Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah Kab. Kapuas Hulu
17 April 2017 08:36:17 / kalbar1 / dibaca: 691 kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek

Kapuas Hulu - (7/4) Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat mengungkapkan bahwa peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah menjadi tanggung jawab seluruh pihak di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, bahkan sampai level Kepala Desa, jadi tidak berada pada DPKAD saja. Hal tersebut  disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat dalam acara  public hearing terkait dengan penguatan tata kelola keuangan dan manajemen daerah (7/4)

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Arman Sahri Harahap bertindak sebagai narasumber dalam acara tersebut. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut atas kunjungan Bupati Kapuas Hulu ke Kantor BPKP Provinsi Kalimantan Barat yang meminta Kepala Perwakilan untuk memberikah arahan sebagai narasumber terkait dengan penguatan tata kelola keuangan daerah. Kegaiatan tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD, Kepala Kecamatan dan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Kepala Perwakilan didampingi oleh Korwas Bidang IPP, Jonchon Samosir; Korwas Bidang APD, Suardi; Dalnis Bidang APD, Tri Dasa W dan Aderial Adelis.

Acara tersebut dibuka oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kapuas Hulu, M.Yusuf. Bupati Kapuas Hulu, A.M Nasir, dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada Kepala Perwakilan BPKP provinsi Kalbar. Bupati Kapuas Hulu menyampaikan bahwa pada bulan Maret lalu pernah meminta bantuan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat untuk memberikan arahan terkait dengan langkah strategis dalam penguatan tata kelola keuangan daerah.

Kepala Perwakilan memaparkan materi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, keuangan desa,  peningkatan maturnitas SPIP dan kapabilitas APIP, perencanaan dan pembangunan daerah. Secara spesifik diuraikan permasalahan di dalam pengelolaan keuangan daerah di Kapuas Hulu sampai dengan proses penyusunan LKPD Tahun 2016 yang telah dapat diselesaikan dan diserahkan kepada Perwakilan BPK Kalimantan Barat tepat pada tanggal 31 Maret 2017.

Kepala Perwakilan mengingatkan kembali target maturnitas SPIP dan kapabilitas APIP pada Level 3 sesuai dengan RPJMN 2015-2019, dibutuhkan upaya dan langkah jitu dalam meningkatkan level maturnitas SPIP dan kapabilitas APIP. Kepala Perwakilan juga menegaskan bahwa upaya peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah bukan hanya menjadi tanggung jawab DPKAD namun menjadi tanggung jawab seluruh SKPD bahkan sampai tingkat Kepala Desa karena saat ini laporan keuangan desa wajib dilampirkkan di LKPD. Untuk itu diperlukan komitmen oleh seluruh elemen di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

(humas BPKP kalbar)

 


Share      

Berita Terkait:

13 April 2017 21:44:35 / riau1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP Riau Lakukan Reviu Penyerapan Anggaran Pemda Triwulan I Tahun 2017
13 April 2017 10:08:27 / kepri1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Tingkatkan Kapasitas BUMD dan BLUD bersama BPKP
10 April 2017 09:15:05 / diy1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
Inspektorat Kab. Cilacap Perdalam Audit Kinerja
03 April 2017 08:09:37 / jabar1 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
AAIPI Bergerak Dinamis Dukung Kualitas Pengawasan
01 April 2017 07:47:42 / puslitbang2 / dibaca: kali / Kat: Konsultasi, Asistensi dan Bimtek
BPKP sebagai Akselerator Akuntabilitas Pembangunan Indonesia