Berita Seputar BPKP dan Pengawasan

Menuju Tata Kelola Yang Lebih Baik
15 Maret 2017 09:09:59 / riau1 / dibaca: 2792 kali / Kat: GCG

Kampar – Senin (13/3) Guna peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan diskusi bersama Perwakilan BPKP Provinsi Riau. Diskusi bersama BPKP ini diselenggarakan di Kantor Bapeda Kabupaten Kampar yang diikuti oleh para Kepala SKPD di lingkuingan Pemerintah Kabupaten Kampar. Dalam diskusi tersebut juga dihadiri oleh Asisten III Pemerintah Kabupaten Kampar H Nurahmi dan Inspektur Pemerintah Kabupaten Kampar H Helmi Syukra.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Dikdik Sadikin dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal diantaranya adalah peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menuju opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dikdik Sadikin mengatakan fungsi BPKP sebagai (quality assurance) guna memastikan secara memadai bahwa kegiatan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku guna mencapai tujuan organisasi, diharapkan APIP Kabupaten Kampar pun dapat mengawal serta mendampingi pemerintah daerahnya.

Dikdik Sadikin mengatakan lingkup peran APIP meliputi peran preventive dan assurance. Oleh karena itu, Dikdik Sadikin berharap Pemerintah Kabupaten senantiasa memberdayakan APIP.

Terkait capaian opini WTP atas laporan keuangan, Dikdik Sadikin menambahkan, “koordinasi antar SKPD dengan pengelolaan aset tetap perlu ditingkatkan karena nilai aset tetap merupakan dominasi dari seluruh laporan keuangan.” Oleh karena itu, Dikdik Sadikin menegaskan Persoalan Laporan Keuangan bukan semata tanggung jawab dari BPKAD saja, tetapi merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

“Ke depan Opini WTP tidak sekedar treatment akuntansi saja tetapi juga akan dilihat korelasinya dengan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial, pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran di daerah tersebut, karena sejatinya pengelolaan keuangan daerah merupakan amanah rakyat, maka penilaian opini laporan keuangan Pemda pun harus seiring dengan kesejahteraan rakyatnya”, pungkas Dikdik.

(Humas BPKP Riau/end)

 



Share      

Berita Terkait:

02 Juni 2017 07:23:47 / riau1 / dibaca: kali / Kat: GCG
Exit Meeting Assessment GCG pada PTPN 5 Riau
04 Mei 2017 15:20:25 / kalsel1 / dibaca: kali / Kat: GCG
Pentingnya Prinsip 3 T dalam Pengelolaan Proyek
10 April 2017 09:04:32 / riau1 / dibaca: kali / Kat: GCG
Penerapan GCG Tingkatkan Kinerja Perusahaan
25 Januari 2017 23:19:04 / jabar1 / dibaca: kali / Kat: GCG
Melalui GCG Wujudkan Reputasi Terpercaya Masyarakat
11 Nopember 2016 09:13:52 / riau1 / dibaca: kali / Kat: GCG
Komitmen BPKP Mengawal Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa


Loading the Player...
Video Lainnya