dijalankan harus direncanakan dengan baik, antara lain melalui penyusunan Grand Design RB, Road Map RB hingga action plan tahunan. Delapan area perubahan yang menjadi fokus program RB adalah Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Penerapan Reformasi Birokrasi di BPKP telah banyak menggulirkan berbagai perubahan positif antara lain penerapan SPIP, opini Laporan Keuangan WTP, LAKIP, perubahan struktur organisasi unit kerja perwakilan, transparansi penerimaan CPNS, whistleblower system, layanan pengaduan, pengaturan benturan kepentingan hingga pelaporan gratifikasi. 

Pemaparan materi diuraikan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Pemindahan dan Pemberhentian, Joko Sutrisno dan Kepala Subbagian Sistem dan Prosedur Kerja, Agustinus Heri Setiawan.

(Humas BPKP Pusat/Dsw, Adi, Dony, Tri/ end)



Share      

Berita Terkait:

21 Nopember 2017 07:25:20 / tri_sutrisno / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
BPKP Selenggarakan Forum Kepegawaian 2017
20 Nopember 2017 15:40:11 / tri_sutrisno / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Aplikasi MAP BPKP: All Your Human Resource Need In One Stop Application
06 Oktober 2017 10:21:56 / tri_sutrisno / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Tujuh Inovasi Kementerian PAN-RB
02 Oktober 2017 09:25:44 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Kunjungan Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ke BPKP DIY
06 September 2017 09:11:07 / adminkita / dibaca: kali / Kat: Reformasi Birokrasi
Pengumuman Penerimaan CPNS BPKP Tahun 2017