Dengan adanya PP Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah yang salah satunya adalah Inspektorat, diharapkan membawa angin positif dalam peningkatan kualitas tata kerja dari inspektorat itu sendiri.

Hal itu lah yang dijadikan latar belakang sambutan yang disampaikan Buyung W. Samudro mewakili Ketua Umum AAIPI (Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat) dalam pembukaan Sarasehan Manajemen Pengawasan bagi Inspektur /Sekretaris/Irban Inspektorat di wilayah Provinsi Jawa Barat.

“Dinamika tersebut tidak dialami oleh pemerintah daerah Jawa Barat saja, melainkan seluruh Indonesia, dengan PP Nomor 18 Tahun 2016, terjadi perubahan personil terjadi sangat cepat, bahkan sekarang terdapat SOTK baru, dan tentu saja dari personil OPD” ujar Buyung.

Dijelaskan bahwa Inspektorat di Jabar banyak kedatangan personil yang mendapat tugas menjadi Irban atapun auditor yang tidak berlatar belakang pemeriksa/pengawasan, sehingga memerlukan  solusi dalam waktu yang singkat dan tidak terlalu lama,  untuk mendapatkan point-point yang harus dipahami dalam dunia pengawasan, dunia internal auditing, dan tentang keinspektoratan.

AAIPI yang telah berdiri sejak bulan Oktober 2016, mempunyai “formula” sebagai wujud gayung bersambut atas  beberapa hal tersebut di atas.  Sarasehan Manajemen Pengawasan selama tiga hari (29/3 s.d 31/3)  mengangkat materi inti dan sharing pengalaman dengan mereka yang lebih dulu terjun di dunia pengawasan. Dalam sarasehan kali ini materi probity audit mendapat porsi dalam jumlah yang besar,  karena pemahaman probity audit sifatnya mendesak yang harus dipahami.

Buyung menambahkan, “Bagaimana mengawal pengadaan barang dan jasa, bukan hanya waktu pelaksanaan tetapi sejak perencananan sampai dengan serah terima dan penggunaan, barang dan jasa yang diadakan tersebut” pungkas Buyung.

(Humas BPKP Jabar)