Bersama Bersemangat Bertekad Level III Kapabilitas APIP

Yogyakarta – (21/3) Inspektur di wilayah DIY bersama-sama menandatangani komitmen untuk mencapai level 3 kapabilitas APIP pada tahun 2017 ini. Penandatanganan dilaksanakan dalam acara rapat bersama anggota dan pengurus AAIPI DIY pada Selasa (21/3) bertempat di Aula Dalem Agung Palagan Yogyakarta. 

Acara dihadiri Deputi Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Kepala Perwakilan BPKP DIY, Direktur PKD Wilayah I BPKP dan para pengurus AAIPI yang terdiri dari unsur Perwakilan BPKP DIY dan inspektorat di wilayah DIY, serta para inspektur di Jawa Tengah yang berada di wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY.

Agenda forum AAIPI meliputi pengangkatan pengurus AAIPI tahun 2015-2018 mengingat adanya perubahan kelembagaan, penandatanganan bersama komitmen peningkatan kapabiltias APIP oleh para inspektur, serta penegasan kembali peran inspektorat selaku APIP dengan narasumber dari BPKP.

Tiga kata kunci dalam forum AAIPI kali ini untuk mewujudkan komitmen Inspektorat di wilayah DIY dan Jateng yang berada di lingkup wilayah kerja Perwakilan BPKP DIY adalah “bersama” mewujudkan APIP level 3, “bersemangat” tidak ada kata putus asa, “bertekad” dengan komitmen kuat untuk mencapai level 3.

Kristiana Swasti, Plt Inspektur DIY sekaligus ketua umum AAIPI wilayah DIY dalam sambutan pembukaan forum mengemukakan, “Kita harus doing something, to make dream come true.” Kristiana melihat komitmen luar biasa dari para inspektur untuk mencapai level 3 di tahun 2017.  Selain itu Kristiana juga meminta dukungan terus menerus dari BPKP.

Deputi Pengawasan Keuangan Daerah BPKP, Gatot Darmasto, dalam arahannya menyampaikan latar belakang penentuan target kapabilitas APIP, gambaran kapabilitas APIP sampai dengan akhir 2016 dan target yang harus dicapai sampai dengan 2018, serta upaya yang diinginkan dalam kelembagaan. BPKP berupaya meningkatkan kapabilitas dengan implementasi dokumen teknis APIP, meningkatkan awarness pimpinan lembaga dan pimpinan APIP karena masih banyak yang belum menyadari pentingnya APIP. Perkembangan saat ini APIP merupakan strategic busineess partner.

Dijelaskan bahwa BPKP menyelenggarakan berbagai hal dalam rangka peningkatan APIP, diantaranya menyelenggarakan diklat substantif dan JFA, bimtek/workshop dan pelaksanaan self improvement kapabilitas APIP, pemberian beasiswa STAR BPKP sejak 2013, transfer knowledge melalui joint audit /joint evaluation/joint review.

Dari aspek tata kelola, BPKP mendukung AAIPI dalam penerapan  standar audit dan kode etik, membangun tata kelola peningkatan kapabilitas APIP dengan melaksanakan bimtek, monitoring dan penjaminan kualitas.

Dalam hal maturitas SPIP, kendala yang ada diantaranya kurangnya kesadaran penerapan SPIP dan minimnya SDM yang memahami SPIP. Terkait hal tersebut, strategi yang dapat dilakukan  dengan selalu memberikan pemahaman baik melalui bimtek, wokshop, pendampingan, evaluasi, memberikan pemahaman pentingnya SPIP di level pimpinan, dan minta kepada instansi strategis lain (BPK, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri) untuk mendorong penerapan SPIP, serta membuat berbagai tools untuk meningkatkan maturitas SPIP.

Perkembangan opini atas laporan keuangan sangat luar biasa. Saat ini terjadi peningkatan jumlah pemda dengan opini WTP. Tahun 2014 dari 252 yang WTP,  229 pemda diasistensi oleh BPKP. Dan dari yang diasistensi BPKP tersebut, 203 pemda menggunakan SIMDA. Tahun 2015 dari 312 yang WTP,  284 pemda diasistensi oleh BPKP. Dan dari yang diasistensi BPKP, 253 pemda menggunakan SIMDA.  Tidak hanya SIMDA, BPKP juga membantu pemda dengan berbagai sistem informasi yang dikembangkan BPKP seperti SIA PDAM, SIA BLUD, SIA BLU untuk pusat, SIA BUMDes, dan SiskeuDes. Per Februari 2017, Siskeudes sudah dipakai di 22.857 desa dan potensi penghematan menggunakan aplikasi SiskeuDes Rp1,12T.

Peran inspektorat kembali ditegaskan dalam kegiatan forum tersebut melalui paparan Direktur Penyelenggaraan Keuangan Daerah Wilayah I BPKP, Sueb Cahyadi. Materi yang disampaikan adalah mengenai upaya mewujudkan peran APIP yang efektif dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. 

(Humas BPKP DIY/ros/Ed Ris/end)